Jumat, 23 October 2020

Bila Perppu Tak Terbit, Uji Formil UU Cipta Kerja Ujian Independensi MK

Presiden diminta menerbitkan Perppu untuk membatalkan UU Cipta Kerja yang pembentukannya dinilai cacat formil dan tidak akuntabel. Jika tidak, MK yang seharusnya membatalkan UU Cipta Kerja ini karena cacat formil.
Rofiq Hidayat
Gedung MK. Foto: RES

Perlahan-lahan berubah-ubahnya draf UU Cipta Kerja terungkap ke publik sejak disetujui dalam rapat paripurna. Saat penyerahan dari Baleg DPR ke Presiden melalui Sekretariat Negara (Setneg), Rabu (14/10/2020), draf final UU Cipta berjumlah 812 halaman. Tapi, fakta terbaru, muncul lagi draf UU Cipta Kerja dengan 1.187 halaman setelah MUI dan Muhammadiyah menerima draf tersebut dari Setneg, Rabu (21/10/2020) kemarin.     

Sejak disetujui, draf UU Cipta Kerja telah mengalami beberapa kali perubahan baik dari sisi jumlah halaman maupun diduga substansinya. Mulanya UU Cipta Kerja ini versi 1.208 halaman yang diunggah di situs resmi DPR. Kemudian ada versi 905 halaman saat dibacakan di Sidang Paripurna DPR 5 Oktober 2020.

Lalu muncul kembali versi baru yakni 1.052 halaman dan 1.035 halaman. Saat DPR menyerahkan naskah final ke pemerintah pada 14 Oktober 2020, UU Cipta Kerja memiliki 812 halaman. Saat itu, DPR menyatakan naskah sudah final. Kini naskah berubah lagi dan bertambah menjadi 1.187 halaman.

Pada Kamis (22/10/2020), ada temuan hilangnya Pasal 46 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) dari UU Cipta Kerja dalam naskah 1.187 halaman yang sudah dipegang pemerintah. Pasal 46 UU Migas berisi 4 ayat itu hilang dan tidak ada keterangan bahwa pasal yang bersangkutan dihapus. Padahal, dalam draf UU Cipta Kerja versi 812 halaman, pasal itu masih ada dan terdiri dari 4 ayat.

Perbedaan lain juga terlihat pada Bab VIA tentang Kebijakan Fiskal Nasional yang berkaitan dengan Pajak dan Restribusi. Versi 812 halaman, Bab VIA disisipkan di antara Bab VI dan Bab VII. Sedangkan versi 1.187 halaman, BAB VIA berubah menjadi BAB VIIA yang disisipkan diantara Bab VII dan Bab VIII.

Protes dan kritik dari berbagai kalangan kembali tertuju pada pemerintah dan DPR. Ketua Baleg Supratman Andi Agtas saat dikonfirmasi Hukumonline tak merespon. Namun, di beberapa media, Supratman membenarkan Sekretariat Negara (Setneg) mengoreksi Pasal 46 UU Cipta Kerja terkait tugas Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas). Penghapusan pasal itu, menurutnya atas keinginan pemerintah yang mengusulkan pengalihan kewenangan BPH Migas ke Kementerian Energi Sumber Daya Mineral terkait dengan tol fee.

Namun, dalam pembahasan RUU di tingkat Panitia Kerja (Panja) bersama pemerintah, ternyata diputuskan tidak diterima. Namun hingga draf resmi 812 dilayangkan ke Presiden, ketentuan Pasal 46 ayat (1-4) memang masih tertuang dalam naskah tersebut. Setneg pun, kata Supratman, mengklarifikasi ke anggota Baleg, dan membenarkan Pasal 46 semestinya tak ada di draf resmi.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua