Techlaw.Fest 2021

Peran Kantor Hukum Cegah Kejahatan Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris

Kantor hukum membutuhkan manajemen risiko terkait anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme global. Salah satu tujuan dari rekomendasi FATF itu untuk mencegah agar pengacara tidak digunakan untuk memfasilitasi tindak pidana pencucian uang dan pendanaan teroris.
Oleh:
Ady Thea DA
Bacaan 3 Menit
Peran Kantor Hukum Cegah Kejahatan Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris
Peran Kantor Hukum Cegah Kejahatan Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris

Dewasa ini firma hukum menghadapi beragam tantangan untuk memahami beragam peraturan, salah satunya aturan dalam pengelolaan (manajemen) risiko anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Apalagi di era digital saat ini makin banyak tantangan yang dihadapi firma hukum untuk mengikuti beragam ketentuan terkait manajemen risiko dan kepatuhan aturan. Salah satu lembaga internasional yang melakukan pengawasan pencucian uang dan pendanaan teroris global yakni Financial Action Task Force (FATF).

Konsultan Freshfields Bruckhaus Deringer, Stephen Revell, mengatakan FATF adalah badan antar pemerintah yang menetapkan standar internasional yang bertujuan mencegah kegiatan ilegal dari pencucian uang dan pendanaan teroris global serta kerugian yang ditimbulkan bagi masyarakat. Menurutnya, peran advokat penting sebagai salah satu “penjaga gawang” untuk mencegah kejahatan tersebut.

“FATF memberikan rekomendasi bagaimana mengatasi isu pencucian uang dan pendanaan terorisme global,” kata Stephen dalam diskusi secara daring TechLaw.Fest 2021 bertajuk “Regulatory Compliance and Risk Management by Law Firms in the Digital Age”, Rabu (22/9/2021). (Baca Juga: Cara Bertahan dan Mengembangkan Law Firm Saat Pandemi)

 

Perubahan dalam peraturan melahirkan pemahaman yang kompleks terhadap suatu isu hukum. Ketahui dan pahami kewajiban dan sanksi hukum perusahaan Anda dalam satu platform integratif dengan Regulatory Compliance System dari Hukumonline, klik di sini untuk mempelajari lebih lanjut.

 

Menurut Stephen, salah satu tujuan dari rekomendasi FATF itu untuk mencegah agar pengacara tidak digunakan untuk memfasilitasi tindak pidana pencucian uang dan pendanaan teroris. FATF juga telah menerbitkan panduan untuk profesional hukum dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko (RBA). Panduan itu mempertimbangkan kepekaan terhadap hak pengacara dan klien serta kerahasiaan.

Stephen mencatat ada sekitar 40 negara yang tergabung menjadi anggota FATF, diantaranya Singapura dan Malaysia. Selain advokat, sejumlah profesi yang dinilai penting sebagai penjaga gawang pencegahan pencucian uang dan pendanaan teroris global yaitu agen real estate; perusahaan penyedia layanan; pedagang logam mulia dan batu mulia; notaris; kasir; dan akuntan.

Sejumlah upaya yang perlu dilakukan pengacara untuk mengantisipasi pencucian uang dan pendanaan teroris global, antara lain melalui uji tuntas klien (client due diligent). Uji tuntas itu meliputi mengidentifikasi klien, memverifikasi identitas klien, identitas pemilik manfaat (beneficial owner), memverifikasi identitas pemilik manfaat, pelatihan, dan pencatatan. Bisa juga termasuk melaporkan transaksi mencurigakan (Suspicious Transaction Reporting), dan tidak ada tip (No tipping of).

Berita Terkait