Berlangganan Pro

Terbaru

Atasi Kendala, KY Ajak Publik Berkolaborasi Pantau Perkara PBH

Atasi Kendala, KY Ajak Publik Berkolaborasi Pantau Perkara PBH

Kasus Pertambangan Mendominasi, A.P.L.F. Cerita Kultur Klien dan Advokat Banjarmasin

Kasus Pertambangan Mendominasi, A.P.L.F. Cerita Kultur Klien dan Advokat Banjarmasin

Kecelakaan Bus di Subang, YLKI: Cerminan Serius Aspek Keselamatan Transportasi Umum

Kecelakaan Bus di Subang, YLKI: Cerminan Serius Aspek Keselamatan Transportasi Umum

DPR Soroti Anggaran MPR dan MK

Sekretariat Jendral MPR mengalokasikan Rp80 juta untuk makanan penambah daya tahan tubuh.

Tanda-Tanda Persiapan Pembentukan KKR Belum Terlihat

Apa kabar Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR)? Sudah empat bulan sejak perintah pembentukannya ditetapkan, tapi persiapan-persiapan ke arah itu belum nampak. Tinggal tersisa dua bulan lagi.

Revisi UU Advokat Tidak Jadi Prioritas

Kendati desakan amandemen UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat kerap mengemuka, namun tidak ada satupun pihak yang pernah mengusulkannya secara resmi kepada DPR.

PM Australia Kunjungi Banda Aceh

Pelapor Dugaan Korupsi di KPU Minta Perlindungan DPR

Puluhan aktivis koalisi LSM yang melaporkan kasus korupsi di Komisi Pemilihan Umum meminta perlindungan dari DPR. Sebab, ada indikasi Kepolisian lebih mendahulukan proses gugatan balik KPU terhadap aktivis koalisi ketimbang kasus korupsi itu sendiri.

Pemerintahan SBY Dinilai Kurang Perhatikan Masalah HAM

Kritik terhadap pencapaian seratus hari pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono belum surut. Meski awalnya menjanjikan, ternyata pemerintahan SBY kurang memperhatikan masalah HAM.

DPR Harus Tuntaskan 55 RUU Kurang dari 10 Bulan

Sesuai pasal 17 ayat (3) UU No.10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, DPR atau Presiden dapat mengajukan RUU di luar Prolegnas.

Kamis, Pendaftaran Calon Anggota Komisi Yudisial Dibuka

Pendaftaran Calon Anggota Komisi Yudisial dibuka mulai Kamis, 3 Februari 2005 dan akan ditutup pada 4 Maret 2005. Anda berminat? Penuhi dulu syaratnya…

Hanya Sebatas Penguasaan, Aset Total E&P Indonesie Tidak Dapat Disita

Kuasa hukum Total mempertanyakan tujuan permohonan pailit terhadap Total E & P. Pasalnya aset yang dimiliki Total hampir seluruhnya milik pihak lain, termasuk milik negara.

Adiguna akan Diserahkan ke Kejaksaan

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com