Utama

Ketika Kerugian Negara Berujung Pidana, Prof Topo: Dua Pasal KUHP Perlu Dievaluasi

Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum dan kriminalisasi terhadap pelaku usaha maupun pengambil kebijakan.
•
Firyalfatin

AI Perkuat Fungsi Legal: Tata Kelola dan Validasi Tetap Jadi Kunci

Jika aspirasi hanya berhenti sebagai suara, demokrasi kehilangan daya hidupnya. Tetapi jika suara itu digali, didengar, dipertimbangkan, diterjemahkan secara konstitusional. Lalu, diwujudkan menjadi kebijakan yang menghadirkan keadilan dan kesejahteraan, maka kedaulatan rakyat tidak lagi sekadar menjadi prinsip dalam konstitusi, ia menjadi pengalaman hidup yang sangat berharga.
•
Firyalfatin

Tujuh Alasan Illicit Enrichment Tak Perlu Diatur Dalam RUU Perampasan Aset

Illicit Enrichment dinilai sebagai bagian dari hukum pidana materil, sedangkan RUU Perampasan Aset mengatur hukum acara pidana. Sehingga tidak mungkin mencampur hukum acara dan materiil dalam satu UU.
•
Ady Thea DA

Dari Efisiensi ke Nilai Bisnis: Cara Departemen Legal Mengoptimalkan AI

Laporan Thomson Reuters menunjukkan kesenjangan persepsi kontribusi departemen legal terkait penggunaan AI. Departemen legal perlu membuktikan tak sekedar efisiensi, penggunaan AI berdampak pula pada nilai berupa kualitas nasihat hukum, perlindungan terhadap bisnis, mitigasi risiko, dan strategi bisnis perusahaan.
•
Firyalfatin

AI Mengubah Fungsi Legal: Dari Efisiensi, Risiko Hukum, ke Strategi Bisnis

In-house counsel tidak cukup hanya mengetahui cara memberikan instruksi kepada AI atau menggunakan hasil yang dihasilkan teknologi. Mereka juga perlu mampu menguji ketepatan informasi, menilai relevansi analisis, serta mengenali potensi risiko sebelum hasilnya digunakan dalam pekerjaan hukum.
•
Firyalfatin

Sidang Promosi Doktor: Bobby R Manalu Tegaskan Penanggung Utang Tak Semestinya Dipailitkan

Berdasarkan hasil penelitian, permohonan PKPU dan kepailitan tidak sepatutnya diajukan terhadap penanggung yang hubungan hukumnya semata-mata bersumber dari perjanjian penanggungan baik secara bersama-sama dengan debitor maupun secara terpisah. Sebab, pelepasan hak istimewa tidak serta-merta mengubah status penanggung menjadi debitor.
•
Hanifah Dwi Jayanti

Belum Ada Lembaga Pengawas PDP, Kontrak Jadi Solusi Transfer Data Lintas Negara

Selama lembaga pengawas belum terbentuk, perusahaan perlu mengupayakan pelindungan data melalui pengaturan kontraktual dengan pihak penerima di luar negeri.
•
Hanifah Dwi Jayanti

Dua Tahun Prabowo-Gibran, Pakar Kritik Legislasi "Kilat" dan Janji Manis MBG

Proses pembentukan undang-undang masih diwarnai praktik-praktik buruk, seperti pengabaian partisipasi bermakna oleh publik dan pencakupan substansi kontroversial demi kepentingan segelintir orang.
•
CR 36

RUU Perampasan Aset: Berantas Kejahatan atau Jadi Senjata Politik?

Perampasan aset di sejumlah negara tak berjalan optimal, bahkan disalahgunakan untuk menghantam lawan politik. Pengalaman ini menegaskan bahwa instrumen hukum yang agresif tak akan efektif tanpa dukungan kelembagaan yang kuat.
•
Ady Thea DA

PP PDP Berlaku, Ini Hal yang Wajib Disiapkan Perusahaan

Prinsip-prinsip dalam UU PDP harus benar-benar diterapkan dalam kegiatan pemrosesan data pribadi. Salah satu hal utama yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian dasar pemrosesan atau legal basis.
•
Hanifah Dwi Jayanti

Pakar sebut Definisi Korupsi Harus Sasar Penggelapan, Tak Cukup Hanya Penyuapan

Perubahan definisi korupsi tidak cukup hanya mengacu pada penyuapan (bribery), tetapi juga perlu mencakup penggelapan dalam jabatan (embezzlement).
•
Hanifah Dwi Jayanti

Indonesia Pro Bono Awards 2026 Dibuka, Yuk Tunjukkan Dampak Nyata Bantuan Hukum Anda

Ajang penghargaan ini menjadi ruang bagi para praktisi untuk memperlihatkan kontribusi mereka dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan.
•
Willa Wahyuni

Ini Fokus OJK Kembangkan Industri Keuangan Syariah

Penguatan struktur industri, inovasi produk, inklusi keuangan, dan sinergi ekosistem menjadi arah kebijakan OJK untuk mendorong pertumbuhan keuangan syariah.
•
Firyalfatin

APH Didesak Manfaatkan Instrumen Kepailitan demi Pemulihan Korban Tindak Pidana

Aparat penegak hukum dan LPSK kerap kesulitan mengeksekusi pemulihan serta restitusi bagi korban massal. Sebagai solusinya, akademisi menawarkan penggunaan instrumen kepailitan untuk menjamin hak-hak korban.
•
CR 36

DPR Desak Perusahaan Pembakar Hutan Disanksi Pidana dan HGU Dicabut

Proses penegakan hukum terhadap korporasi terindikasi membakar hutan dan lahan tidak boleh berhenti pada tahap penetapan tersangka, tapi berlanjut sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Serta sanksi administratif berupa pencabutan HGU.
•
Ady Thea DA
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info