Penangkapan Djoko Tjandra, Jawaban atas Keraguan Publik
Pemerintah Disarankan Perkuat Instrumen Hukum Ketimbang ‘Bangkitkan’ TPK
SEMA 1/2012 Jadi Ganjalan PK Djoko Tjandra
Menakar Peluang Indonesia Lepas dari Ancaman Resesi
Pengacara Surati Presiden Ingatkan Putusan Penundaan Pemberhentian Evi Novida Berlaku Serta Merta
Melihat Lagi Landasan Hukum Putusan “Perkara Diteruskan” di Sidang PK Djoko Tjandra
Alasan DPD Tolak Sentralisasi Kewenangan Pusat dalam RUU Cipta Kerja
Majelis Hakim PK Djoko Tjandra Dinilai Bisa Memutus Tanpa Memperpanjang Sidang
Rencana Pengadaan Alutsista, Pemerintah Diingatkan Aturan Ini!
Mendorong Pembentukan Pansus Angket untuk Kasus Djoko Tjandra
Sepi Peminat, Pemerintah Berencana Naikkan Diskon Angsuran PPh Pasal 25
Pemerintah Bakal Terbitkan Peraturan Mengenai Strategi Nasional Bisnis dan HAM
PKPA Hukumonline IV Rampung, Advokat Harus Mampu Membangun Argumentasi
UMKM Jadi Prioritas Restrukturisasi Kredit, Begini Mekanisme Pengajuannya
Mengenal Penerapan Indirect Evidence dalam Penanganan Kasus Kartel
PTUN Jakarta Batalkan Keppres Pemberhentian Evi Novida Ginting
Jimly: Ada Untung-Rugi Terapkan Metode Omnibus Law
Pernyataan Pengacara Bongkar Kecurangan Pemilu Berujung Pencabutan Kuasa
Melihat Prospek Profesi In House Lawyer di Tengah Gelombang Disrupsi Teknologi
Kebocoran Data di Luar Negeri Jadi Kendala Penegakan Hukum
Amerika Serikat Tempati Urutan Kedua Terbanyak Pembaca Jurnal Hukum Indonesia
Sejumlah Ketentuan Peraturan Bersama Sentra Gakkumdu yang Baru
Presiden Jokowi Bubarkan 18 Lembaga, Ini Daftarnya!
Sejumlah Alasan Sektor Pendidikan Perlu Dicabut dari RUU Cipta Kerja
Wabah Covid-19 Mencekik Masyarakat, Apa Kabar Pro Bono Advokat?
Mengupayakan Konvergensi Regulasi Siber di Tanah Air

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua