Utama

DPR Setujui Amandemen Undang-Undang Anti Pencucian Uang

Pembahasan maraton selama sembilan hari atas RUU Perubahan UU No.15/2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang oleh DPR dan pemerintah berakhir. Hari ini, Selasa (16/09), rapat paripurna DPR menyetujui RUU tersebut untuk disahkan menjadi undang-undang.
•
Amr

RUU Komisi Yudisial akan Dibahas Bersama Empat RUU Bidang Peradilan

Menteri Kehakiman tengah menunggu amanat presiden untuk membahas RUU Komisi Yudisial bersama-sama dengan pembahasan amandemen empat RUU di bidang peradilan. Pembahasan amandemen empat RUU dan satu RUU baru itu diharapkan selesai dalam waktu dua minggu, bahkan satu minggu jika mungkin.
•

Seorang Terdakwa Tidak Hadir, Berkas Kasus Priok Tetap Dibacakan

Sidang perdana kasus pelanggaran HAM berat Tanjung Priok diwarnai perdebatan apakah dakwaan bisa dibacakan tanpa kehadiran seorang terdakwa. Pengunjung pun terbelah, ada yang mendukung, ada pula yang menolak.
•
Mys

Perma Persaingan Usaha Timbulkan Kebingungan, Hakim Konsultasi ke MA

Majelis beberapa kali berubah pikiran ketika menggunakan Perma Persaingan Usaha di persidangan. Majelis bingung ketika harus memilih menegakan azas audi alteram partem atau menerapkan Perma secara konsekuen.
•
Leo

Penjelasan Tampilan Baru dan Akses ke Pusat Data hukumonline

Kami berterima kasih pada Anda, pengunjung situs hukumonline, yang telah mengirimkan kritikan dan tanggapan seputar jasa Pusat Data hukumonline. Kami mohon maaf jika sejak 4 Agustus 2003 Anda mengalami kesulitan untuk mendapatkan data, terutama peraturan perundang-undangan.
•
Redaksi

Kejaksaan Ingin Posisi Jaksa Agung Tertutup Bagi Orang Luar

Kejaksaan Agung mengusulkan agar ke depan hanya jaksa karir yang bisa diangkat menjadi Jaksa Agung. Alasannya, yang berasal dari jaksa karir lebih afdol.
•
Mys

Hakim Dinilai Abaikan UU Korupsi dan Putusan MA

Putusan hakim tunggal Yohannes Eter Binti dalam kasus praperadilan SP-3 kasus Texmaco dinilai bertentangan dengan UU No 20/2000 tentang Tindak Pidana Korupsi dan putusan Peninjauan Kembali.
•
Nay

Walau Didiskon, Pendaftaran Disain Industri oleh UKM Masih Minim

Dari sekian banyak pemohon pendaftaran desain industri ke Ditjen Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI), hanya sedikit sekali yang berasal dari kalangan usaha kecil dan menengah (UKM). Padahal, salah satu tujuan pendaftaran tersebut adalah melindungi UKM.
•
Zae

Hak Budget Tak Lagi di Kantong DPR

Amandemen UUD 1945 memang telah banyak membuat perubahan besar dalam sistem kenegaraan Indonesia. Baik perubahan yang disadari maupun yang tidak disadari. Salah satu perubahan yang diyakini tidak disadari dalam proses amandemen UUD 45 adalah hilangnya hak budget atau hak DPR untuk menyusun anggaran.
•
Amr

Ketua MA Dorong Pembentukan Pengadilan Khusus Pemilu

Ketua MA Bagir Manan mendorong agar dibentuk peradilan khusus untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan Pemilihan Umum (Pemilu), terutama untuk kasus-kasus yang terjadi sebelum Pemilu digelar.
•
Nay/Tri

Ketua MK: UU Tanpa Pengesahan Presiden Dapat Dibatalkan

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof. Jimly Asshidiqie menyatakan bahwa UU yang diundangkan tanpa adanya pengesahan atau tanda tangan dari presiden dapat diajukan pembatalannya ke MK. Ia menilai bahwa UU yang diundangkan tanpa pengesahan presiden, telah menyalahi proses pembuatan.
•
Amr

Pusat Mediasi Diresmikan, Tumpukan Perkara Diharapkan Berkurang

Ketua MA Bagir Manan terlihat begitu sumringah saat meresmikan Pusat Mediasi Nasional yang ia harap dapat mengurangi penumpukan perkara di MA. Beberapa waktu lalu, saya menyidangkan perkara Peninjauan Kembali yang obyek sengketanya dua buah pacul, ujarnya.
•
Leo

Pengacara Samadikun Temui Hakim, Kejaksaan Tak Ambil Pusing

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membenarkan bahwa pengacara OC Kaligis telah menemui ketua majelis hakim yang menangani perkara permohonan PK Samadikun Hartono tanpa melibatkan jaksa.
•
Mys

KPPU Menilai Sistem Dual Acces Hambat Persaingan Usaha

Pilihan dual acces yang hanya diberikan kepada PT Abacus Distribution System Indonesia tidak semata-mata karena harga yang murah. Namun, ada motivasi lain yaitu ingin menghambat pemasaran sistem Galileo.
•
Leo

Prioritas Legislasi DPR Masih Dipengaruhi Modal dan Kekuasaan

DPR dinilai tidak mempunyai metode yang jelas dalam menyusun prioritas legislasi. Skala penyusunan prioritas legislasi di lembaga tinggi negara tersebut, sangat dipengaruhi oleh kepentingan modal dan kekuasaan.
•
Amr
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info