Utama

Kembalinya Militer ke Ranah Sipil Dinilai Kemunduran Demokrasi dan Ancaman Negara Hukum

Perluasan peran militer di jabatan sipil, proyek negara, dan komando teritorial menandai remiliterisasi baru. Langkah ini berpotensi memicu kekerasan pada warga dan menyuburkan impunitas.
•
CR 36

Guru Besar FHUI Ingatkan Aparat Tak Boleh Sembarang Pidana Pelaku Umrah Mandiri

Pemidanaan hanya dapat dilakukan jika seluruh unsur penyelenggaraan umrah tanpa hak terbukti.
•
Firyalfatin

Ini Poin-poin Penting Putusan Praperadilan Febrie Adriansyah

Disebut ada uang suap Rp40 miliar, TPPU kurun waktu 8 tahun serta penetapan tersangka tidak perlu pemeriksaan calon tersangka.
•
Aji Prasetyo

Kebebasan Berekspresi Dijerat Pasal Pidana Lain, Hakim Diminta Waspada

Pembatasan melalui hukum pidana dinilai perlu dilakukan secara ketat dan proporsional. Terlebih ketika perkara yang berkaitan dengan ekspresi dijerat menggunakan pasal pidana di luar ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik.
•
Willa Wahyuni

Ketika Harta Rampasan Kejahatan Diusulkan Membiayai Pendidikan dan Kesehatan

Kejahatan yang merugikan keuangan negara dinilai berdampak serius terhadap hak warga negara untuk mengakses layanan pendidikan dan kesehatan berkualitas dan terjangkau.
•
Ady Thea DA

Melihat Wajah KUHAP Baru: Harapan, Tantangan, dan Celah Implementasi

Pembaruan KUHAP memicu pertanyaan dari praktisi dan akademisi hukum, sehingga evaluasi penerapannya sangat mendesak.
•
CR 36

Reformasi Polri Tak Cukup Revisi UU, Masyarakat Sipil Desak Rekomendasi KPRP Dijalankan

Reformasi Polri harus melibatkan lembaga independen seperti Komnas HAM, Kompolnas, Komnas Perempuan, KPAI, termasuk organisasi masyarakat sipil, jurnalis, tenaga medis, pemantau independen. Reformasi bisa dimulai dengan menjalankan rekomendasi KPRP.
•
Ady Thea DA

Modal Lulusan Sarjana Hukum untuk Tembus Firma Internasional

Tak cukup mengandalkan gelar dan nilai akademik, lulusan hukum perlu memperkuat pengalaman organisasi, kemampuan komunikasi, interpersonal, riset, hingga pemahaman bisnis.
•
Willa Wahyuni

Sering Salah Prosedur, Pakar Beberkan Kesalahan Perusahaan dalam Proses PHK

Salah satu prinsip penting yang harus diperhatikan perusahaan adalah PHK harus didasarkan pada satu alasan yang jelas. Perusahaan tidak seharusnya menggunakan banyak alasan sekaligus karena setiap alasan tersebut harus mampu dibuktikan apabila terjadi perselisihan.
•
Hanifah Dwi Jayanti

Polemik Pelibatan TNI-Polri dalam Perpajakan Dinilai Ultra Vires dan Inkonstitusional

Meskipun saat ini pemerintah Indonesia tengah kesulitan dalam mencapai target APBN melalui penerimaan pajak, pelibatan TNI dan Polri dinilai tidak bisa dijustifikasi secara hukum.
•
CR 36

RUU Kadin Bergulir, Batas Wewenang Kadin dan Pemerintah Dipersoalkan

Fungsi kebijakan Kadin yang diatur Pasal 8 dan 9 RUU memposisikan lembaga ini punya tugas mirip Kementerian Koordinator sehingga berpotensi menimbulkan kerancuan.
•
Ady Thea DA

Adhyaksa Chambers Jadi Wujud Transformasi Kejaksaan sebagai Advocaat Generaal

Adhyaksa Chambers tidak dirancang sebagai fasilitas yang hanya dapat digunakan oleh jaksa. Mediator dan arbiter profesional di luar Kejaksaan juga dapat terlibat dalam proses ADR yang diselenggarakan melalui fasilitas tersebut.
•
Firyalfatin

Intip Agenda IHCSA 2026, Kesempatan Berpartisipasi Masih Terbuka

Digelar selama dua hari, IHCSA 2026 membahas isu strategis dunia usaha sekaligus memperkuat peran in-house counsel sebagai mitra strategis bisnis.
•
Willa Wahyuni

AMPB Bawa Dua Tuntutan ke DPR, Sahkan RUU Perampasan Aset dan Hukum Mati Koruptor

Botok juga mengikuti Rapat Paripurna Ke-3 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung DPR RI. Sekitar pukul 10.00 WIB bersama sejumlah rekannya dari AMPB, Botok duduk di balkon ruang rapat menghadap mimbar.
•
Hanifah Dwi Jayanti

Teknologi Terus Berkembang, Hukum Dihadapkan pada Persoalan Etika dan Akuntabilitas

Pesatnya perkembangan AI dan teknologi digital menuntut hukum memastikan inovasi tetap sejalan dengan etika, hak manusia, dan akuntabilitas.
•
Willa Wahyuni
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info