Utama

Sebut Penyadapan Aktivis Bentuk Pembungkaman, WALHI dan YLBHI Soroti Bobroknya Penegakan Hukum

Praktik penyadapan dan intimidasi terhadap aktivis pembela HAM serta lingkungan dinilai bukan lagi sekadar kasus perorangan, melainkan pola sistematis penguasa untuk membungkam kritik di tengah tumpulnya penegakan hukum terhadap kejahatan ekologis.
•
CR 36

Berbagai Dinamika Hukum BUMD yang Terungkap di Legal BUMD SI Summit 2026

Dinamika hukum BUMD seperti adanya investor asing, pemanfaatan aset hingga jika aset dikaitkan dengan putusan pidana.
•
Aji Prasetyo

Judul RUU Perampasan Aset Diubah, Mekanisme Perampasan Tanpa Putusan Pidana Jadi Perdebatan

Disepakati judul RUU Perampasan Aset diubah menjadi RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lain.
•
Ady Thea DA

Mengurai Risiko Hukum dan Modus Persekongkolan dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Proses pengadaan barang dan jasa sejak tahap perencanaan hingga serah terima pekerjaan mengandung risiko persekongkolan yang bukan hanya melingkupi sektor hukum administrasi maupun persaingan usaha, melainkan juga pidana. Oleh karena itu, peserta tender dan pemberi kerja harus sama-sama paham terkait risiko ini dan cara memitigasinya.
•
CR 36

Perkuat Penerapan BJR, BUMD Perlu Dokumentasikan Setiap Pengambilan Keputusan

Dengan dokumentasi yang memadai, direksi dapat menunjukkan bahwa keputusan telah diambil berdasarkan pertimbangan yang terukur, termasuk dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian sebagai bagian dari penerapan BJR.
•
Hanifah Dwi Jayanti

Mendorong BUMD Kompetitif, KPK Tegaskan Pentingnya Budaya Integritas Cegah Korupsi

Sebagai salah satu pihak yang mengelola uang daerah/negara, BUMD memiliki tanggung jawab yang besar. Oleh sebab itu, mereka dituntut untuk membangun integritas yang kuat demi pencegahan tindak pidana korupsi tanpa mengompromikan tujuan peningkatan keuntungan.
•
CR 36

Forum Legal BUMD SI Gelar Summit Perdana, Bahas Penguatan Jejaring hingga Tata Kelola

Dibentuk untuk mempertemukan para praktisi hukum BUMD agar dapat saling mengenal, bertukar pengalaman, serta membangun jejaring profesional.
•
Willa Wahyuni

Penyadapan Presiden Diduga untuk Lumpuhkan Pemerintahan, Pakar Jelaskan Unsur Makar

Sebelumnya, Menko Yusril menyebut salah satu indikasi yang tengah didalami penyidik adalah kemungkinan adanya tujuan untuk melumpuhkan kemampuan Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan.
•
Hanifah Dwi Jayanti

Listyo Sigit Dipecat, Istana Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Kategori Makar

Sebagai pengganti sementara, Presiden menunjuk Letnan Jenderal TNI Ariyo Windutomo untuk menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas (Plt.) Kepala Staf Kepresidenan.
•
Hanifah Dwi Jayanti

Eksaminasi Perkara Nadiem, Pakar Soroti Kekeliruan Pemaknaan Penyalahgunaan Wewenang

Pakar hukum menilai dakwaan penyalahgunaan wewenang terhadap Nadiem janggal. Pasalnya, jika terjadi penyalahgunaan dalam pengadaan, tanggung jawab berada pada pejabat penerima delegasi menteri.
•
CR 36

15 Chapter Practice Leaders Business Guide 2026 Vol. 2 Kini Bisa Diakses Gratis!

Hukumonline menyajikan perspektif dari 12 kantor hukum ELITE ONE Practice Leaders dalam 15 chapter yang membahas berbagai bidang hukum sebagai referensi pertimbangan bisnis di Indonesia.
•
Willa Wahyuni

Geger Penyadapan Ilegal Pejabat Negara Hingga Pengusaha, Bareskrim Tetapkan 3 Tersangka

Penyadapan tersebut diduga dilakukan tidak berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum, baik dalam tahap penyelidikan maupun penyidikan.
•
Hanifah Dwi Jayanti

Putusan MA dan MK Jadi Pintu Masuk Pemakzulan Gibran? Ini Kata Pakar HTN

Dua pakar berpendapat putusan MA dan MK bisa menjadi pintu masuk pemakzulan, namun satu pakar berpendapat tidak berpengaruh pada posisi Gibran sebagai Wapres.
•
Aji Prasetyo

Kejaksaan Sodorkan 4 Rumusan untuk RUU Perampasan Aset, dari In Rem hingga Pengelolaan Aset

Kejaksaan mengklaim sebagai lembaga yang tepat mengelola aset karena punya mekanisme pengawasan yang jelas. Kebanyakan negara seperti Perancis, Belgia, dan Amerika Serikat mendesain lembaga pengelola aset itu di bawah naungan kejaksaan
•
Ady Thea DA

Melihat Potensi Pidana dalam Penerbitan Suket Pendidikan Gibran Pasca Putusan MA

Kemungkinan pemidanaan terhadap KPU dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terkait penerbitan Suket penyetaraan pendidikan SMA Wapres Gibran harus dibuktikan melalui proses hukum pidana tersendiri.
•
Hanifah Dwi Jayanti
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info