Utama

Astrid Abina Sihombing: Menjadi In House Counsel Tak Hanya Urus Litigasi dan Complain

In House counsel dituntut mampu menjadi partner bisnis dan memastikan corporate action dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku.
Fitri Novia Heriani

Mempertanyakan Revisi Keempat UU MK Jelang Tahun Politik

Disinyalir sebagai upaya mengontrol atau mengendalikan kekuasaan kehakiman melalui mekanisme evaluasi hakim MK. Padahal, prinsipnya Pasal 24 UUD 1945 menjadikan MK sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari campur tangan pihak manapun.
Rofiq Hidayat

Prof I Gusti Ayu dan Kehebatannya Mendorong Jurnal Hukum di FH UNS

Pengembangan jurnal ilmiah bukan sebuah pekerjaan rumah yang mudah, untuk dapat mengelola pengembangan jurnal secara berkala dibutuhkan komitmen bersama dari seluruh civitas akademika perguruan tinggi.
Willa Wahyuni

Menkominfo Beberkan 4 Poin Penting yang Diatur UU PDP

Salah satunya mengatur sanksi administratif sebagaimana diatur Pasal 57 UU PDP dan sanksi pidana yang diatur Pasal 67-73 UU PDP.
Ady Thea DA

Saran KPK Cegah Korupsi Peradilan: Rotasi Panitera

Selama ini kasus korupsi di peradilan masuk melalui panitera atau pegawai.
Aji Prasetyo

MA Bakal Terbitkan Perma Pembaharuan Pelaksanaan Eksekusi Putusan

Termasuk simplifikasi permohonan eksekusi atas hak tanggungan dan hak jaminan fidusia. Kalangan praktisi dan masyarakat sipil menyambut baik inisiatif MA yang sedang menyusun Perma Pembaruan Pelaksanaan Eksekusi Putusan.
Ferinda K Fachri

4 Langkah KY Terkait Penetapan Hakim Agung Sebagai Tersangka Suap

Salah satunya, Komisi Yudisial akan melakukan pemeriksaan terhadap Hakim Agung Sudrajad Dimyati dan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini terkait dugaan pelanggaran kode etik.
Ady Thea DA

Advokat Ini Imbau Edukasi Konsumen Perlu Ditingkatkan Terkait Investasi Aset Kripto

Meski dinilai aman dengan sistem keamanan yang berlandaskan kriptografi, aset kripto sebagai instrumen investasi tetap memiliki risiko tersendiri. Risiko tersebut dilihat dari mata uang kripto yang fluktuatif dan tidak terkendali.
Willa Wahyuni

Urgensi Transformasi Digital Sistem Informasi dalam Penegakan Hukum di Laut

Pasal 36 PP No.13/2022 memandatkan sistem informasi keamanan dan keselamatan laut nasional harus terintegrasi paling lambat 6 bulan terhitung sejak PP diundangkan. Atau dengan kata lain, sistem tersebut harus sudah selesai pada tahun 2022 ini.
Ferinda K Fachri

Ada 2 Salah Paham tentang Penelitian dengan Teori Feminis Hukum

Penelitian sosio legal di awal tetap menganalisis doktrin dan kerangka normatif hukum yang diteliti. Teori feminis hukum dipilih karena relevan dengan topik perempuan berhadapan dengan hukum dalam kasus Baiq Nuril.
Normand Edwin Elnizar