Berita> Utama

Utama

Mempertanyakan Urgensi PPHN Lewat Amendemen Konstitusi
Kecenderungan politisi mengunakan cara pandang legalistik konstitusional. Akibatnya berbagai permasalahan konstitusional ditimpakan pada teks dan norma konstitusi yang harus diamendemen. Disarankan untuk mengakomodir PPHN dengan cara mengubah Tap MPR yang masih berlaku, bukan melalui amendemen konstitusi.
Rofiq Hidayat
RUU Pelindungan Data Pribadi Dinilai Minim Perspektif Penyandang Disabilitas
RUU PDP belum utuh memberikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. DPR mengakui RUU PDP tidak mengatur khusus pemilik data atau subyek data penyandang disabilitas.
Ady Thea DA
Banyak Mudarat Bila Jabatan Presiden 3 Periode
Konstitusi menganut prinsip pembatasan masa jabatan presiden selama 2 periode agar sirkulasi kepemimpinan terus berjalan. Tapi, MPR menjamin amendemen kelima konstitusi terbatas pada PPHN, tak ada penumpang gelap, seperti mengubah periodeisasi jabatan presiden menjadi 3 periode.
Rofiq Hidayat
4 Langkah Mendorong Efektivitas Penerapan Regulasi Anti-SLAPP
Banyak kasus SLAPP di Asia juga yang menyasar pegiat HAM dan lingkungan hidup. Karena itu, seluruh cabang kekuasaan meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus paham regulasi mekanisme anti-SLPP.
Ady Thea DA
Lima Perkara Suap yang Diatur Robin Eks Penyidik KPK
Robin mengakui menerima suap dari berbagai pihak terkait dengan pengurusan perkara kecuali dari Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dan kader partai Golkar Aliza Gunado.
Mochamad Januar Rizki
Begini Penjelasan MK Terkait Putusan Eksekusi Jaminan Fidusia
Putusan MK No.2/PUU-XIX/2021 hanya penegasan saja. Tidak ada perbedaan dengan Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019.
Agus Sahbani
Jaksa Agung Sampaikan Konsep Keadilan Restoratif dengan Hati Nurani
“Saya sebagai Jaksa Agung tidak membutuhkan jaksa yang pintar, tetapi tak bermoral. Saya juga tidak butuh jaksa yang cerdas, tetapi tidak berintegritas. Yang saya butuhkan jaksa yang pintar dan berintegritas.”
Aida Mardatillah
Respons Asosiasi Pembiayaan Pasca-Putusan MK Soal Eksekusi Jaminan Fidusia
Putusan MK bernomor 2/PUU-XIX/2021 dinilai mempertegas bahwa leasing dapat mengeksekusi objek jaminan fidusia tanpa melalui putusan pengadilan. Eksekusi kendaraan dapat dilakukan saat ada wanprestasi dan kesukarelaan debitur.
Mochamad Januar Rizki
Kurator Diminta Lakukan Pemulihan Hak Konsumen Properti dalam Perkara Kepailitan
Jika sengketa properti berakhir dengan pailit, kreditur konkuren memiliki posisi yang tidak aman.
Fitri Novia Heriani
Kebakaran Lapas Klas I Tangerang Momentum Evaluasi Total Manajemen Pemasyarakatan
Mulai pembenahan fasilitas bangunan gedung lapas-rutan, over kapasitas, hingga evaluasi peraturan pemidanaan yang menyulut overcrowding lapas-rutan. Hanya saja, overcrowding rutan-lapas dan pengelolaan lapas berimbas pada penganggaran yang menjadi kendala tersendiri.
Rofiq Hidayat