Utama

Bongkar 3 Urgensi RUU Reforma Agraria, Prof Ida Nurlinda: Waktunya Hapus Warisan Kolonial!

Mulai dari menghapus sistem tanah warisan kolonial Belanda hingga memotong ego sektoral lewat BRAN.
•
Ady Thea DA

Pakar Soroti Peran Korporasi dan Lemahnya Tata Kelola dalam Kasus Karhutla

Bencana karhutla bukan hanya telah berulang kali terjadi, prosesnya juga didorong oleh berbagai kegagalan tata kelola seperti pengajuan izin usaha yang terlalu mudah, banyaknya perusahaan asing yang eksploitatif, dan peraturan perundang-undangan tentang penanggulangan bencana yang tidak implementatif.
•
CR 36

Menilik Peran Biro Hukum Kementerian/Lembaga sebagai In-House Counsel

Secara substantif dapat dikatakan Biro Hukum di kementerian atau lembaga negara memiliki fungsi yang menyerupai in-house counsel, tetapi secara kelembagaan dan terminologi tidak sepenuhnya identik.
•
Hanifah Dwi Jayanti

RUU Perampasan Aset Diminta Adopsi Konsep Illicit Enrichment untuk Kejar Harta Tak Wajar

Konsep Illicit Enrichment fokusnya memantau peningkatan harta kekayaan yang tidak wajar diduga dari kejahatan/korupsi. Menyasar pejabat negara, aparatur sipil negara (ASN) dan aparat penegak hukum. Menggunakan metode pembuktian terbalik secara terbatas.
•
Ady Thea DA

In-House Counsel di Lembaga Publik, Membela Institusi Tanpa Melupakan Masyarakat

Legal counsel OJK dan LPS menghadapi ruang kerja yang lebih kompleks karena setiap pertimbangan hukum tak hanya menyangkut lembaga, tetapi juga masyarakat dan stabilitas sistem keuangan.
•
Firyalfatin

Dari Eks Pimpinan KPK hingga Pengacara Senior, 3 Tokoh Jadi Juri In-House Counsel Awards 2026

Untuk menjaga standar penilaian IHCA 2026, Hukumonline mempercayakan proses penjurian kepada tiga Dewan Juri yang dipilih secara cermat dari kalangan tokoh terkemuka di bidang hukum dan bisnis Indonesia.
•
Willa Wahyuni

Ajang Bergengsi In-House Counsel Awards 2026 Kembali Hadir, Ini Dia 5 Kategori Penghargaannya!

Ada kategori baru yang menyoroti peran in-house counsel dalam mencegah risiko hukum sejak dini.
•
Willa Wahyuni

Gugat Syarat Pendidikan Minimal Cawapres ke MK, Denny Indrayana dkk Minta Diskualifikasi Gibran

Atas dasar dugaan tidak terpenuhinya syarat calon presiden dan wakil presiden paling rendah tamat sekolah menengah atas (SLTA) atau sederajat sejak awal pencalonan, para pemohon meminta MK mendiskualifikasi Gibran sebagai calon wakil presiden.
•
Hanifah Dwi Jayanti

RUU Reforma Agraria Disiapkan, Sengketa Tanah Masih Terjebak Fragmentasi Peradilan

RUU diharapkan memperkuat kepastian hukum, membatasi konsentrasi penguasaan tanah, dan mempercepat penyelesaian konflik agraria.
•
Willa Wahyuni

Mengurai Implementasi UU P2SK, Peluang Inovasi Digital dan Catatan Kritis Pasal 50A

Pasca berlakunya UU P2SK, pelaku usaha sektor keuangan tak hanya harus memperbarui model bisnis sesuai teknologi, tetapi juga menyesuaikan operasional dan dokumen hukum dengan regulasi baru.
•
CR 36

Kepatuhan Lingkungan Tak Cukup, Riwayat Penyusunan Dokumen Juga Harus Diperhatikan

Perusahaan tidak boleh hanya berpegang pada ketentuan tertulis dalam dokumen AMDAL. Aspirasi atau kesepakatan yang muncul dalam proses sosialisasi dengan masyarakat juga perlu didokumentasikan dan diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan usaha.
•
Hanifah Dwi Jayanti

4 'Pagar' Utama RUU Perampasan Aset Agar Tak Jadi Alat Kekuasaan

Salah satunya memenuhi AUPB sehingga tindakan negara harus cermat, tidak berpihak, transparan, proporsional, berorientasi kepentingan umum, dan dapat dipertanggungjawabkan.
•
Ady Thea DA

Satu Pelanggaran Lingkungan, Empat Risiko Hukum Mengintai Pelaku Usaha

Pertanggungjawaban hukum atas satu peristiwa lingkungan dapat berjalan melalui empat jalur, yakni administratif, tata usaha negara (TUN), perdata, dan pidana.
•
Hanifah Dwi Jayanti

Kasus Keracunan MBG di Karo Bergulir ke Jalur Hukum, Polisi dan Pemkab Didesak Bertindak

Empat dari sekitar 40 perwakilan orang tua siswa yang menjadi korban keracunan MBG membuat laporan pengaduan ke Polres Karo.
•
Hanifah Dwi Jayanti

Dari Kontrak Internasional hingga Eksekusi Putusan, Mencari Kepastian dalam RUU HPI

Tumpang tindih dengan berbagai aturan membuat harmonisasi menjadi kunci agar RUU HPI tidak berhenti sebagai regulasi di atas kertas.
•
Willa Wahyuni
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info