Utama

Persidangan pertama Mahkamah Konstitusi yang diselenggarakan pada Selasa (4/11) berjalan lancar. Persidangan yang bertempat di ruang Nusantara IV kompleks gedung MPR/DPR melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap tiga perkara judicial review yang pertama.

Mahkamah Agung dan Departemen Kehakiman dan HAM telah membentuk tim untuk menyusun pola rekrutmen hakim ad hoc Pengadilan Khusus Korupsi. Ketua MA juga telah menyiapkan surat kepada Presiden Megawati berisi permintaan anggaran untuk melaksanakan rekrutmen.

Ketiga perkara yang pertama kali akan disidangkan di Mahkamah Konstitusi pada hari ini adalah permohonan hak uji materiil terhadap tiga undang-undang. Ketiganya diajukan oleh koalisi LSM dan serikat buruh.

Asosiasi Pengacara Hak Asasi Manusia Indonesia menyatakan kekecewaannya terhadap sikap Komite Kerja Advokat Indonesia. Mereka mengatakan bahwa APHI akan mengajukan judicial review terhadap Undang-undang Advokat karena pengacara publik merasa tetap dianaktirikan oleh Komite tersebut.

Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan menekankan kepada para hakim untuk menerapkan secara selektif berbagai peraturan peninggalan masa kolonial. Meski peraturannya belum dicabut, kalau bertentangan dengan sistem ketatanegaraan, tidak perlu diberlakukan.

Setelah lama tak diutak-atik, Kejaksaan Agung kembali membuka file kasus Badan Pembinaan Usaha Indonesia yang melibatkan anggota DPR Arifin Panigoro. Buntut perseteruan di PDIP?

Departemen Kehakiman dan HAM membatalkan keabsahan 153 Partai Politik sebagai badan hukum dan tidak mengakui keberadaan partai-partai tersebut berdasarkan Undang-Undang No 31 Tahun 2002. Selain itu, Depkeh juga menolak mengesahkan 57 Partai Politik sebagai badan hukum.

Badan Penyehatan Perbankan Nasional bersama beberapa kreditur Asia Pulp & Paper APP telah melakukan penandatanganan perjanjian restrukturisasi hutang senilai AS$6,7 miliar. Namun sayangnya, belum semua kreditur APP mau menandatangani perjanjian restrukturisasi tersebut.

Pejabat Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Janedri M. Gaffar mengatakan bahwa lembaganya telah menetapkan jadwal pemeriksaan pendahuluan 14 perkara. Untuk itu, Mahkamah Konstitusi juga telah melantik tujuh orang panitera pengganti untuk mendukung tugas lembaga tersebut.

Ketika Pengadilan Tinggi Riau mengalihkan status tahanan Bupati Kepulauan Riau Huzrin Hood dari tahanan rutan menjadi tahanan rumah, pihak kejaksaan langsung protes. Dalam revisi KUHAP tak lagi dikenal tahanan rumah dan kota.