Berlangganan Pro

Kolom

Perlunya Kebijakan Anggaran Bidang Hukum yang Lebih Rasional

Perlunya Kebijakan Anggaran Bidang Hukum yang Lebih Rasional

Kejahatan Israel dan Statuta Roma

Kejahatan Israel dan Statuta Roma

Menghadirkan Keadilan dalam Transisi Energi

Menghadirkan Keadilan dalam Transisi Energi

Reformasi Hukum Kepailitan Indonesia: Kepailitan Tidak Didasarkan Pada Insolvency Test

Pelaksanaan prinsip insolvency test sebagai dasar dari kepailitan, akan menggeser esensi kepastian hukum dari kewajiban debitor untuk melunasi utang ketika telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Ricardo Simanjuntak

Algoritma Acak Dewi Themis dalam Sistem Penunjukan Majelis Hakim

Sistem ini akan memastikan seluruh pihak diperlakukan sama tanpa pandang bulu di hadapan mata tertutup dan timbangan Dewi Themis, demi terwujudnya kesetaraan serta transparansi bagi para pencari keadilan.

AI dan Ancaman Kerusakan Lingkungan: Hukum Indonesia Berpeluangkah Kendalikan Keduanya

Tentu saja Indonesia sangat siap mengembangkan AI serta mampu mengendalikan konsumsi energi. Cepat atau lambat, Indonesia segera menyongsong EBT.

Ariesta Wibisono Anditya

Chain of Custody berbasis Blockchain dalam Penanganan Bukti Digital

Kecanggihan fitur yang dimiliki Blockchain, dinilai potensial untuk dimanfaatkan dalam penanganan bukti digital.

Kurnia Ramadhan

Menilik Status Kepemilikan Ciptaan yang Dibuat oleh Artificial Intelligence

AI-Generated Works tidak dapat dilindungi oleh hak cipta karena terdapat ketidaksesuaian dengan peratuan perundang-undangan doktrin yang ada.

Ryan Armandha Andri Anwar

Artificial Intelligence di Era Disrupsi: Peluang dan Tantangan Masa Depan Profesi Hukum

Kehadiran Artificial Intelligence tidak perlu dianggap sebagai ancaman, tetapi Artificial Intelligence memberikan peluang untuk mempercepat pekerjaan profesi hukum.

Menelisik Penggunaan Artificial Intelligence, Big Data dan Blockchain dalam Aspek Hukum Persaingan Usaha

Berubahnya kultur dunia usaha yang berorientasi data driven, membuat negara perlu mengatur, guna mendukung, melindungi dan memberikan batasan penggunaan teknologi.

Muhamad Haikal Mujamil

Tender Ganda Proyek KPBU

Keharusan melaksanakan tender tersebut, perlu dikaji ulang. Selain mengurangi minat badan usaha untuk berpartisipasi dalam proyek KPBU juga terjadi inefisiensi dalam proses pengadaan.

Reghi Perdana, SH, LLM.

Polemik Penanganan Kasus Korupsi Basarnas, Peradilan Umum atau Militer?

UU Peradilan Militer sudah mengatur pembentukan tim koneksitas terlebih dahulu sepanjang ditemukan perkara yang melibatkan sipil dan militer. KUHAP pun memandatkan pembentukan tim koneksitas pada tahap pra penuntutan/penuntutan menyertakan kegiatan penelitian bersama.

Reda Manthovani

Ragam Usulan Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Mulai dari tujuan dan pedoman pemidanaan, hingga sanksi pidana tambahan berupa pemecatan sampai penurunan pangkat.

Mario Widiarto Sutantoputra

1
2
3
4
5
6
7
8

4
5
6

2023 Hak Cipta Milik Hukumonline.com