Utama

Erry Riyana Bongkar 'Lubang' Pemberantasan Korupsi: Kerugian Negara Dikejar, Hasil Kejahatan Terabaikan

Masalah pemberantasan korupsi di Indonesia bukan soal minimnya kewenangan aparat penegak hukum, justru kewenangan APH sudah besar. Masalah utama pada sistem akuntabilitas, minim check and balances yang efektif terhadap kewenangan tersebut.
•
Ady Thea DA

Hukum Pidana Terus Berkembang, Sinkronisasi Substansi Sangat Diperlukan

Tantangannya bukan hanya pada pengaturan norma di level teknis penegak hukum dan lembaga lintas-sektor, tetapi juga implementasinya.
•
Muhammad Yasin

Pertama dalam Sejarah, MK Rilis Peraturan Hukum Acara PHPU Pilpres di Luar Waktu Pemilu

Pembentukan PMK 1/2026 didasari oleh asas ius curia novit (pengadilan tidak boleh menolak perkara) dan audi et alteram partem (semua pihak harus didengar).
•
CR 38

PERADI Dorong Pembentukan Dewan Kehormatan Pusat Bersama dalam RUU Advokat

DKPB nantinya diharapkan dapat menjadi lembaga bersama yang putusannya bersifat final dan mengikat bagi organisasi advokat yang bergabung. Dengan mekanisme tersebut, persoalan perpindahan advokat dari satu organisasi ke organisasi lain setelah dijatuhi sanksi etik diharapkan dapat diatasi.
•
Hanifah Dwi Jayanti

6 Hal Krusial yang Wajib Dicermati Korporasi Sebelum Menandatangani Polis Asuransi

Di tengah banyaknya risiko di dunia bisnis, korporasi perlu memiliki program asuransi guna melindungi perusahaan dari risiko-risiko tertentu. Namun, sebelum menandatangani polis, korporasi harus mencermati beberapa klausul penting di dalam polis.
•
CR 36

PERADI Gelar Rakernas 2026, Bahas Pembaruan Kurikulum PKPA hingga Dewan Kehormatan Pusat Bersama

Rakernas menjadi forum evaluasi sekaligus pertukaran gagasan mengenai langkah strategis organisasi ke depan. Antusiasme peserta dalam rangkaian Rakernas menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat koordinasi antara pengurus pusat dan daerah.
•
Hanifah Dwi Jayanti

RUU Keuangan Negara: PJR untuk Pejabat, BJR untuk Direksi BUMN/BUMD

PJR sebagai mekanisme perlindungan untuk pengambil kebijakan seperti menteri, kepala daerah, dan pejabat kementerian/lembaga. BJR khusus untuk melindungi direksi dan manajer BUMN/BUMD. Reformasi hukum keuangan negara seharusnya satu strategi terpadu mencegah korupsi sekaligus mengoptimalkan nilai dan manfaat publik.
•
Ady Thea DA

Keracunan MBG Terus Berulang, Pakar Dorong Penegakan Hukum dan Moratorium

Banyaknya korban dan kejadian yang terus berulang membuat persoalan keracunan MBG tidak dapat lagi dipandang sebagai masalah biasa, negara tidak boleh membiarkan kondisi tersebut tanpa adanya konsekuensi hukum.
•
Hanifah Dwi Jayanti

UU Jabatan Notaris Tanpa Ketentuan Pidana, Pakar Ingatkan Notaris dan PPAT Tetap Bisa Dipidana

Tidak adanya ketentuan pidana dalam UUJN tidak menghilangkan kemungkinan Notaris dijerat berdasarkan ketentuan pidana dalam undang-undang lainnya.
•
Hanifah Dwi Jayanti

RUU Hukum Perdata Internasional: MA Sodorkan 2 Jalur Eksekusi Putusan Pengadilan Asing

Setidaknya pengadilan menghadapi 3 persoalan klasik dalam praktik peradilan.
•
Ady Thea DA

Penjurian Rampung, Tiga Juri Sampaikan Parameter Penilaian IHCA 2026

Pemenang IHCA 2026 telah ditetapkan dan akan diumumkan pada 9 Oktober 2026 mendatang.
•
Willa Wahyuni

Bos Summarecon Hingga Dirjen BPN Jadi Tersangka Korupsi Kasus Tanah

Uang yang disita senilai Rp106 miliar.
•
Aji Prasetyo

OTT KPK di ATR/BPN, Momentum Berantas Mafia Tanah

Harus diusut sampai tuntas.
•
Aji Prasetyo

Kerugian Negara Masih Abu-abu, RUU Keuangan Negara Harus Tegaskan Siapa Berwenang Menghitung

Perlu ditentukan apakah konsep kerugian negara menggunakan pendekatan yang memberikan makna luas atau sempit. Sebab berkaitan dengan proses pengawasan dan penegakan hukum.
•
Ady Thea DA

Menuju IHCSA 2026, Pendaftaran Masih Dibuka bagi In-House Counsel dan Legal Leaders

Pendaftaran peserta masih dibuka. Segera daftarkan kehadiran Anda dan bersiap mengikuti forum yang akan menghadirkan jajaran tokoh dari berbagai sektor strategis, termasuk pejabat dan pemimpin di bidang hukum maupun bisnis.
•
Willa Wahyuni
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info