Senin, 26 October 2020

Meski PKPA dari OA Berbeda, Pengambilan Sumpah Bisa Dilakukan di OA Lain

Calon advokat tetap dapat melakukan pengambilan sumpah yang diselenggarakan oleh organisasi advokat, sekalipun ia telah menuntaskan PKPA dari OA berbeda.
CT-CAT
Pengambilan Sumpah di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Foto: istimewa.

Melalui surat bernomor 729/PAN/HK.02/3/2020 yang dikeluarkan pada 26 Maret 2020, Panitera Mahkamah Agung RI menjawab pertanyaan Ketua Umum Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI), Yudhistira Ikhsan Pramana, S.H., M.H. pada 13 Maret 2020, terkait teknis pengambilan sumpah oleh organisasi advokat (OA) berbeda.

 

Surat yang ditandatangani oleh Made Rawa Aryawan, S.H., M.Hum. tersebut menegaskan, calon advokat yang menempuh pendidikan dari OA lain dapat melakukan pengambilan sumpah yang diselenggarakan oleh OA berbeda. Terkait hal tersebut, terdapat tiga hal yang harus digarisbawahi.

 

Pertama, kebijakan MA perihal penyumpahan advokat adalah Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015. Di sana tertulis beberapa poin terkait penyumpahan advokat yang ditujukan kepada seluruh ketua pengadilan tinggi di Indonesia.

 

Kedua, berdasarkan poin 6 dan 7 surat tersebut, semua organisasi advokat dapat mengusulkan penyumpahan advokat kepada ketua pengadilan tinggi dengan memerhatikan terpenuhinya ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Berdasarkan usulan tersebut, Ketua Pengadilan Tinggi berwenang melakukan penyumpahan advokat.

 








Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015



6. Bahwa terhadap advokat yang belum bersumpah atau berjanji, Ketua Pengadilan Tinggi berwenang melakukan penyumpahan terhadap advokat yang memenuhi persyaratan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 18 Tahun 2003 atas permohonan dari beberapa organisasi advokat yang mengatasnamakan Peradi dan pengurus OA lainnya hingga terbentuknya UU Advokat yang baru.



7. Setiap kepengurusan advokat yang dapat mengusulkan pengambilan sumpah atau janji harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 selain yang ditentukan dalam angka 6 tersebut di atas.


 

Ketiga, Pasal 2 maupun Pasal 3 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak mengatur mengenai pendidikan calon advokat sebagai syarat pengangkatan advokat. Dengan demikian, persoalan tersebut menjadi kewenangan internal organisasi advokat yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengangkat advokat.

 

Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Sumber: Hukumonline.

 








Artikel ini merupakan kerja sama antara Hukumonline dengan Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI).


Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua