Utama

3 Masalah Tata Kelola Guru di RUU Sisdiknas, Sentralisasi hingga Kompetensi Jadi Sorotan

Sentralisasi pengelolaan guru melalui pemerintah pusat dinilai tidak menjamin menyelesaikan persoalan distribusi guru yang belum merata dan politisasi guru. Sarjana non fakultas kependidikan perlu diberi kesempatan untuk berprofesi menjadi guru.
•
Ady Thea DA

Revisi UU Kepailitan: Urgensi Insolvency Test Demi Kepastian Hukum dan Iklim Investasi

Tanpa insolvency test, banyak perusahaan atau debitor yang sebenarnya solven, tetapi harus dipailitkan.
•
CR 36

KPK Banding atas Vonis 2 Tahun Penjara Gubernur Riau Nonaktif Abdul Wahid

Putusan hakim dinilai jauh dari tuntutan JPU yang meminta majelis menghukumnya dengan pidana 8,5 tahun penjara.
•
Aji Prasetyo

Tips Menulis Opini Hukum Berkualitas ala Sarmauli Simangunsong

Langkah pertama dalam menyusun sebuah opini adalah menemukan persoalan hukum yang nyata. Sebuah tulisan harus berangkat dari adanya fakta atau isu yang kemudian dianalisis menjadi isu hukum.
•
Hanifah Dwi Jayanti

Insolvency Test Perlu Jadi Tolok Ukur Baru dalam Perkara Kepailitan

Karenanya insolvency test perlu diakomodasi dalam revisi UU Kepailitan agar putusan pailit tidak lagi semata-mata bertumpu pada pembuktian formal.
•
Willa Wahyuni

Pakar Soroti Rencana Pembentukan URI, Dinilai Berpotensi Langgar Tata Kelola Pendidikan Tinggi

Universitas pada hakikatnya dibentuk sebagai institusi yang menjunjung independensi akademik dan pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh pendidikan. Sementara itu, URI dinilai memiliki orientasi yang berbeda.
•
Hanifah Dwi Jayanti

MA: Hakim Tidak Terikat Audit BPK, Kerugian Negara Bisa Dibuktikan dari BPKP hingga Inspektorat

Penentuan ada atau tidaknya serta besaran kerugian keuangan negara untuk kepentingan pembuktian pidana pada akhirnya merupakan kewenangan hakim yang didasarkan pada seluruh alat bukti yang terungkap di persidangan.
•
Firyalfatin

Jelang Sidang Banding, Tim Penasihat Hukum Nadiem Minta Pengadilan Tinggi Periksa Ulang Bukti Krusial

Tim penasihat hukum telah menyerahkan daftar alat bukti yang dinilai diabaikan, meskipun bukti-bukti tersebut berasal dari fakta persidangan dan memiliki keterkaitan langsung dengan pokok perkara. Selain itu, tim juga menilai terdapat alat bukti yang ditafsirkan berbeda dari fakta yang terungkap di persidangan hingga dijadikan dasar pertimbangan putusan.
•
Hanifah Dwi Jayanti

Maqdir Ismail Beberkan 7 Prinsip Penting agar RUU Perampasan Aset Tak Langgar HAM

Harta perorangan atau korporasi berhak memperoleh perlindungan hakim atas upaya paksa penyidik atau penuntut umum sebagai bagian dari perlindungan HAM.
•
Ady Thea DA

Top Indonesian Law Schools 2026 Gunakan Empat Indikator Objektif untuk Petakan Kampus Hukum Terbaik

Metodologi pemeringkatan menggabungkan kualitas akademik, reputasi institusi, capaian alumni, hingga rekam jejak internasional.
•
Willa Wahyuni

Peran In-House Counsel Bergeser dari Legal Advisor ke Strategic Business Partner

ICCA menilai kompleksitas dunia usaha menuntut in-house counsel tak hanya menguasai hukum, tetapi juga memahami strategi bisnis dan berkolaborasi dengan eksternal counsel.
•
Willa Wahyuni

Modus Korupsi Jasindo, Komisi Fiktif yang Rugikan Negara Rp15,6 Miliar

Komisi agen yang telah dibayarkan kepada PT Catur Lumintu dan PT Nusantara Proteksi Mandiri yang kemudian dikembalikan ke PT Jasindo sebesar 93 persen - 95 persen, sementara perusahaan agen asuransi hanya menerima bagian sebesar 5 persen - 7 persen.
•
Aji Prasetyo

Koalisi Seni Dorong Revisi UU Hak Cipta, Pembajakan Buku Diusulkan Jadi Delik Biasa

Perubahan status pelanggaran hak cipta dinilai penting agar aparat dapat bertindak proaktif memberantas pembajakan yang terus merugikan penulis dan industri penerbitan.
•
Firyalfatin

Desak Revisi UU TPPO, Koalisi Sipil Sodorkan 5 Urgensi Demi Memperkuat Perlindungan Korban

UU TPPO berusia sudah hampir 2 dekade, menghadapi berbagai kendala sehingga implementasinya belum optimal. Padahal, perkembangan instrumen HAM internasional semakin berperspektif korban.
•
Ady Thea DA

KY Usulkan Sanksi bagi 121 Hakim Sepanjang Tahun 2026, Mayoritas Terkait Pelanggaran Hukum Acara

Dari total hakim yang dikenai sanksi, sebanyak empat hakim dijatuhi peringatan, 86 hakim menerima sanksi ringan, 14 hakim dikenai sanksi sedang, dan 17 hakim dijatuhi sanksi berat.
•
Hanifah Dwi Jayanti
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info