Utama

MA Pilih Calon Hakim Konstitusi dari Ketua PT dan Hakim Agung

Mahkamah Agung akan memilih calon hakim konstitusi dari ketua Pengadilan Tinggi dan Hakim Agung yang ada. Menurut ketua MA, berdasarkan bunyi Undang-undang Dasar (UUD) dan RUU Mahkamah Konstitusi, MA tidak perlu melakukan fit and proper test atau meminta masukan dari masyarakat untuk menseleksi calon.
•

Presiden Cabut Keppres Pemberhentian Sementara Hakim Manulife

Presiden Megawati telah mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) yang mencabut pemberhentian sementara tiga hakim yang memutus perkara kepailitan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI). Namun, tiga hakim itu kabarnya akan segera dimutasi dari habitatnya di PN Niaga Jakarta Pusat.
•

RUU Mahkamah Konstitusi Disetujui, Judicial Review Dibatasi

Pengambilan keputusan terhadap RUU Mahkamah Konstitusi akhirnya dilakukan tanpa melalui pemungutan suara. Namun, masalah lain yang tidak kalah peliknya sudah menunggu di depan. Salah satunya adalah mengenai wewenang judicial review, dimana dalam RUU diatur bahwa UU yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah UU yang diundangkan setelah perubahan UUD '45.
•
amr

Ancaman Hukuman Mati Tidak Selesaikan Masalah Terorisme

UU Anti Terorisme memberikan ancaman hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme. Beberapa pelaku peledakan bom yang diadili, telah dijatuhi atau dituntut hukuman mati. Namun tindak pidana terorisme di negeri ini tidak juga surut. Mengapa?
•
Nay

Komisi Konstitusi Ala MPR Lebih Banyak Minusnya

Baik komisi konstitusi MPR maupun versi koalisi ornop sama-sama mempunyai kelebihan dan kekurangan. Namun, jika dilihat dari kewenangan dan output yang akan dihasilkan, komisi konstitusi MPR diyakini memiliki lebih banyak kekurangan ketimbang kelebihan.
•
Amr

Bom di JW Marriot, Bukti Teroris Bisa Kelabui Sistem Pengamanan

Ledakan bom kembali mengguncang Indonesia. Selasa (5/8), pukul 12.40, sebuah bom kembali meledak di Jakarta. Kali ini bom meledak di depan hotel JW Marriott, Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Sampai berita ini ditulis, 13 orang meninggal dunia dan 149 orang menderita luka-luka.
•
Nay/Amr

Pencabutan Tap MPR Soal Soekarno Tidak Punya Implikasi Hukum

F-PDIP tetap bersikukuh agar Ketetapan MPR soal pelengseran Presiden Soekarno dicabut. Padahal, dicabut tidaknya Tap tersebut sebenarnya tidak mempunyai implikasi hukum apapun terhadap Soekarno. Apalagi yang bersangkutan sudah meninggal dunia.
•
Amrie/M-1

Terbukti Melakukan Integrasi Vertikal, Garuda Dihukum Bayar Denda Rp1 Miliar

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan PT Garuda Indonesia (Garuda) membayar denda Rp1 miliar. Maskapai penerbangan terbesar di Indonesia itu dianggap telah melakukan integrasi vertikal dan perjanjian eksklusif sehubungan dengan kesepakatan dual acces yang dibuat dengan PT Abacus Indonesia (Abacus).
•
Leo

Diusulkan, Komite Independen untuk Periksa Bisnis Keluarga Presiden

Berangkat dari pemandangan umum Fraksi Reformasi atas laporan presiden yang menyinggung dugaan bisnis keluarga presiden, sebagian anggota MPR mengusulkan dibentuknya komite khusus untuk memeriksa dugaan tersebut. Namun, akhirnya usul ini hanya berupa saran, sehingga akan dipatuhi atau tidak berpulang kepada presiden.
•
Zae

Jaksa KPTPK dan Hakim Pengadilan Korupsi Tengah Diseleksi

Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung, bekerjasama dengan Partnership For Governance Reform (Partnership) saat ini tengah menyiapkan jaksa-jaksa untuk menjadi staf dan penuntut umum bagi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK). Disiapkan pula hakim-hakim untuk menjadi hakim Pengadilan Khusus Korupsi.
•
Nay

Definisi ‘Perbuatan Tercela' Sebaiknya dalam Pasal Tersendiri

Pakar hukum tata negara dari Universitas 45 Makassar, Marwan Mas, menyarankan agar definisi perbuatan tercela yang dipermasalahkan Presiden Megawati diatur dalam pasal tersendiri dalam UU Mahkamah Konstitusi (UU MK). Tujuannya, agar perbuatan tercela tidak ditafsirkan seenaknya oleh DPR ataupun Mahkamah Konstitusi.
•
Amr

Mutasi Hakim Besar-Besaran Terjadi di PN Jakarta Pusat

Sejumlah hakim PN Jakarta Pusat dimutasi. SK perpindahan mereka ditandatangani Dirjen Badan Urusan Peradilan Umum, Soejatno, dan diterima oleh sebagian hakim PN Jakarta Pusat (18/07). Sebagian hakim Pengadilan Niaga juga ikut dimutasi.
•
Leo/Mys/Nay

Todung Mulya Favorit Calon Hakim Konstitusi

Di saat anggota Panitia Kerja (Panja) DPR masih sibuk bersitegang soal syarat-syarat bagi seorang calon hakim konstitusi, ternyata masyarakat sudah punya pilihan calon ideal untuk mengisi jabatan pada Mahkamah Konstitusi tersebut. Mayoritas pilihan masyarakat adalah praktisi dan akademisi. Terpilih sebagai favorit adalah Todung Mulya Lubis.
•
Zae

Obligasi TPI Hanya Akal-akalan Mbak Tutut

Kuasa hukum TPI menyatakan penerbitan obligasi hanya untuk menutupi pencatutan uang oleh Mbak Tutut Soeharto. Mbak Tutut diduga menggunakan uang pinjaman TPI sebesar AS$50 juta dan bunga AS$3 juta.
•
Mon
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info