Berlangganan Pro

Terbaru

Perbedaan Hukum Publik dan Hukum Privat

Perbedaan Hukum Publik dan Hukum Privat

Mengenal 6 Jenis Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi

Mengenal 6 Jenis Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi

Presiden ICCA Ajak Seluruh Anggota Lakukan Pemutakhiran Data Keanggotaan

Presiden ICCA Ajak Seluruh Anggota Lakukan Pemutakhiran Data Keanggotaan

Atasi Defisit BPJS Kesehatan, Ini Usulan Anggota DJSN

Perlu menyasar aspek iuran dan manfaat, tarif pelayanan, dan tata kelola.

9 Syarat Dasar yang Harus Dipenuhi Pelamar CPNS 2018

Berdasarkan PP Manajemen PNS, usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun saat melamar. Namun, ada pengecualian bagi jabatan tertentu yang ditetapkan oleh Presiden, yaitu paling tinggi 40 (empat puluh) tahun.

IUPK Sementara Freeport Terus Berlaku Hingga Proses Divestasi Terealisasi

Persoalan sanksi lingkungan yang dijatuhkan kepada Freeport tidak menjadi hambatan proses divestasi saham Freeport.

Hamalatul Qur'ani

MK Perintahkan PSU Enam Desa dan Dua Kecamatan di Maluku Utara

Telah terjadi ketidakuratan dalam penyusunan DPT dalam pemungutan suara ini di enam desa dan dua kecamatan itu.

DJKI Mudahkan Peneliti Dapatkan Database Paten

Kemenhub Butuh Masukan Susun Aturan Transportasi Online

Semestinya, penyusunan dan pembahasan draf Permenhub ini dilakukan uji publik agar bisa berlaku efektif dan tidak potensi diuji materi lagi ke MA.

Alasan Tiga Pegawai KPK Gugat ke PTUN

Gugatan ini diajukan karena para penggugat menilai dasar, cara, proses, dan keputusan tergugat (KPK) melakukan tindakan rotasi pegawai telah berlawanan dengan prinsip fundamental pemberantasan korupsi, yakni ketaatan pada asas, aturan hukum, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Dasar Hukum e-Tilang yang Bakal Diuji Coba di Sudirman-Thamrin Pada Oktober 2018

Pada tahap awal, polisi akan mensosialisasikan pemberlakuan tilang elektronik selama satu bulan sebelum dilakukan penegakan hukum.

Dua Pasal Ini Sudah Disepakati Tim Revisi UU Persaingan Usaha

KPPU memberikan apresiasi.

Fitri N. Heriani

KY Ingatkan ‘Hukum Tidak Tertulis’ Terkait Putusan Eks Koruptor Boleh Nyaleg

Namun, putusan MA sekalipun begitu, dapat dipandang sebagai koreksi jaminan hak dimaksud oleh negara selama ini.

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com