Pelindungan Data Pribadi dalam Penegakan Hukum dan Konfigurasi Beracara di Bawah PP 33/2026
Penerapan sanksi pidana dalam UU PDP telah menemukan bentuknya dalam praktik peradilan pidana. Ke depan, PP 33/2026 menyediakan peta jalan yang lebih rinci mulai dari notifikasi kegagalan pelindungan data, penanganan dugaan pelanggaran, penyaringan jalur pidana dan administratif, hingga tata cara permintaan data pribadi oleh aparat. Peta jalan itu, bagaimanapun, baru akan bekerja penuh apabila Lembaga PDP segera beroperasi.
•Afdhal Mahatta