Kolom

​​​​​​​Idealnya, sesama anggota keluarga khususnya keluarga pejabat publik/pemerintahan dan elite politik/ekonomi, tidak saling membantu mengkooptasi kebijakan dan dana rakyat.

Perlu ada pembentukan lembaga penjamin yang mampu mengawal secara proaktif dan efektif pelaksanaan putusan pengadilan terkait hak-hak pasca perceraian.

Terdapat tiga alasan sebagai kontra narasi kepada para pihak yang tetap ingin memasukkan pasal penghinaan presiden atau wakil presiden dalam RKUHP.

Tidak sesederhana karena hamil duluan.

Penerapan Land Value Capture ini dapat berpotensi untuk menangkap peluang dari proyek infrastruktur pemerintah di suatu wilayah.

​​​​​​​Dalam kondisi saat ini sebaiknya opsi penyertaan modal dibatasi pada hutang jangka pendek yang sudah atau segera akan jatuh tempo sambil melihat peluang bisnis dan kondisi operasional perusahaan.

Meski besar hukuman tersebut sama dengan tuntutan JPU, ada rasa ketidakproporsionalitas di dalamnya.

Dengan diaturnya delik pelanggaran berat terhadap HAM dalam KUHP baru, membuat pelaku semakin sulit untuk diadili.

​​​​​​​Persoalan ini sangat fundamental dan kompleks serta erat kaitannya dengan kultur politik dan hukum masyarakat Indonesia.

Kalau isi pikiran bisa dihukum, niscaya kita semua akan jadi kriminal.