Utama

RUU Perampasan Aset Diminta Antisipasi 4 Celah Penyalahgunaan Mekanisme NCB

Perlu standar ketat untuk penetapan aset yang dirampas. Aparat wajib menguraikan kualitas dan keterkaitan setiap alat bukti dengan aset yang dimohonkan untuk dirampas.
•
Ady Thea DA

Routledge Handbook of Indonesian Law Potret Reformasi, Dinamika Hukum, dan Jejak Ibrahim Assegaf

Routledge Handbook of Indonesian Law penting karena menggambarkan periode perkembangan hukum Indonesia yang terus berubah. Di balik itu pembaca diajak untuk mengenang kontribusi Ibrahim Syarif Assegaf yang telah mendedikasikan dirinya bagi perubahan hukum Indonesia yang lebih baik.
•
Willa Wahyuni

Mengulik Potensi Dualisme Hukum dalam Penanganan Tipikor Pasca-KUHP Nasional

KUHP Nasional telah mencabut lima pasal UU Tipikor, tetapi pasal yang lain masih dibiarkan berlaku meskipun saat ini ketentuannya telah diubah melalui KUHP Nasional. Hal ini berpotensi menimbulkan dualisme hukum yang berakibat pada disparitas konstruksi dakwaan dan ancaman pidana.
•
CR 36

Dewan Guru Besar FHUI Ingatkan RUU Perampasan Aset Jangan Jadi 'Hukum Zombie'

Perlu menjaga keseimbangan antara efektivitas pemulihan aset dan perlindungan hak pihak yang beritikad baik melalui proses hukum dan pengawasan yang memadai.
•
Firyalfatin

Atasi Tumpang Tindih Regulasi, Kemenkum Tekankan Harmonisasi Perda Sejak Perencanaan

Agar memiliki rujukan yang jelas, sebelum masuk tahap harmonisasi final.
•
CR 36

Hukuman Nadiem Dipangkas: Penjara 9 Tahun, Denda Rp1 Miliar, dan Uang Pengganti Rp548,76 Miliar

Dalam putusannya, majelis menyatakan Nadiem terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pengadaan laptop Chromebook dan CDM sebagaimana dakwaan subsidair penuntut umum.
•
Hanifah Dwi Jayanti

IHCSA 2026 Hadirkan 8 Law Firm Terkemuka dalam Breakout Session dan Executive Exchange

Peserta IHCSA 2026 akan mendapat kesempatan memperluas perspektif dan berdialog langsung dengan sejumlah law firm terkemuka melalui Breakout Session dan Executive Exchange.
•
Willa Wahyuni

Bergantung pada Pilar yang Miring

Hakim dapat disandera secara politik bila masih mempunyai track record hitam atau penuh cacat dalam menjalankan tugasnya. Sebaliknya, hakim yang bersih tidak bisa disandera, dan lebih mampu membebaskan dirinya dari segala tekanan.
•
Arief T Surowidjojo

KUHP Baru Perluas Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Keputusan Bisnis Tak Otomatis Terlindungi BJR

BJR pada dasarnya menguji proses pengambilan keputusan direksi. Penerapannya harus dibedakan dari mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi.
•
Hanifah Dwi Jayanti

Dari Pasal ke Bisnis, Jalan Panjang Nurlely Aman di PLN

Tak ada pemimpin yang hebat tanpa supertim. Pemimpin dan tim merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Belajar, beradaptasi, dan memahami bisnis menjadi bagian dari perjalanan menjalankan fungsi legal sekaligus menyiapkan talenta PLN menghadapi transformasi.
•
Willa Wahyuni

DePA-RI Sodorkan 4 Rekomendasi untuk RUU Perampasan Aset: Tak Perlu Tunggu Putusan Inkrah

Dari mekanisme perampasan aset tanpa menunggu putusan berkekuatan hukum tetap, hingga tidak boleh ada arogansi sektoral pada lembaga-lembaga yang berkaitan dengan perampasan aset karena menghambat pemberantasan korupsi dan penciptaan keadilan.
•
Ady Thea DA

Memahami Business Judgement Rule dan Batas Perlindungan Hukum Direksi BUMN

Pentingnya memahami logika di balik hukum pidana. BJR masuk ke dalam ranah hukum perdata dan dagang, bukan pidana. Artinya, BJR menutup pintu gugatan, tetapi bukan berarti menutup pintu dakwaan. Apabila terdapat unsur pidana dalam pengambilan keputusan pengusaha dan direksi, maka hal tersebut tetap harus ditindaklanjuti.
•
CR 36

Tok! RUU Reforma Agraria Resmi Jadi UU, Ini 15 Substansi yang Disepakati

Pengaturan penyelenggaraan reforma agraria melalui hak menguasai negara untuk menjamin pemenuhan, pemulihan, dan pengakuan hak rakyat atas tanah dan sumber agraria lainnya, hingga laporan kinerja kepada Presiden dan DPR paling sedikit sekali setahun.
•
Ady Thea DA

Siap Diparipurnakan jadi UU, RUU Pengaturan Reforma Agraria Atur Batas Kepemilikan Tanah Hingga Sanksi Pidana

Mengatur pembatasan kepemilikan tanah. Dibentuk badan baru penyelenggara agraria yakni LPRA dan Dewan Pengawas.
•
Ady Thea DA

Korban Keracunan MBG Berpotensi Gugat Class Action, Ini Syarat dan Mekanismenya

Kasus keracunan MBG memenuhi dasar awal untuk diajukan sebagai gugatan class action. Jumlah korban yang besar dan kesamaan persoalan menjadi dasar penting. Para korban sama-sama mengonsumsi makanan dari program MBG, mengalami keracunan, serta menanggung biaya pengobatan dan dampak kesehatan.
•
Hanifah Dwi Jayanti
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info