Utama

Urgensi MLA Hadapi Perkembangan Modus Korupsi Transnasional

Aparat penegak hukum di Indonesia, termasuk KPK harus lebih jeli lagi dalam menangani perkara korupsi khususnya pencucian uang. Sepanjang 2004 hingga 2023, KPK telah menangani 58 perkara terkait pencucian uang.
Mochamad Januar Rizki

Tips Membuat Konten Edukasi Ala Anak Hukum

Menjadi seorang konten kreator edukasi hukum secara tidak langsung mengajak orang lain yang awam hukum lebih mengerti hukum dari sebuah konten yang dikemas secara menyenangkan.
Willa Wahyuni

Dekan FH UNS Bagikan Cara Mengembangkan Pengelolaan Jurnal Ilmiah

Memberi dukungan dalam beragam bentuk mulai dari peningkatan kapasitas dan kapabilitas pengelola jurnal, dukungan sarana dan prasarana, serta pendanaan.
Ady Thea DA

Kolaborasi Hukumonline dan APPDI Kembangkan Ekosistem Pelindungan Data Pribadi di Indonesia

Secara garis besar nota kesepahaman mengenai bertukar skill set yang dimiliki oleh masing-masing pihak.
Willa Wahyuni

ICJ Perintahkan Israel Mencegah Genosida Terhadap Warga Palestina di Gaza

ICJ memerintahkan Israel untuk mencegah genosida yang terjadi di Jalur Gaza dan segera memberikan bantuan dasar ke Gaza. Namun, sejumlah kalangan menyayangkan putusan ICJ tidak memerintahkan gencatan senjata secepatnya. Masyarakat internasional meminta Israel melaksanakan putusan ICJ, tapi Israel tetap menolak tuduhan genosida.
Ferinda K Fachri

Dhanny Auryan, Sang Komando Legal Renewable Energy Tamaris Hydro

Selain berperan memberikan advice kepada manajemen, juga membantu berbagai transaksi akuisisi, kegiatan konstruksi, pengadaan barang hingga penghimpunan pendanaan.
Mochamad Januar Rizki

Begini Ulasan Pakar Terkait Aturan Presiden Berkampanye-Berpihak

Presiden Jokowi boleh berkampanye sepanjang ia menjadi petahana dan jika ia mendukung Capres-Cawapres yang diusung partai politiknya. Namun, persoalannya Presiden Jokowi bukan petahana dan paslon capres-cawapres bukan dari PDIP. Sikap Presiden Jokowi yang menyatakan pejabat publik boleh berkampanye juga berpotensi melanggar sejumlah UU Pemilu.
Ady Thea DA

Sejumlah Rekomendasi Hukum Kritis bagi Calon Investor

Beberapa diantaranya seperti melakukan Legal Due Diligence dan Penilaian Risiko secara menyeluruh sebelum berinvestasi, melibatkan Otoritas Lokal, Penilaian Dampak Masyarakat, dan lain sebagainya.
Ferinda K Fachri

BPHN Rangkul Auditor Hukum Lakukan Audit Kepatuhan Hukum Lingkup Privat

ASAHI menyambut baik langkah BPHN yang sedang mengkaji dan mempersiapkan RUU PHN. ASAHI juga menyambut positif terdapatnya pembahasan auditor hukum.
Mochamad Januar Rizki

Perludem: Presiden Jokowi Berpotensi Jadi Pembenar Kecurangan Pemilu

Padahal dalam UU Pemilu terdapat larangan bagi pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye.
Willa Wahyuni