Utama

AI Dukung Pertumbuhan Bisnis, Legal Leaders Perlu Pastikan Kepatuhan dan Keamanan Data

Perusahaan disarankan agar menyiapkan exit strategy sejak awal ketika menggunakan suatu platform AI. Hal ini penting karena perusahaan akan memasukkan data dan membangun alur kerja (workflow) di dalam sistem tersebut.
•
Hanifah Dwi Jayanti

Wamenkum: Peran In-House Counsel Sangat Krusial di Tengah Persaingan Investasi Global

Kepastian hukum menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keputusan dunia usaha dalam menghitung risiko, biaya kepatuhan, struktur transaksi, hingga menentukan horizon investasi.
•
Hanifah Dwi Jayanti

Soroti Tantangan In-House Counsel di Tengah Kompleksitas Bisnis, IHCSA 2026 Resmi Digelar

Ajang tersebut bukan sekadar pemberian apresiasi kepada In-House Counsel tanah air, tetapi juga menjadi ruang untuk bertukar pengalaman dan mendiskusikan jawaban dari tantangan yang saat ini dihadapi.
•
Firyalfatin

Putusan MK Soal Pendidikan Gibran, Pakar: Tidak Membatalkan, tapi Membuka Pintu Impeachment

DPR dapat menjadi salah satu lembaga yang menindaklanjuti persoalan tersebut melalui mekanisme politik. DPR dapat menggunakan hak angket untuk melakukan penyelidikan terkait persoalan keterpenuhan syarat calon wakil presiden.
•
Hanifah Dwi Jayanti

Tiga Kantor Hukum Ini Diduga Dijadikan Eks Jampidsus Sarana Terima Suap

Febrie juga disebut gunakan 29 perusahaan dan yayasan untuk melakukan pencucian uang.
•
Aji Prasetyo

RUU Perampasan Aset Harus Cegah Potensi Abuse of Power Aparat Penegak Hukum

Regulasi perampasan aset harus terus dibenahi untuk menutup celah hukum dan mencegah tindakan abuse aparat penegak hukum.
•
Ady Thea DA

MK Tak Temukan Bukti Ijazah, Denny Indrayana dkk Minta Gibran Pertimbangkan Mundur sebagai Wapres

Denny juga berpendapat bahwa putusan MK akan berdampak terhadap peluang Gibran untuk mencalonkan diri dalam jabatan publik lain yang mensyaratkan pendidikan minimal SMA atau sederajat. Namun, menurutnya, hal tersebut dapat berubah apabila Gibran nantinya memiliki bukti pendidikan yang memenuhi persyaratan, seperti melalui program kesetaraan.
•
Hanifah Dwi Jayanti

Permohonan Kandas, MK Tak Temukan Bukti Gibran Miliki Ijazah Setara SMA

Namun, temuan tersebut tidak membuat MK dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden. MK beralasan perkara ini tidak tepat lagi dimasukkan ke dalam rezim penyelesaian sengketa hasil Pilpres karena Gibran bukan lagi sebagai cawapres.
•
Hanifah Dwi Jayanti

RUU SDI Disetujui Jadi UU, Ini 8 Substansi Strategis dari DDN Hingga Penyelesaian Sengketa

DDN dikuasai negara sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan, kebijakan fiskal dan penganggaran, distribusi bantuan sosial, dan kebutuhan strategis nasional lainnya.
•
Ady Thea DA

Pakar Ungkap Batasan dan Risiko Diskresi bagi Pejabat Publik

Perkembangan regulasi membuat kewenangan tersebut tidak lagi dapat dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas. Pejabat pemerintahan tetap harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki serta tujuan penggunaan diskresi.
•
Hanifah Dwi Jayanti

Objektif dan Terukur, Begini Metodologi Penilaian In-House Counsel Awards 2026

Penilaian mencakup inovasi, kepemimpinan, kontribusi strategis, hingga upaya preventif tim legal dalam menghadapi tantangan hukum dan bisnis.
•
Willa Wahyuni

UU Reforma Agraria Harus Berpihak pada Rakyat dan Mengikis Ketimpangan Penguasaan Tanah

Selama ini, Indonesia mengalami permasalahan struktural berkaitan dengan tanah, terutama adanya disparitas antara penguasaan tanah oleh korporasi dengan tanah yang dimanfaatkan oleh rakyat. Oleh karena itu, implementasi UU tentang Reforma Agraria yang baru harus berkeadilan dan mengedepankan kesejahteraan masyarakat.
•
CR 36

RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Jadi UU, Menaker: Era Baru Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia

RUU Pelindungan Ketenagakerjaan memperkuat daya paksa dan efektivitas penegakan hukum melalui pengenaan sanksi administratif dan pidana yang tegas, proporsional, dan berjenjang terhadap pengusaha yang melanggar norma pelindungan pekerja/buruh.
•
Ady Thea DA

Selangkah Lagi RUU Satu Data Jadi UU, Ini 15 Substansi Strategis Jadi Pondasi Tata Kelola Data Nasional

Data Dasar Nasional yang dikuasai negara sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan, kebijakan fiskal dan penganggaran. Mengatur sanksi administratif, pidana, dan ketentuan peralihan untuk menjamin kepatuhan, dan keberlanjutan penyelenggara SDI.
•
Ady Thea DA

Buntut Lapas Mewah Cibinong, Kalapas Diberhentikan

Selain memberhentikan Kalapas Cibinong, 16 pegawai lainnya diberikan sanksi.
•
Aji Prasetyo
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info