Utama

KKAI Wajibkan Seluruh Advokat Daftar Ulang

Mulai 6 Oktober sampai dengan 6 November 2003 Komite Kerja Advokat Indonesia mulai membuka pendaftaran ulang bagi seluruh advokat maupun pengacara praktek. Selanjutnya, Komite akan menerbitkan kartu tanda pengenal baru bagi seluruh advokat untuk menggantikan kartu yang lama.
•
Tri

Undang-Undang Memberi Hak Eksklusif dan Pengawasan Ketat Bagi Advokat

Berlakunya Undang-Undang UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, memberi hak eksklusif kepada advokat sebagai satu-satunya profesi pemberi jasa hukum. Untuk menjamin hak tersebut, undang-undang memberikan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya
•
Tri

Masyarakat Diharapkan Kawal Seleksi Calon Pimpinan KPK

Presiden Megawati Soekarnoputri akhirnya menandatangani Keputusan Presiden tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Anggota DPR kecewa atas lambannya respon Presiden dalam membentuk Komisi Pemberantas Korupsi.
•
Amr

Keliru, Menyebut Jaksa Tidak Berwenang Menyidik Korupsi

Pendapat hakim PN Tanjungkarang yang menyebut jaksa tidak berwenang menyidik kasus korupsi dinilai sejumlah kalangan adalah keliru. Sang hakim dianggap mengabaikan ketentuan pasal 284 KUHAP.
•
Mys/Nay

Lotulung: PPAT Profesi Bebas, Bukan Pejabat Publik

Meskipun banyak bersinggungan dengan kepentingan masyarakat dan pemerintah, profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak masuk ke dalam lingkup pejabat publik. Untuk itu, produk yang dihasilkan PPAT, yang berbentuk akta, tidak bisa disengketakan ke dalam peradilan tata usaha negara.
•
Tri

Untuk Memperjelas Hubungan dengan BPN, IPPAT Usulkan RUU PPAT

Mencermati kondisi obyektif yang ada, Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah memandang perlu keberadaan undang-undang yang mengatur profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah. Melalui undang-undang itu, kelak PPAT akan dikembalikan pada proporsi yang sebenarnya.
•
Tri

DPR Setujui RUU Panas Bumi

Rapat Paripurna DPR yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR dari Fraksi Reformasi A.M. Fatwa, pada Selasa (23/09), menyetujui RUU tentang Panas Bumi untuk disahkan sebagai undang-undang.
•
Amr

PN Tanjungkarang: Jaksa Tidak Berwenang Menyidik Kasus Korupsi

Putusan PN Tanjungkarang bikin geger aparat kejaksaan. Hakim memutuskan bahwa yang berwenang menyidik kasus korupsi adalah kepolisian, bukan kejaksaan. Menerobos pakem yang selama ini terlanjur diterima?
•
Mys

Di Dunia Maya, (Alm) Baharudin Lopa Masih Menjabat Menkeh dan HAM

Penelusuran hukumonline ke beberapa situs penegak hukum, menemukan hal-hal yang tidak up to date, bahkan menakutkan. Di situs Depkeh HAM, (alm) Baharudin Lopa masih menjabat Menteri Kehakiman.
•
Zae/Mys

Secure Parking Nilai Gugatan David Tidak Berdasar

Gugatan David ML Tobing terhadap PT Securindo Packatama Indonesia (Secure Parking) dinilai tidak mempunyai dasar hukum dan bukti sama sekali. Selaku pelaksana di lapangan, Secure Parking mengaku tidak berwenang untuk menaikkan atau menurunkan tarif parkir.
•
Mys

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Bisa Timbulkan Ketidakpastian Hukum

Dalam sosialisasi UU No.24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi terungkap sejumlah masalah yang pengaturannya tidak jelas. Mulai dari masalah yang sifatnya teknis, sampai yang mendasar seperti bisa-tidaknya Komisi Pemilihan Umum menjadi pihak dalam Mahkamah Konstitusi
•
Amr

Akhir September, RUU Anti Terorisme Diserahkan ke Presiden

Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman dan HAM Abdul Gani Abdullah menginformasikan pula bahwa RUU Anti Terorisme sedang dalam tahap finalisasi. Menurut Gani, pihaknya menargetkan untuk mengajukan RUU tersebut ke Presiden pada akhir September.
•
Amr

Koalisi LSM Kritik Pembahasan Lima RUU Bidang Peradilan

Sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Pemantau Peradilan menemui Badan Legislasi DPR untuk menyampaikan kritik terhadap substansi dan pembahasan beberapa RUU bidang peradilan. Mereka menilai bahwa substansi dan prosedur pembahasan sangat jauh dari sempurna.
•
Amr

Hak Gugat Walhi Diakui Pengadilan Tokyo

Pengadilan Tokyo mengakui keberadaan Walhi sebagai penggugat kasus gugatan Proyek Dam Kotapanjang. Selain itu, pengadilan juga memerintahkan para tergugat yang terdiri Pemerintah Jepang, JICA, JBIC dan PT. Tepsco untuk menyiapkan segala dokumen yang berkaitan dengan pembangunan Proyek Dam Kotapanjang.
•
Tri

KPU Berpotensi Jadi Lembaga yang Tak Tersentuh Hukum

Status sebagai lembaga independen dan kewenangan yang begitu besar diberikan oleh undang-undang kepada KPU diharapkan bisa menghasilkan pelaksanaan Pemilu yang sesuai dengan harapan masyarakat. Namun dengan segala kelebihan itu harus diwaspadai bahwa KPU bisa mejadi lembaga yang tak tersentuh hukum.
•
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info