Utama

Revisi KUHAP Memberi Kepastian Waktu Bagi Tersangka

Polisi dan jaksa tidak bisa seenaknya lagi mempermainkan perkara dengan dalih ketiadaan batasan waktu yang tegas di KUHAP. Dalam revisi KUHAP yang sedang digodok akan diatur batasan waktu yang ketat, mulai dari penahanan hingga pemeriksaan di pengadilan.
•
Mys/Leo

Keppres Penggunaan Tenaga Kerja Asing akan Direvisi

Pemerintah berencana merevisi Keppres yang mengatur tentang penggunaan tenaga kerja asing dengan memperketat persyaratan-persyaratan bagi mereka yang ingin atau diundang bekerja di Indonesia.
•
Zae

Biaya Registrasi Ulang Advokat Diprotes Banyak Kalangan

Keputusan Komite Kerja Advokat Indonesia mengenakan biaya sejumlah Rp500 ribu dalam pendaftaran ulang advokat menuai protes. Biaya tersebut dinilai akan memberatkan pengacara publik dan pengacara di daerah.
•
Mys

Minat Kaum Perempuan untuk Mendaftar Komisi Pemberantasan Korupsi Rendah

Dari ratusan pendaftar calon pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jumlah kaum perempuan sangat minim. Kenapa demikian?
•
Nay/Mys

Pengacara Konstitusi Sebaiknya Punya Pengalaman Minimal 10 Tahun

Ketua Umum Asosiasi Advokat Indonesia Denny Kailimang berpendapat bahwa advokat yang bisa beracara di Mahkamah Konstitusi sebaiknya yang telah memiliki pengalaman praktek minimal sepuluh tahun. Hal itu untuk mengimbangi para hakim konstitusi yang juga memiliki pengalaman di bidang hukum minimal sepuluh tahun.
•
Amr

Bukan Sekedar Revisi, yang Disiapkan adalah Pembaharuan KUHP

Gagasan pembaharuan KUHP ternyata sudah dirintis sejak 1964. Saat itu sudah didesain, bagaimana seharusnya KUHP di masa yang akan datang. Yang sekarang menjadi kontroversi adalah draf tahun 1999.
•
Leo

Ketua KPKPN: Saya Tidak Bisa Melarang Mereka Mendaftar ke KPK

Ketua KPKPN Jusuf Syakir mengatakan ia tidak bisa melarang anggota KPKPN mendaftar menjadi calon pimpinan KPK. Ia juga menegaskan tidak akan ikut-ikutan mendaftar ke KPK. "Kalau saya mendaftar kan lucu," kata Jusuf.
•
Amr

Sudah 300 Orang Lebih Melamar Sebagai Calon Pimpinan KPK

Advokat masih mendominasi daftar calon pimpinan KPK. Terdapat juga dua anggota KPKPN, anggota Komnas HAM, aktivis LSM, Sejarawan, kepala pasar, dan juga pensiunan jaksa yang gagal menjadi hakim agung.
•
Nay

Putusan KPPU Dibatalkan Pengadilan, Garuda Tak Perlu Bayar Denda

Setelah Indomobil, kini giliran putusan KPPU mengenai perkara Garuda yang dibatalkan oleh Pengadilan Negeri. Majelis PN Jakpus berpendapat, tak satupun pasal dalam Undang-undang No.5/1999 yang dilanggar oleh Garuda.
•
Leo

Uji Calon Pimpinan KPK akan Libatkan Konsultan Asing

Untuk mendapatkan calon pimpinan Komisi Pemberantas Korupsi berkualitas dan berintegritas, Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK bekerja sama dengan Partnership For Governance Reform akan menggunakan jasa konsultan SDM bertaraf internasional.
•
Tri

Praperadilan Tidak Efektif, Revisi KUHAP Perkenalkan Institusi Hakim Komisaris

Revisi hukum acara pidana memperkenalkan institusi Hakim Komisaris. Tugasnya, memelototi kerja polisi dan jaksa. Bagaimana nasib lembaga praperadilan?
•
Mys/Amr

Sejumlah Parpol dan LSM Tak akan Ajukan Calon Pimpinan KPK

Walaupun diberi hak untuk mengajukan calon untuk duduk sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, sejumlah Partai Politik menyatakan tidak akan mengajukan calon. Begitupula ICW, sebagai salah-satu LSM yang gencar memerangi praktek korupsi.
•
Nay

LGS Pelopori Lawfirm Virtual dengan Layanan Terintegrasi

Untuk mendapatkan pelayanan hukum dari lawfirm saat ini masih dirasakan berat dari segi waktu maupun biaya. Karena itu, baru-baru ini lawfirm Lubis Ganie Surowidjojo meluncurkan inovasi berupa kantor hukum virtual yang bisa memotong semua kendala tersebut.
•
Zae

PN Jakarta Pusat: Keppres No. 96/2001 Masih Berlaku

Pro kontra soal Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2001 terjawab sudah. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara dugaan pelanggaran HAM berat di Tanjungpriok menyatakan Keppres tersebut masih berlaku.
•
MYs

Dalam Revisi KUHP, Hukum Adat Bisa Dijadikan Pidana Pokok

Revisi KUHP mungkin akan membawa perubahan besar. Hakim tak melulu harus melototi undang-undang lagi. Hukum adat bisa diadopsi sebagai pidana pokok dalam putusan.
•
Mys
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info