Kamis, 29 October 2020

BPKN Desak Akuntabilitas Pengukuran Penggunaan Kuota Data Internet

Terkait maraknya pengiriman SMS marketing atau SMS spam, BPKN menyampaikan lima rekomendasi.
Fitri Novia Heriani
Ketua BPKN Rizal E. Halim. Foto: RES

Pemakaian sarana internet atau digital menjadi pilihan utama masyarakat sejak pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia. Hampir semua aktivitas baik itu sekolah, pekerjaan, jual beli dan sebagainya menggunakan sarana digital.

Melihat meningkatnya aktivitas digital di masa pandemi, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mendesak agar Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) segera menyiapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian standardisasi pengujian keakuratan dan transparansi penghitungan volume data yang digunakan konsumen. Hal ini mengingat penggunaan layanan data internet meningkat tajam di masa pandemi sekarang ini.

“BPKN mendesak adanya keakuratan kecepatan layanan data internet yang diberikan operator telekomunikasi hingga sampai ke konsumen,” kata Ketua Komisi Penelitian dan Pengembangan BPKN, Arief Safari. (Baca Juga: Advokat Usul Ada Regulasi Soal SMS Iklan yang Mengganggu Konsumen)

Arief mengaku jika rekomendasi BPKN sendiri sudah dikirimkan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika serta BRTI. Menurutnya, transparansi dan keakuratan perhitungan volume data yang digunakan pengguna telekomunikasi, termasuk juga kecepatan internet yang dijanjikan, merupakan kewajiban pelaku usaha dan hak konsumen yang diatur dalam UU No.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Selain soal transparansi perhitungan layanan data atau internet di industri telekomunikasi, Arief juga menyoroti mengenai perkembangan teknologi berbasis Internet Protocol (IP). Berdasarkan kajian yang dilakukan, menurut Arief, BPKN berpendapat konsumen sudah tidak perlu lagi dibebankan biaya tambahan atau tarif terpisah untuk layanan suara (voice) dan SMS karena sudah menjadi bagian dari layanan berbasis IP yang dibayar konsumen saat berlangganan layanan data internet.

“Tarif yang lebih murah bagi konsumen diharapkan dapat meningkatkan inklusi pemanfaatan layanan telekomunikasi guna mendorong ekonomi digital nasional,” katanya.

Sementara itu, Ketua BPKN Rizal E. Halim menyampaikan apresiasi atas upaya yang dilaksanakan dari beberapa rekomendasi yang disampaikan pada tahun 2011 dan 2013 kepada pemerintah. “Apresiasi kepada pemerintah atas upaya yang dilaksanakan dari beberapa rekomendasi yang disampaikan pada 2011 dan 2013. Namun dalam perjalanannya, BPKN masih melihat ada beberapa rekomendasi yang belum dijalankan, termasuk yang belum dituntaskan adalah mengenai SMS marketing atau SMS spam yang hingga saat ini belum terlihat pengaturan yang jelas meski dinilai meresahkan konsumen telekomunikasi,” kata Rizal.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua