Utama

Kritik 2 Tahun Prabowo-Gibran, Greenpeace: Krisis Iklim Makin Parah, Biaya Hidup Kian Mencekik

Krisis iklim bukan hanya menghancurkan lingkungan, tapi menggerus penghasilan dan daya beli pekerja. Nelayan dan pekerja gigseperti pengemudi ojek daring dan pekerja lepas merupakan kelompok pekerja yang paling terdampak.
•
Ady Thea DA

Badai PHK dan Beban Subsidi, Catatan Kritis 2 Tahun Ekonomi Prabowo-Gibran

Dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran masih belum mampu menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan dan energi terlepas dari pertumbuhan ekonomi dan upaya mereka untuk mengadopsi energi baru terbarukan secara masif.
•
CR 36

KPK Geledah 8 Lokasi, Sita Uang, Perhiasan Hingga Mobil di Perkara BNPB

Tim penyidik akan melakukan analisis atas barang-barang yang disita dan meminta keterangan dari para pihak.
•
Aji Prasetyo

Hukumonline Luncurkan LEAD, Hub Pengembangan Profesional Hukum Terintegrasi

Hukumonline LEAD hadir untuk memperkuat kompetensi profesional hukum, memperluas jejaring, serta membuka peluang aktivasi merek melalui satu ekosistem terintegrasi.
•
Willa Wahyuni

Sulitnya Akses Pertanggungjawaban Korporasi di Kasus Karhutla Pasca Pemberlakuan KUHP Baru

Reformasi KUHP seharusnya memperbaiki hukum pidana, tetapi Pasal 613 ayat (3) terkait sanksi administratif dan ultimum remedium justru mempersulit pertanggungjawaban kasus karhutla.
•
CR 36

Melihat Potensi Hukuman Mati Pelaku Korupsi Dana Siap Pakai di BNPB

Kemungkinan penerapan Pasal 2 UU Tipikor perlu dilihat berdasarkan fakta dan peran masing-masing pihak. Konstruksi perkara tidak harus berhenti pada pasal yang saat ini disangkakan.
•
Hanifah Dwi Jayanti

Menyoal Perka OIKN 8/2024, Progresif atau Mereduksi Kearifan Lokal?

Beberapa akademisi menilai Perka OIKN berisiko mengisolasi kearifan lokal dari masyarakat adatnya. Sebaliknya, pemerintah menegaskan inventarisasi tersebut justru bertujuan melindungi kearifan lokal sebagai kekayaan intelektual komunal.
•
CR 36

KPK Bongkar Gurita Korupsi Bupati Klaten

Ada 5 klaster tindak pidana korupsi yang dilakukan, mulai dari pemberian suap hingga menerima setoran dari berbagai pihak.
•
Aji Prasetyo

Hukum Perikatan Era Digital, Saatnya Aturan Main Bisnis Ditransformasi

Perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat membentuk dan melaksanakan kesepakatan, sedangkan kerangka hukum yang tersedia belum sepenuhnya mengakomodasi perubahan tersebut.
•
Hanifah Dwi Jayanti

Putusan MK Terbit, Reformasi Peradilan Militer Mendesak

Setelah lebih dari dua dekade tertunda, akhirnya pembentuk undang-undang didorong untuk merevisi seluruhnya UU Peradilan Militer guna memperjelas kewenangan mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak pidana kepada sipil di peradilan umum.
•
Firyalfatin

Mengurai Sejumlah Pokok Pembaruan RUU Hukum Perikatan

Penyusunan RUU Perikatan perlu ditindaklanjuti dengan perumusan norma yang lebih terperinci. Diperlukan kemauan politik pemerintah untuk mendorong pembaruan hukum perdata yang selama ini masih mengacu pada ketentuan lama.
•
Hanifah Dwi Jayanti

Batas Kewenangan Tak Jelas, MK Perintahkan Revisi UU Peradilan Militer dalam Dua Tahun

Ketidakjelasan yurisdiksi peradilan militer dan peradilan umum dianggap berpengaruh terhadap kepastian hukum. Bila tidak dilakukan perubahan dalam dua tahun, UU Peradilan Militer menjadi inkonstitusional.
•
Firyalfatin

Hukumonline Legal Opinion Competition 2026 Resmi Dimulai, 43 Fakultas Hukum Bersaing

Masuk babak penyisihan. Ada sejumlah ketentuan dan mekanisme penilaian yang perlu diperhatikan peserta.
•
Willa Wahyuni

Optimalkan AI Agent, Perusahaan Perlu Perkuat Mitigasi Risiko Data Pribadi

Perusahaan perlu memperhatikan prinsip security by design dan privacy by design sejak tahap perancangan sistem. Sspek keamanan tidak hanya dipertimbangkan setelah sistem digunakan.
•
Willa Wahyuni

Antara KUHAP Baru dan RPP, Menakar Arah Kebijakan Keadilan Restoratif di Indonesia

Sejak KUHAP baru diberlakukan, masyarakat bertanya-tanya bagaimana mekanismenya akan diberlakukan. Saat ini, pemerintah sedang menyusun rancangan peraturan pelaksana mengenai mekanismenya yang masih akan terus dikaji.
•
CR 36
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info