Utama

OC Kaligis, Lawyer Senior yang Getol Menulis Buku di Usia Senja

Terbukti sudah 128 buku yang dipublikasikan, 17 diantaranya ditulis di Lapas Sukamiskin saat tersandung kasus korupsi.
Willa Wahyuni

Lewat Film Dirty Vote, 3 Pakar HTN Bongkar Indikasi Pemilu Tidak Netral

Didorongnya isu Pilpres 2024 satu putaran oleh pendukung Prabowo-Gibran bukan tanpa sebab. Ada indikasi terkait dengan kebijakan yang selama ini diterbitkan pemerintah termasuk penunjukan Penjabat kepala daerah hingga muncul peristiwa pejabat tidak netral.
Ady Thea DA

Mengurai Problem Kesejahteraan Hakim yang Masih Jauh dari Ideal

Kesejahteraan hakim bukan melulu menyoal tunjangan dan hak keuangan, tapi elemen-elemen dasar yang harus terpenuhi. Kesejahteraan hakim harus dibedakan dengan PNS maupun perusahaan swasta. Keharusan merevisi UU Kekuasaan Kehakiman dan PP 94/2012.
Mochamad Januar Rizki

Ini 3 Syarat Menang Pilpres Satu Putaran Bila Diikuti 3 Paslon

Bila ada 3 paslon, syarat kemenangan pilpres dalam putaran pertama mendapat suara lebih dari 50 persen; sebaran suara sedikitnya 20 persen di setiap provinsi; dan tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia (20 provinsi). Tapi, bila diikuti 2 paslon, cukup syarat 50 persen plus 1 tanpa syarat sebaran suara, sehingga pilpres cukup satu putaran.
Agus Sahbani

Maksimalkan Layanan Keanggotaan, Sekretariat ICCA Sah Diresmikan

Sekretariat yang bertempat di kantor Hukumonline ini diharapkan menjadi penataan dan semangat baru bagi anggota ICCA.
Willa Wahyuni

Bawaslu Imbau Masyarakat Awasi Surat Suara yang Tidak Digunakan di TPS

Masyarakat tidak perlu khawatir karena seluruh pelaksanaan pemilu sudah dengan system. Namun tetap perlu pengawasan dari masyarakat selaku pemilih.
Willa Wahyuni

Sivitas STH Indonesia Jentera Sorot Pelanggaran Hukum dan Etika Penyelenggara Negara dalam Pemilu

Presiden Jokowi yang seharusnya berperan sebagai penjaga prinsip-prinsip demokrasi justru patut diduga terlibat penyelewengan etik.
Mochamad Januar Rizki

Penjatuhan Sanksi Etik, Akademisi UI Sebut DKPP Kalah Taji Ketimbang MKMK

Sanksi etik yang dijatuhkan DKPP berupa peringatan keras terakhir kepada komisioner KPU sifatnya tidak akumulatif sehingga tidak berdampak. Sementara sanksi etik yang dijatuhkan MKMK langsung berdampak pada hakim konstitusi.
Ady Thea DA

Keterhubungan Erat Keamanan Siber dan Environmental, Social, and Governance

Di tengah-tengah ekonomi digital dewasa ini, dunia usaha mau tak mau berhadapan dengan tantangan dalam memenuhi target ESG. Beriringan dengan itu, langkah-langkah keamanan siber dan privasi yang kuat pun harus ditegakkan.
Ferinda K Fachri

Melihat Urgensitas Business Judgement Rule sebagai Pencegahan Tipikor

BJR beririsan dengan tipikor saat terjadi kerugian bagi perseroan khususnya BUMN. Namun, meski terjadi kerugian perseroan, tidak serta merta diklasifikasikan sebagai tipikor.
Mochamad Januar Rizki