Utama

Melihat Dampak Perubahan UU P2SK Terhadap Ekosistem Finansial Digital

Peningkatan perlindungan konsumen dan code of conduct dinilai penting. Namun, manfaat tersebut perlu dibandingkan dengan kenaikan biaya kepatuhan yang harus ditanggung pelaku usaha. Aturan turunan UU P2SK juga perlu memperhatikan potensi munculnya entry barrier bagi perusahaan fintech baru.
•
Hanifah Dwi Jayanti

Punya In-House Counsel Andalan? Rekomendasikan di IHCE 2026, Deadline Diperpanjang

Hukumonline bersama ICCA memperpanjang batas waktu pengisian kuesioner IHCE 2026 hingga 21 Agustus 2026 bagi kantor hukum untuk merekomendasikan in-house counsel terbaik.
•
Willa Wahyuni

RUU Perampasan Aset Perlu Hukum Acara Khusus, NCB Tak Boleh Tanpa Kontrol Pengadilan

Dari minimnya pengembalian kerugian negara, aturan perampasan aset tindak pidana tak lengkap, dan tersebar dalam beberapa UU hingga kerjasama internasional belum optimal.
•
Ady Thea DA

KPK Ungkap Peran Eks Menag Yaqut Siasati Kuota Haji Tambahan

Yaqut juga didakwa menerima uang AS$271.500.
•
Aji Prasetyo

Golden Alumni 2026 Segera Diumumkan! Ini Kriteria yang Masuk Daftar Alumni

Proses kurasi melibatkan data dari perguruan tinggi hukum serta basis data dan hasil riset Hukumonline untuk menjangkau alumni secara lebih komprehensif.
•
Willa Wahyuni

Hukumonline Segera Rilis Anugerah Literasi Hukum Digital 2026, Ada 4 Predikat Penghargaan

Pemeringkatan disusun berdasarkan aktivitas sivitas akademika dalam memanfaatkan layanan Hukumonline untuk menunjang pendidikan, riset, dan literasi hukum digital.
•
Willa Wahyuni

Dunia Kerja Bertransformasi, Regulasi dan Pengawasan Ketenagakerjaan Dituntut Berbenah

Dampak AI, digitalisasi, transisi hijau, dan perubahan demografi terhadap dunia kerja membuat pemerintah perlu memperkuat upskilling dan reskilling agar pekerja mampu beradaptasi.
•
Hanifah Dwi Jayanti

Pakar Soroti Potensi Tumpang Tindih Kewenangan dan Disparitas Kesejahteraan Tendik dalam Pembentukan URI

Pemerintah diingatkan agar tidak menciptakan perlakuan berbeda, terutama terkait kesejahteraan tenaga pendidik. Apabila terjadi disparitas antara URI dengan perguruan tinggi maupun lembaga pendidikan lainnya, hal itu berpotensi memunculkan persoalan baru.
•
Hanifah Dwi Jayanti

Pendaftaran IHCSA 2026 Resmi Dibuka, Hadirkan Forum Kolaborasi Profesional Hukum Asia Pasifik

Selain itu juga menghadirkan berbagai ajang penghargaan sebagai bentuk apresiasi kepada para profesional hukum.
•
Willa Wahyuni

Di Tengah Urgensi Revisi UU Hak Cipta, Seniman Didorong Proaktif dalam Negosiasi

Selama ini para seniman memiliki posisi tawar yang rendah ketika dihadapkan dengan industri yang memiliki modal untuk memproduksi dan mendistribusikan karyanya.
•
CR 36

Pakar Minta Revisi UU Kepailitan Atur Batasan BUMN yang Dapat Dipailitkan

Revisi UU Kepailitan juga perlu mengatur mekanisme serta persyaratan yang lebih jelas mengenai kepailitan BUMN agar tercipta keseimbangan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan.
•
Hanifah Dwi Jayanti

Mencari Kerja, Terjebak Menjadi Penipu: Ketika Korban Online Scam Dipaksa Lakukan Kejahatan

Tawaran pekerjaan palsu membawa pekerja migran ke pusat scam di Asia Tenggara. Mereka yang semula mencari penghidupan justru dapat berakhir ditahan, disiksa, dan dipaksa melakukan penipuan terhadap orang lain.
•
Firyalfatin

ICC Terbitkan 2026 Rules of Arbitration: Akomodasi Tren Perdagangan Global dan Reformasi Penyelesaian Sengketa

Terdapat enam perbedaan antara kebijakan ICC Arbitration yang baru dengan kebijakan yang lama. Keenam kebijakan ini berfokus pada perbaikan prosedural dan efisiensi waktu serta dana.
•
CR 36

Akademisi Desak Pembentuk UU Prioritaskan Pelindungan Debitor dan Kepailitan Lintas Batas

Akademisi mendorong supaya UU 37/2004 segera direvisi untuk mencakup pelindungan debitor yang melakukan wanprestasi dari kepailitan sekaligus mengadopsi prinsip dasar uncitral model law.
•
CR 36

Peradi Luncurkan Pedoman AI bagi Advokat, Ingatkan Etika dan Perlindungan Data Klien

Pedoman disiapkan sebagai acuan penggunaan kecerdasan buatan secara bertanggung jawab agar meningkatkan kualitas layanan hukum tanpa mengabaikan kerahasiaan klien dan integritas profesi.
•
Firyalfatin
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info