Berita> Utama

Utama

Menjelang “Detik-detik” Pemecatan 56 Pegawai KPK
Respons presiden terhadap penghentian pegawai KPK dinilai contoh yang buruk.
Mochamad Januar Rizki
Formasi Analis Perkara Peradilan Tidak Otomatis Jadi Hakim
Ini diatur dalam Perma No.1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan MA No.2 Tahun 2017 tentang Pengadaan Hakim. Dalam CPNS MA Tahun 2021, formasi Analis Perkara Peradilan membutuhkan 1.540 orang. Saat ini yang lolos seleksi administrasi yang memenuhi syarat sebanyak 16.627 peserta.
Aida Mardatillah
Mempertanyakan Penerapan Keadilan Restoratif Berhati Nurani
Karena menerapkan keadilan restoratif berhati nurani membutuhkan mekanisme pengawasan termasuk mekanisme pengujian terhadap penggunaan asas oportunitas. Sebab, hati nurani bersifat subyektivitas penegak hukum.
Rofiq Hidayat
Sejumlah Hambatan dan Tantangan Implementasi OSS Berbasis Risiko
BKPM terus melakukan perbaikan sekaligus penyempurnaan sistem OSS Berbasis Risiko.
Fitri Novia Heriani
Pemberhentian Azis Syamsuddin Tunggu Berstatus Terdakwa
Sementara pemberhentian secara tetap sebagai anggota DPR menunggu putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Partai Golkar bakal memberi bantuan hukum sepanjang adanya permintaan dari Azis.
Rofiq Hidayat
Ada Pelanggaran HKI di Kisruh WARKOPI vs WARKOP DKI
WARKOPI harus mengantongi izin dari pemilik merek WARKOP DKI.
Fitri Novia Heriani
Azis Syamsuddin Jadi Tersangka Suap, Ancaman Maksimal 5 Tahun Penjara
Azis Syamsuddin ditahan selama 20 hari ke depan Rutan Polres Jakarta Selatan.
Aji Prasetyo
Melihat Cara Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami
Cara pembagian harta bersama dengan memisahkan terlebih dahulu harta yang didapat dari perkawinan dengan istri pertama. Kemudian, memisahkan lagi mana saja harta yang diperoleh dari perkawinan dengan isteri kedua, dan seterusnya.
Rofiq Hidayat
Inovasi dan Adaptasi Layanan Hukum dalam Ekonomi Digital
Penggunaan teknologi bagi industri layanan hukum dapat membantu menganalisa data sekaligus mengelola dokumen-dokumen dengan jumlah besar.
Mochamad Januar Rizki
Tafsir Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Soal Organisasi Advokat
Syarat tambahan dalam SKMA Nomor 73 justru terlihat menguatkan penafsiran Mahkamah Konstitusi.
Normand Edwin Elnizar