Berlangganan Pro

Terbaru

Pedoman Pemidanaan dalam KUHP Nasional Dinilai Positif Bagi Hakim

Pedoman Pemidanaan dalam KUHP Nasional Dinilai Positif Bagi Hakim

Yuk Pahami Tantangan Merger dan Akuisisi dalam Optimalisasi Bisnis Perusahaan

Yuk Pahami Tantangan Merger dan Akuisisi dalam Optimalisasi Bisnis Perusahaan

Mempererat Silaturahmi, ICCA Gelar Halal bi Halal

Mempererat Silaturahmi, ICCA Gelar Halal bi Halal

Hari Bhakti Adhyaksa: Cash on Delivery, Solusi Cepat Pengambilan Berkas Tilang di Kejaksaan

Selain menghindarkan pengguna layanan tilang untuk “mengantri selama berjam-jam” di Kejaksaan, keunggulan lain dari layanan tilang CoD ini adalah proses antar berkas dan dokumen tilang yang dilaksanakan setiap hari selama seminggu.

Pasal-Pasal Ini Dikritik Pengusaha dalam RUU Sumber Daya Air

Apindo mempertanyakan sikap pemerintah dan DPR yang tidak melibatkan dunia usaha dalam pembahasan RUU SDA.

Fitri N. Heriani

ICJR: Pemidanaan Anak Korban Perkosaan di Jambi Bukan Langkah Tepat!

ICJR meminta agar Mahkamah Agung mendorong para hakim untuk menerapkan PERMA No. 3 Tahu 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Dan meminta Pemerintah dan DPR mengvaluasi regulasi yang ada terutama dalam RKHUP terkait aborsi.

Aida Mardatillah

Nasib RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ‘Menggantung’

Jalan tengah agar pembahasan terus berlangsung di tahun politik, perlunya penguatan konsolidasi antar fraksi partai untuk berkomitmen menyelesaikan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).

Dasar Hukum Bakal Caleg di Aceh Wajib Uji Baca Al Quran

KIP Aceh menyatakan setiap bakal calon anggota legislatif (caleg) muslim wajib mengikuti uji baca Al Quran. Bagi yang tidak mengikuti uji baca Al Quran hingga jadwal yang ditentukan, maka bakal caleg tersebut dianggap tidak memenuhi syarat, sehingga tidak bisa ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2019.

KPK Dalami Dugaan Aliran Dana dari Hasil Pemeriksaan Dirut PLN

Febri Diansyah menduga ada skema besar dalam proyek PLTU Riau-1.

Ada Penolakan Terhadap Konsep DKN tentang Penyelesaian Kasus HAM

Penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat sebaiknya diselesaikan melalui mekanisme pengadilan. Konsep DKN disinyalir melanggengkan impunitas.

Turnamen Futsal AKPI Cup ke-2 Digelar

Sebanyak 48 tim dari berbagai kalangan bertanding untuk memperebutkan gelar juara.

PP Kerja Sama Daerah Terbit, Begini Isinya

Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

RUU Masyarakat Hukum Adat Ditargetkan Rampung Sebelum Pemilu 2019

Sepanjang pemerintah menjalankan komitmennya bersama DPR, target tiga kali masa sidang atau sebelum Pemilu 2019, pembahasan RUU ini bisa rampung.

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com