Utama

Bawaslu Imbau Masyarakat Awasi Surat Suara yang Tidak Digunakan di TPS

Masyarakat tidak perlu khawatir karena seluruh pelaksanaan pemilu sudah dengan system. Namun tetap perlu pengawasan dari masyarakat selaku pemilih.
Willa Wahyuni

Sivitas STH Indonesia Jentera Sorot Pelanggaran Hukum dan Etika Penyelenggara Negara dalam Pemilu

Presiden Jokowi yang seharusnya berperan sebagai penjaga prinsip-prinsip demokrasi justru patut diduga terlibat penyelewengan etik.
Mochamad Januar Rizki

Penjatuhan Sanksi Etik, Akademisi UI Sebut DKPP Kalah Taji Ketimbang MKMK

Sanksi etik yang dijatuhkan DKPP berupa peringatan keras terakhir kepada komisioner KPU sifatnya tidak akumulatif sehingga tidak berdampak. Sementara sanksi etik yang dijatuhkan MKMK langsung berdampak pada hakim konstitusi.
Ady Thea DA

Keterhubungan Erat Keamanan Siber dan Environmental, Social, and Governance

Di tengah-tengah ekonomi digital dewasa ini, dunia usaha mau tak mau berhadapan dengan tantangan dalam memenuhi target ESG. Beriringan dengan itu, langkah-langkah keamanan siber dan privasi yang kuat pun harus ditegakkan.
Ferinda K Fachri

Melihat Urgensitas Business Judgement Rule sebagai Pencegahan Tipikor

BJR beririsan dengan tipikor saat terjadi kerugian bagi perseroan khususnya BUMN. Namun, meski terjadi kerugian perseroan, tidak serta merta diklasifikasikan sebagai tipikor.
Mochamad Januar Rizki

Tony Wenas, Terdepan Menjaga Etika Bisnis dalam Perusahaan

Di tahun 2022 saja, PT Freeport Indonesia mengklaim perusahaan telah memberi penerimaan negara dari pajak, royalti, deviden, dan pungutan lainnya mencapai Rp 55 triliun. Tony Wenas menekankan pentingnya corporate value menjadi pedoman bagi perusahaan.
Ferinda K Fachri

Advokat Terjun ke Politik Harus Cuti atau Mundur dari Profesinya

Advokat harus independen dalam politik. Sementara bagi ketua umum organisasi advokat yang ingin berpolitik diusulkan mundur dari jabatannya sebagai bagian menjaga etika.
Ady Thea DA

Hukumonline Jajaki Kolaborasi dengan KPK Terkait Penyajian Informasi Hukum

KPK dapat memanfaatkan layanan Hukumonline seperti seminar, diskusi dan in-house training terkait isu hukum terkini hingga media publikasi untuk sosialisasi kebijakan dan/atau peraturan perundangan bagi para pemangku kepentingan.
Mochamad Januar Rizki

Menyingkap Nalar Bangsa-Bangsa Soal Syarat Menjabat Pemimpin

Hasil menelusuri isi Konstitusi dari 195 Negara di dunia.
Normand Edwin Elnizar

Civitas UI dan Unhas Warning Atas Hancurnya Tatanan Hukum dan Demokrasi

Mengutuk semua tindakan yang menindas kebebasan berekspresi. Menuntut semua ASN, pejabat pemerintah, TNI dan Polri bebas dari paksaan untuk memenangkan salah satu pasangan calon tertentu.
Ady Thea DA