Berita> Utama

Utama

Respons MA Soal Penghentian Survei EoDB World Bank
Survei EoDB merupakan hal penting karena memotivasi negara-negara untuk memperbaiki kemudahaan berusaha.
Mochamad Januar Rizki
Ketua MK RI: Nilai Ajaran Islam dan Konstitusi Berjalan Beriringan
Bahkan, dapat pula dikatakan nilai nilai yang terkandung di dalam konstitusi Indonesia diilhami oleh nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama Islam. Bagi MK tugas dan amanah mengawal konstitusi merupakan tugas yang mulia.
Aida Mardatillah
Sejumlah Upaya UNHCR Menangani Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia
Meliputi bantuan finansial; pusat pembelajaran; perlindungan anak; dan kesehatan. Ada 7 tantangan terkait perlindungan pengungsi dan pencari suaka yang ada di Indonesia.
Ady Thea DA
Advokat Senior Ini Paparkan Tantangan ‘The Future Lawyer’ di Era Digital
Para advokat di masa mendatang, yang disebut sebagai the Future Lawyer tentunya juga harus lebih memahami teknologi informasi, internet connection, dan cyber security. Tapi seorang advokat tetap selalu menjunjung tinggi aturan hukum dan etika baik di era industri 4.0 maupun di masa yang akan datang.
Rofiq Hidayat
Saldi Isra Sampaikan Pentingnya Pilar Agama dalam Kehidupan Bernegara
MK mengisyaratkan bahwa Indonesia merupakan negara yang memungkinkan adanya hubungan timbal balik antara negara dan agama.
Aida Mardatillah
Mengenal Aturan dan Proses Pengelolaan Limbah B3 Era UU Cipta Kerja
Terdapat empat kategori pengelolaan limbah B3 yaitu pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan.
Mochamad Januar Rizki
Mempertanyakan Urgensi PPHN Lewat Amendemen Konstitusi
Kecenderungan politisi mengunakan cara pandang legalistik konstitusional. Akibatnya berbagai permasalahan konstitusional ditimpakan pada teks dan norma konstitusi yang harus diamendemen. Disarankan untuk mengakomodir PPHN dengan cara mengubah Tap MPR yang masih berlaku, bukan melalui amendemen konstitusi.
Rofiq Hidayat
RUU Pelindungan Data Pribadi Dinilai Minim Perspektif Penyandang Disabilitas
RUU PDP belum utuh memberikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. DPR mengakui RUU PDP tidak mengatur khusus pemilik data atau subyek data penyandang disabilitas.
Ady Thea DA
Banyak Mudarat Bila Jabatan Presiden 3 Periode
Konstitusi menganut prinsip pembatasan masa jabatan presiden selama 2 periode agar sirkulasi kepemimpinan terus berjalan. Tapi, MPR menjamin amendemen kelima konstitusi terbatas pada PPHN, tak ada penumpang gelap, seperti mengubah periodeisasi jabatan presiden menjadi 3 periode.
Rofiq Hidayat
4 Langkah Mendorong Efektivitas Penerapan Regulasi Anti-SLAPP
Banyak kasus SLAPP di Asia juga yang menyasar pegiat HAM dan lingkungan hidup. Karena itu, seluruh cabang kekuasaan meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus paham regulasi mekanisme anti-SLPP.
Ady Thea DA