Utama

Panitia Seleksi Tidak akan Katrol Calon Pimpinan KPK

DPR meminta agar jadwal seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dipercepat. Hal itu dikhawatirkan akan mempengaruhi kualitas hasil seleksi. Tapi, Panitia Seleksi keukeuh tidak akan memakai sistem katrol.
•
Mys

Abuse of Power Darurat Militer Sangat Mungkin Terjadi pada Pemilu di Aceh

Undang-Undang memberi wewenang tak terbatas kepada Penguasa Darurat Militer. Karena itu, kualitas penyelenggaraan Pemilu di Aceh diperkirakan akan berkurang.
•
Mys

Pengesahan RUU PPHI Sebaiknya Menunggu Judicial Review UU Ketenagakerjaan

Rencana DPR untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Industrial tidak bisa lepas dari permohonan hak uji materiil terhadap Undang-Undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.
•
Mys/Amr

Pemohon Judicial Review Undang-undang Advokat Masih akan Ditambah

Ketua Umum Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Asasi Manusia mengajak kepada semua pengacara publik di seluruh Indonesia untuk ikut serta menjadi pihak dalam permohonan judicial review Undang-undang Advokat.
•
Amr

Temuan Intelijen TNI : Ada Upaya Gagalkan Pemilu 2004

Pihak intelijen TNI mensinyalir adanya upaya-upaya sebagian pihak untuk menggagalkan pelaksanaan Pemilu 2004 mendatang. Bentuknya, mulai dari menghambat terbentuknya peraturan mengenai pemilu, sampai potensi terjadinya praktek politik uang.
•
Zae

Undang-undang Advokat Dimohonkan Judicial Review

Asosiasi Penasehat Hukum dan HAM Indonesia mendaftarkan permohonan pengujian materiil Undang-undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi. APHI menilai beberapa pasal Undang-undang Advokat melanggar hak asasi para advokat maupun calon advokat.
•
Amr

Pengamat: Fatwa Haram Bunga Bank akan Timbulkan Pertentangan di Masyarakat

Pengamat hukum perbankan syariah yang juga praktisi hukum, Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini mengatakan bahwa Majelis Ulama Indonesia sebaiknya jangan terlalu cepat mengeluarkan fatwa bunga bank itu haram.
•
Tri

Alat Bukti 'Petunjuk' akan Dihilangkan dari KUHAP

Jika tak ada aral melintang, alat-alat bukti yang terdapat pada pasal 184 KUHAP bakal mengalami perubahan. Alat bukti petunjuk diganti dengan pengamatan hakim selama sidang.
•
Mys

Sejumlah Pasal Undang-undang Advokat Dinilai Merugikan Pengacara Publik

Kalangan pengacara atau advokat publik menilai ketentuan pasal 31 Undang-Undang No. 18/2003 menjadi momok menakutkan bagi mereka. Tetapi masih ada pasal lain yang krusial. Pasal mana saja yang dinilai perlu diamandemen?
•
Mys

Mahkamah Konstitusi Diminta Nyatakan UU Ketenagakerjaan Tidak Berlaku

Permohonan uji materiil terhadap Undang-undang Ketenagakerjaan yang diajukan LBH Jakarta menuntut agar Undang-undang tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sayangnya, judicial review tersebut masih harus banyak dipermak lagi oleh pemohon.
•
Amr

Meski Terlambat Daftar Ulang, Hak Para Advokat Tetap Terlindungi

Kamis, 6 Nopember 2003, secara resmi menjadi batas waktu terakhir pendaftaran ulang para advokat. Namun, bagi para advokat yang belum bisa melakukan daftar ulang jangan berkecil hati, karena tetap memiliki hak untuk daftar ulang dan mendapatkan kartu advokat baru.
•
Tri

IPHI Bantah Lakukan 'Pemutihan' Calon Advokat

Beredar rumor, Ikatan Penasehat Hukum Indonesia membuka "jalan tol" bagi sarjana hukum yang tidak punya SKPT untuk jadi advokat. Meski pimpinan IPHI membantah kabar itu, namun pihak sekretariatnya menjanjikan bahwa IPHI bisa membantu para anggota baru untuk menjadi advokat.
•
Amr

KPU Umumkan Pemenang Tender Kotak Suara dan Kartu Pemilih

Dua perusahaan, PT Survindo Indah Prestasi dan PT Pura Barutama, masing-masing diumumkan sebagai calon pemenang tender pengadaan barang berupa kotak suara dan kartu pemilih yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bagi para peserta tender yang tidak puas, KPU memberikan waktu sanggah selama lima hari.
•
Zae

Alihkan Fungsi Hutan, Pejabat Kaltim akan Disidik Kejaksaan Agung

Setelah dikonversi, ratusan ribu hektar hutan dibagi-bagi kepada 22 perusahaan. Gubernur Kalimantan Timur Suwarna Abdul Fatah diduga ikut andil memberikan rekomendasi.
•
Mys

Masih Mengacu pada Perma, Permohonan Judicial Review Diminta Diperbaiki

Persidangan pertama Mahkamah Konstitusi yang diselenggarakan pada Selasa (4/11) berjalan lancar. Persidangan yang bertempat di ruang Nusantara IV kompleks gedung MPR/DPR melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap tiga perkara judicial review yang pertama.
•
Amr
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info