Utama

Seorang Calon Pimpinan KPK Diminta Bersumpah di Fit and Proper Test

Tak yakin dengan jawaban yang diberikan, seorang calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, diminta bersumpah dalam fit and proper test. Tujuannya untuk memastikan sang calon tidak melakukan perbuatan tercela.
•
Nay

RUPSLB BNI: Jajaran Direksi Dirombak, Komisaris Ditambah

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Nasional Indonesia akhirnya mengganti jajaran direksi, termasuk posisi Direktur Utama BNI, Saifuddien Hasan. Untuk jajaran komisaris, RUPSLB melakukan penambahan tiga orang komisaris baru.
•
Tri

Maria Hartiningsih: ‘Pemerintah Tidak Serius Menangani Masalah HAM Perempuan'

Ketika diberitahu pertama kali memenangkan penghargaan Yap Thiam Hien Award, untuk beberapa saat Maria Margaretha Hartiningsih tidak bisa bicara. Ia belum yakin mendapatkan penghargaan yang begitu prestisius.
•
CR1

Pembahasan RUU Mahkamah Agung Tinggal Menyisakan Satu Ayat

Rancangan Undang-undang No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung hampir rampung dibahas oleh DPR dan pemerintah. Hanya satu ayat tentang jumlah wakil ketua MA yang belum berhasil disepakati oleh DPR.
•
Nay

Anggota Komisi II DPR Mulai ‘Kunjungan' Investigasi Calon Pimpinan KPK

Pisang goreng, kue lebaran, dan teh hangat disuguhkan kepada dua orang anggota komisi II DPR yang datang ke rumah Mohammad Yamin untuk melakukan investigasi terhadap calon pimpinan KPK itu.
•
Nay

Endin Gunakan Jasa Advokat yang Dulu Menolak TGPTPK

Untuk menggugat mantan Ketua TGPTPK dan Jaksa Agung, Endin Wahyudin memberi kuasa kepada advokat yang dulu mengajukan judicial review terhadap keberadaan TGPTPK.
•
Mys

Tim Investigasi DPR akan 'Ketok Pintu' Calon Pimpinan KPK

Anda pernah menonton tayangan Ketok Pintu di TV 7, yang menayangkan bagaimana Brian Stone, si pembawa acara mendatangi rumah para artis secara tiba-tiba? Kini hal serupa bakal terjadi terhadap 10 para calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
•
Tri

Perubahan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Rampung Dibahas

Perubahan terhadap Undang-undang No.14 Tahun 1970 dikabarkan telah selesai dibahas oleh DPR dan pemerintah. Tadinya undang-undang tersebut rencananya hanya akan direvisi secara parsial namun dalam perjalanannya malah dirubah total.
•
Amr

Tanpa Jaminan Hukum, Komisaris BNI Tolak Jelaskan Soal Pembobolan

Usaha anggota komisi IX DPR mengorek hasil pemeriksaan yang dilakukan komisaris Bank Nasional Indonesia untuk mengungkap skandal L/C fiktif sebesar Rp1,7 triliun kandas. Pasalnya, para komisaris meminta jaminan hukum para anggota dewan sebelum mengungkapkan hasil temuannya.
•
Tri

27 Anggota DPR Ajukan Amandemen Pasal 47 Undang-undang Pemilu

27 anggota DPR mengajukan usulan inisiatif terhadap amandemen Undang-undang No.12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. Amandemen ini hanya ditujukan terhadap Pasal 47 yang menetapkan jumlah kursi DPR sebanyak 550.
•
Tri

Lakukan Terobosan Hukum, PN Jakpus Akui Eksistensi Citizen Lawsuit

Meskipun menolak sebagian besar gugatan Tim Advokasi Tragedi Nunukan, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membuat dan mengesahkan terobosan hukum, dengan mengakui eksistensi citizen lawsuit.
•
Mys

Pembobolan Bank Terulang, Komisi IX Akan Bentuk Pansus

Buntut dari kasus letter of credit fiktif PT. Bank Nasional Indonesia senilai Rp1,7 triliun dan pembobolan melalui deposito fiktif di PT. Bank Rakyat Indonesia yang mencapai Rp 294 miliar, komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat berencana akan membentuk panitia khusus atau panitia kerja.
•
Tri

Jaksa Agung: KPK Tidak Bisa Utak-Atik Kasus Korupsi yang Sudah Disidangkan

Jaksa Agung mengatakan bahwa pihaknya siap untuk berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang segera terbentuk. Namun, Jaksa Agung menegaskan bahwa mereka tidak akan mengalihkan kasus-kasus korupsi yang sudah disidangkan, meskipun belum memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.
•
Amr

24 Parpol Jadi Peserta Pemilu 2004

Komisi Pemilihan Umum pada Minggu malam mengeluarkan pengumuman terakhir hasil penyaringan partai politik yang mendaftarkan diri untuk menjadi peserta Pemilihan Umum 2004. Enam partai dinyatakan lolos verifikasi, menyusul 18 parpol lainnya yang telah terlebih dahulu dinyatakan lolos seleksi.
•
Zae

Panitia Seleksi Harus Jelaskan ke Publik Terpilihnya 10 Calon Pimpinan KPK

10 nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru saja diumumkan, dianggap belum cukup sempurna untuk menggalang kekuatan memberantas korupsi. Dari 10 calon yang lolos masih didominasi oleh birokrat dan mantan birokrat.
•
Leo/Tri
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info