Omnibus Law dan Kebijakan Pidana Oleh: Umar Mubdi*)
Salah Ketik Oleh: Fredrik J. Pinakunary*)
Komisi Nasional Disabilitas untuk Siapa? Oleh: Fajri Nursyamsi*)
Opsi Penyelesaian Klaim Nasabah Jiwasraya Oleh: Rio Christiawan*)
​​​​​​​Mengendus Badai Omnibus Oleh: Eryanto Nugroho*)
Wadah Tunggal Organisasi Advokat Sudah Tidak Realistis Oleh: Frans H Winarta*)
Tinjauan Hukum Paten dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas Oleh: Stanislaus F Lumintang*)
Rasionalitas Mutu Advokat Indonesia Oleh: Mancur F Sinaga*)
Tindak Pidana Perkebunan dalam Perspektif Kebijakan Penal Oleh: Aji Kurnia*)
UU KPK Terbukti Menghambat Kinerja Pemberantasan Korupsi Oleh: Korneles Materay*)
Jangan Biarkan KPK Meranggas Oleh: Eryanto Nugroho*)
Bencana Lingkungan & Urgensi Omnibus Law Lingkungan Oleh Wahyu Nugroho*)
Belajar dari Kasus Reynhard Sinaga, Saatnya Reformulasi Pengaturan Perkosaan Oleh: Nefa Claudia Meliala*)
Paradigma Baru Kepastian Hukum Kontrak Kerja Sama Hulu Migas Oleh: Damar Wicaksono*)
MK Tutup Ruang Debt Collector? Oleh: Hani Adhani*)
Medium Term Note Sebagai Skim Pembayaran Asuransi Oleh: Chandra Yusuf*)
Pasar Keadilan, Sebuah Refleksi Peradilan Oleh: Rio Christiawan*)
Catatan Evaluasi: Sengkarut Penegakan Keadilan Pemilu 2019 Oleh: Munandar Nugraha*)
Penuntutan KPK di Ujung Tanduk Oleh: Reda Manthovani*)
Pasca Putusan MK: Masih Adakah Organisasi Berdasarkan UU Advokat dan SKMA? Oleh: Irwan Hadiwinata*)
Visi Pemerintah dan Mahkamah untuk Perubahan UU Advokat Oleh: Agung Pramono*)
Pembatasan Masa Jabatan Presiden Oleh: Roziqin Matlap*)
Menanti Pembaharuan Aturan Kepemilikan Bank Oleh: Rio Christiawan*)
Penerapan Asas Dominis Litis dalam UU KPK Oleh: Reda Manthovani*)
Mengenal Lebih Jauh Bentuk Persidangan Bernama E-Litigation Oleh: Rafli F Achmad*)
Perlindungan Advokat Terhadap Delik Contempt Of Court Oleh: Agung Pramono*)

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua