Rabu, 28 Oktober 2020

Melihat Peluang E-Notary dalam Era Industri 4.0 dan Sosial 5.0

Terdapat Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang memayungi pelaksanaan e-notary.
Fitri Novia Heriani
Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Edmon Makarim.

Pandemi Covid-19 secara tak langsung memaksa masyarakat untuk memanfaatkan teknologi dalam melakukan kegiatan, tidak terkecuali untuk notaris. Berkaca dari situasi ini, keberadaan e-notary menjadi suatu hal yang tak bisa terelakkan.

Dirjen AHU Kemenkumham, Cahyo Rahadian Muzhar menyatakan bahwa pandemi yang melanda dunia ini mendorong semua pihak untuk memanfaatkan sistem teknologi informasi, tidak terkecuali notaris. Namun, memang dalam pelaksanaan e-notary perlu adanya suatu tinjauan peraturan perundang-undangan, misalnya untuk mewujudkan akta secara elektronik.

Dalam praktiknya, konsep e-notary atau cyber notary telah diterapkan di negara-negara lain. Misalnya di Italia dan Belgia, notaris bisa menggunakan video call untuk menjalankan kegiatannya. Di Amerika, pemerintah Amerika sedang mempercepat penggunaan Remote Online Authorization sebagai salah satu upaya menjaga notaris dan klien dari ancaman virus Covid-19. Dia berharap bahwa bahan kajian yang dihasilkan dalam seminar ini dapat dipakai sebagai masukan untuk Rancangan Undang-Undang Jabatan Notaris (RUU JN) yang baru.

“Selama ini Direktorat Jenderal AHU dan FHUI telah menjalin komunikasi, baik formal maupun informal, seputar penyempurnaan RUU JN. Dari perspektif pemerintah, pemerintah seringkali menghadapi sengketa yang ditimbulkan oleh pembuatan akta notaris yang dianggap tidak sempurna sehingga menjadi akta bawah tangan,” kata Cahyo, dalam Webinar dengan judul “E-Notary Dalam Era Industri 4.0 dan Sosial 5.0: kebutuhan atau ancaman?”, Selasa (27/10). (Baca: Begini Pandangan Pakar Hukum Terkait Perluasan ‘Menghadap’ dalam UU Jabatan Notaris)

Direktur Hukum Perdata Kemenkumham, Santun Maspari Siregar, menyatakan bahwa pelaksanaan e-notary dapat dilakukan, namun pilihan untuk melaksanakan atau tidak berpulang pada kemauan dan kesiapan dari para pihak. Beliau mencontohkan, dalam halnya pengarsipan, notaris cenderung sepakat bahwa pengarsipan akan jauh lebih efisien jika dilakukan secara elektronik ketimbang fisik. Beliau berpendapat, hal yang dapat dilakukan menuju pelaksanaan e-notary adalah untuk membuat landasan regulasinya dan melakukan peningkatan kompetensi kualitas notaris berkenaan dengan sistem teknologi informasi.

Karena sifat perubahan yang ditimbulkan cukup masif, maka pelaksanaan e-notary harus menjadi kesepakatan seluruh pihak dan kebijakannya harus berada di tingkat nasional, bukan kebijakan sektoral. Tentunya Direktorat Hukum Perdata Kemenkumham RI mengharapkan pula perspektif akademisi untuk pelaksaan e-notary.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Edmon Makarim menegaskan bahwa e-notary bukan hanya sekadar kebutuhan bersama, namun lebih dari itu, e-notary memiliki tujuan untuk menciptakan perlindungan bagi Notaris. Edmon menjelaskan bahwa permasalahan yang timbul karena cara-cara konvensional dalam bernotaris justru dapat dicegah dengan pelaksanaan e-notary.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua