Terbaru

Presiden Tidak Mau Ada Praktik Suap dalam Perizinan Berusaha

Semua harus dilakukan terbuka, secara transparan, dan memudahkan para pengusaha.
Oleh:
M. Agus Yozami
Bacaan 4 Menit
Presiden Joko Widodo (Jokowi). Foto: RES
Presiden Joko Widodo (Jokowi). Foto: RES

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan peluncuran Online Single Submission Berbasis Risiko atau OSS Risk Based Approach (OSS RBA) pada Senin (9/8). Peluncuran ini dihadiri Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Presiden berpesan agar tidak ada lagi suap menyuap yang terjadi antara pejabat pemerintah dan pengusaha saat proses pengurusan izin berusaha.

Presiden berpesan tidak ada lagi kesulitan yang dihadapi pengusaha. “Saya tidak mau ada lagi yang melakukan suap, semua harus dilakukan terbuka, secara transparan, dan memudahkan para pengusaha," kata Jokowi seperti dilansir Antara, seraya menegaskan bila ada aparat pemerintah yang tidak bersih, masyarakat bisa melapor kepadanya.

Jokowi mengungkapkan OSS Berbasis Risiko merupakan bentuk reformasi kemudahan layanan perizinan. "Hal ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan berusaha bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), mendorong lebih banyak wirausaha baru, mempercepat transformasi sektor informal menjadi sektor formal, dan yang paling penting akan menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya," tambah Presiden.

Jokowi mengatakan pandemi COVID-19 tidak boleh menghentikan upaya pemerintah untuk melakukan reformasi struktural. "Berbagai agenda reformasi struktural terus akan kita lanjutkan. Aturan yang menghambat kemudahan berusaha akan terus kita pangkas, prosedur berusaha, dan investasi akan terus kita permudah," ungkap Presiden. (Baca: Kadin Sambut Baik Peresmian OSS Berbasis Risiko)

Hal itu bertujuan agar iklim usaha di Indonesia berubah dan makin kondusif, memudahkan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berusaha. "Selain itu untuk meningkatkan kepercayaan investor agar membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya sehingga menjadi solusi atas persoalan pengangguran yang bertambah akibat dampak pandemi," tambah Presiden.

Jokowi juga memerintahkan kepada para menteri dan kepala lembaga, gubernur, bupati, dan wali kota agar disiplin mengikuti kemudahan dalam OSS Berbasis Risiko tersebut. "Saya akan cek langsung, saya akan awasi langsung implementasi di lapangan seperti apa. Apakah prosesnya semakin mudah? Apakah izin semakin berkurang? Apakah prosesnya semakin sederhana? Apakah biayanya semakin efisien? Apakah standarnya sama di seluruh Indonesia? Apakah layanannya semakin cepat? Ini yang akan saya ikuti," jelas Presiden.

Apabila semua hal tersebut dapat terpenuhi, Jokowi yakin investasi baik skala mikro, skala kecil, menengah, dan besar akan meningkat di Indonesia.

Di samping itu, Jokowi menegaskan Sistem OSS RBA yang merupakan layanan daring penerbitan perizinan berusaha tidak bertujuan mengebiri kewenangan daerah. "Saya ingin menekankan layanan OSS berbasis risiko tidak untuk mengebiri kewenangan daerah," tegas Presiden.

Jokowi menekankan keberadaan sistem OSS justru memberikan standar layanan bagi semua tingkatan pemerintahan yang mengeluarkan izin, baik di level pusat maupun daerah, agar tanggung jawab semakin jelas dan layanan semakin sinergis.

Berita Terkait