Utama

Mahkamah Konstitusi Keluarkan Tiga Peraturan

Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan tiga buah peraturan Mahkamah Konstitusi sebagai pedoman beracara di lembaga tersebut. Peraturan tersebut diharapkan bisa digunakan pula untuk mengisi kekosongan dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi.
•
Amr

Menguji Calon Pimpinan KPK (3): Dari Keluarga Cendana Sampai Penghentian Penyidikan

Pada hari terakhir wawancara terbuka seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, panitia seleksi mengklarifikasi berbagai laporan masyarakat yang masuk. Berbagai laporan yang sifatnya miring, dibantah oleh para calon
•
Nay

Menguji Calon Pimpinan KPK (2): Penundaan Pangkat, NH dan SP3 Texmaco

FX Hery Sumarta barangkali tidak menyangka kalau 'aibnya' akan terbongkar di depan puluhan pasang mata yang menyaksikan proses wawancara calon pimpinan KPK di Aula Pengayoman Departemen Kehakiman.
•
Nay

Menguji Calon Pimpinan KPK (1): Dari Masalah Soeharto Hingga Intervensi

Panitia Seleksi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), hari ini (4/12) mulai mengadakan wawancara terbuka untuk menseleksi 16 calon pimpinan KPK di Graha Pengayoman, Departemen Kehakiman.
•
Nay

Menanti Regulasi Pas Bagi Tayangan Panas

"Riki memiliki teman pesta, bernama Niken. Kebetulan Niken kesengsem habis pada Riki dan berharap bisa menikahinya kelak. Sayang, Riki termasuk pemuda yang lebih mengagungkan seks daripada pernikahan. Meski begitu, saat Niken jalan berdua Tedy, ternyata Riki cemburu. Riki semakin shock saat mereka bertunangan. Maka, cara Riki melupakan Niken adalah dengan mencari wanita lain sebanyak-banyaknya untuk diajak pesta beraroma seks, termasuk seorang pelayan kafe".
•
Amrie Hakim

Sebuah Keharusan, Keberadaan Undang-undang Khusus Bank Syariah

Saat ini eksistensi bank syariah tidak bisa bilang pelengkap lagi dalam sistem keuangan yang ada. Namun begitu, bukan berarti perkembangan bank syariah bukan tanpa masalah.
•
Tri Hartanto

Advokat Todung Mulya Menyatakan Belum Tertarik jadi Caleg PDI-P

Advokat senior Todung Mulya Lubis mengatakan terkejut saat pertama kali mengetahui bahwa nama menjadi salah satu calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Padahal, ia sama sekali belum pernah dihubungi pihak PDI-P mengenai pencalonannya tersebut.
•
Amr

Pembobolan BNI Mulai Meluas ke Perkara Hukum Lain

PT Hikmat Makna Aksara, penerbit majalah Trust, media yang pertama mengungkap kasus pembobolan itu, harus menghadapi gugatan dari John Hamenda. Gugatan Edy Santosa dan Wiranto menyusul?
•
Mys

Jumlah Anggaran Bagi KPK Masih Belum Jelas

Departemen Kehakiman dan HAM pekan ini akan mengajukan anggaran untuk Komisi Pemberantasan Korupsi ke Departemen Keuangan. Namun, jumlahnya masih dirahasiakan.
•
Nay

Gugatan Texmaco: Tempo Ditolak, Kompas Dicabut

Hasil yang berbeda diperoleh Texmaco dari dua gugatan yang dilayangkan perusahaan Marimutu Sinivasan itu terhadap dua media ke pengadilan. Gugatan terhadap Tempo ditolak majelis hakim, sementara gugatan terhadap Kompas dicabut karena telah tercapai perdamaian.
•
Mys

BPPN Tetap Bubar Meski LPS Belum Terbentuk

Badan Penyehatan Perbankan Nasional umurnya hanya sampai Pebruari 2004. Bubarnya lembaga tersebut, tidak tergantung ada atau tidaknya Lembaga Penjamin Simpanan.
•
Leo/Tri

Hasil Seleksi Tahap II Loloskan 40 Calon Pimpinan KPK

Hasil verifikasi tahap kedua calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menghasilkan empat puluh nama dari 218 calon. Pada tahap ini, Panitia Seleksi menilai makalah yang dibuat oleh para calon dan tanggapan dari masyarakat.
•
Nay

Proses Penyatuan Atap Terancam Gagal

Pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang semula akan dilakukan 20 November terpaksa ditunda hingga 12 Desember. Proses penyatuan atap terancam gagal, karena banyak substansi RUU yang belum disepakati.
•
Amr

Terkait Profesinya Sebagai Advokat, Daniel Tolak Panggilan Polisi

Daniel Pandjaitan, salah seorang pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia menyatakan menolak panggilan Polres Jakarta Pusat untuk menjadi saksi. Pasalnya, pemanggilan dirinya terkait dengan kapasitasnya sebagai advokat pada kasus yang sedang ia bela.
•
Tri

Judicial Review Undang-undang Pemilu Tidak akan Gagalkan Pemilu

Para pemohon judicial review Undang-undang No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum menyayangkan sikap Panglima TNI Endriantono Sutarto yang menilai upaya tersebut untuk menggagalkan Pemilu.
•
Tri
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info