Utama

Delapan Pekan Menagih Janji Perampasan Aset

DPR harus membuktikan target Desember bukan sekadar janji politik. Di sisi lain, percepatan tidak boleh mengorbankan ketelitian dalam merumuskan kewenangan negara.
•
Rofiq Hidayat

4 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2026, Ada RUU Reforma Agraria dan RUU Merek

Keempat RUU masuk prolegnas prioritas 2026 yakni RUU NTB, RUU NTT, RUU Reforma Agraria, dan RUU Merek dan Indikasi Geografis, RUU Metrologi Legal dikeluarkan dari prolegnas prioritas 2026.
•
Ady Thea DA

Mengurai Permasalahan Struktural Kebakaran Hutan dan Lahan yang Terus Berulang

Aktivis lingkungan menyoroti peran korporasi, longgarnya izin berusaha, dan lemahnya penegakan hukum dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.
•
CR 36

Membungkam Suara dari Balik Blokir Rekening

KUHAP mewajibkan penyidik mengantongi izin ketua PN sebelum melakukan pemblokiran. Diskresi penyidik melakukan pemblokiran harus dibarengi pengawasan yang ketat.
•
Ady Thea DA

Jangan Hanya Tangkap Pembakar, Menelusuri Dalang dan Cuan di Balik Karhutla

Komisi III DPR mendorong Polri tak berhenti menangkap pelaku lapangan, tetapi menelusuri dalang, aliran uang, hingga pihak yang menikmati keuntungan dari hutan dan lahan yang terbakar.
•
Rofiq Hidayat

Raih Gelar Doktor di FH Unpar, Nefa Claudia Meliala Soroti Problematika Keadilan Restoratif di Indonesia

Saat ini, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keadilan restoratif masih belum selaras dan masyarakat Indonesia masih berpedoman pada keadilan retributif, sehingga implementasi keadilan restoratif masih menghadapi tantangan.
•
CR 36

OTT Rektor Unsoed, Ada 73 Kursi Jalur Mandiri Diduga Jadi Objek Transaksi

KPK mengungkap 73 dari sekitar 245 kuota penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri Unsoed tahun 2026 diduga disiapkan untuk ditransaksikan kepada calon mahasiswa dengan imbalan sejumlah uang.
•
Rifqy Sakti Pratama

SEMA 3/2026, MA Tegaskan Pokok Perkara Tak Bisa Diperiksa Selama Praperadilan Belum Diputus

Pemeriksaan pokok perkara baru dapat diselenggarakan setelah terdapat putusan praperadilan. Dengan demikian, hak tersangka atau terdakwa untuk menguji tindakan aparat penegak hukum melalui praperadilan tetap terjamin.
•
Hanifah Dwi Jayanti

Kredibilitas Seleksi Hakim Agung Dipertanyakan: Menguji Kualitas-Integritas atau Kepentingan Politik?

Proses seleksi CHA dan hakim ad hoc 2026 oleh KY minim partisipasi publik, berbeda dengan periode sebelumnya yang melibatkan organisasi masyarakat sipil sejak awal. Mekanisme seleksi perlu dibenahi, termasuk membatasi jumlah komisioner KY maksimal tiga orang.
•
Ady Thea DA

MK Tak Batalkan Pasal Penghinaan Presiden, Amnesty: Ruang Kriminalisasi Masih Terbuka

MK dinilai tidak konsisten dalam melindungi hak konstitusional warga dari pasal-pasal penghinaan pejabat negara. Pada 2006, MK pernah membatalkan ketentuan penghinaan presiden dalam KUHP lama, tetapi kini tidak mengambil langkah serupa terhadap ketentuan dalam KUHP baru.
•
Hanifah Dwi Jayanti

Strategi Penyesuaian Kontrak dalam Menjaga Kepastian Hukum Para Pihak

Masing-masing pihak perlu mengenali tanda-tanda awal perlunya adendum kontrak dan melakukan penilaian hukum untuk menghindari kesalahan fatal saat mengubahnya.
•
CR 36

Menyoal Regulasi Kopdes Merah Putih Berpotensi Disharmoni dengan UU Perkoperasian

Sejumlah aturan teknis perlu diselaraskan dengan prinsip koperasi dalam UU Perkoperasian. Terlebih tata kelola koperasi harus menjunjung kemandirian dan partisipasi anggota sejalan dengan tujuh prinsip koperasi universal.
•
Willa Wahyuni

Aturan Koperasi Desa Merah Putih: Ini 5 Titik Krusial dalam Regulasi Kopdes

Rangkaian aturan Kopdes Merah Putih mengatur pembentukan, pengembangan usaha, pembiayaan hingga pembangunan fasilitas. Ini sejumlah titik krusial yang perlu diperhatikan.
•
Willa Wahyuni

Bukan Sekadar Tren, Tata Kelola AI Harus Berpijak pada Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas

Perusahaan diingatkan agar tidak menjadikan AI sebagai tujuan. Namun, AI seharusnya diposisikan sebagai alat untuk memperbaiki proses bisnis.
•
Hanifah Dwi Jayanti

Pentingnya Uji Kelayakan dan Pemetaan Risiko Sebelum Menandatangani Kontrak Bisnis

Ada lima tahap penting yang perlu diperhatikan sebelum tanda tangan kontrak bisnis agar tak berujung masalah hukum.
•
CR 36
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info