Kolom

Telah 59 tahun Indonesia merdeka, namun penyakit korupsi tak kunjung teratasi. Malah makin hari semakin mewabah.

Munir gugur di musim gugur di atas Eropa, awal September 2004, ketika daun perlahan mulai layu dan akhirnya gugur – persis seperti nasib Munir.

Pemberian Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) untuk tersangka perkara korupsi selalu mengundang kontroversi, perdebatan, dan menimbulkan persepsi yang cenderung negatif terhadap kinerja aparat penegak hukum, khususnya kejaksaan.

Di Indonesia, aturan mengenai penanaman modal (asing) dibandingkan dengan hukum lainnya, memang merupakan aturan yang paling sering berubah dibandingkan bidang yang lain. Sehingga tidak mengherankan bila penulisan tesis di bidang ini merupakan suatu pekerjaan yang sangat sukar.

‘Peningkatan keahlian advokat membutuhkan suatu proses pendidikan dengan kurikulum yang spesifik, bersertifikasi profesi, akreditasi pendidikan profesi, dan pemberian lisensi khusus oleh asosiasi profesi'

Meskipun kerap memperoleh sambutan skeptis dari beberapa kalangan, tampaknya kini kehadiran Ombudsman di Indonesia mulai dibutuhkan masyarakat.

James Gordley dan Mauro Cappeleti (1975) mencatat bahwa bantuan hukum lahir dari sikap kedermawanan sekelompok elit gereja terhadap pengikut-pengikutnya. Konsep bantuan hukum tersebut membangun suatu pola hubungan klien dan patron, di mana pemberian bantuan hukum lebih banyak tergantung kepada kepentingan patron yaitu patron ingin melindungi kliennya.

Sehubungan dengan adanya pengaduan ke Mabes Polri yang diajukan oleh beberapa warga Teluk Buyat terhadap para pihak yang diduga mencemarkan Teluk Buyat, artikel ini bermaksud untuk mengkaji sistem tanggungjawab pidana mutlak (crime strict liability) yang perlu dipertimbangkan untuk diterapkan dalam dugaan tindak pidana lingkungan hidup.

Diskriminasi dalam konteks kultural, hubungan antar-individu, sebenarnya merupakan fenomena yang umum terjadi di manapun di belahan dunia ini. Namun, menjadi tidak lazim ketika suatu pemerintahan yang berdasar hukum (rechtsstaat) dan demokrasi, melakukan politik diskriminasi terhadap warga negaranya sendiri. Apalagi jika dilakukan melalui berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan.