Utama

RUU Perampasan Aset Jangan Berhenti Kejar Kerugian Negara, Hak Korban Harus Dipulihkan

Banyak korban belum mendapat pemulihan atau menerima hak-haknya, padahal aparat sudah melakukan penyitaan dan perampasan. RUU Perampasan Aset diharapkan menjadi landasan untuk melakukan pemulihan bagi korban.
•
Ady Thea DA

Batalnya Pasal Penghinaan Pemerintah: Nasib Perkara yang Masih Berjalan Wajib Dihentikan

Akademisi menyoroti nasib perkara yang masih berjalan dan ada batas toleransi kritik terhadap pejabat publik pasca Putusan MK Nomor 282/PUU-XXIII/2025 terkait Pasal 240 dan Pasal 241 KUHP.
•
Willa Wahyuni

Simpang Siur Pendidikan Wapres: Kemdikdasmen Tak Temukan Ijazah Kelulusan Gibran

Wapres Gibran dinilai tidak penuhi Pasal 169 huruf r UU 7/2017 tentang syarat pendidikan bagi calon Wapres, MK gali bukti dari Kemdikdasmen terkait dokumen pendidikannya.
•
CR 36

Era AI, Tantangan Hakim Perempuan Bukan Lagi Sekadar Persoalan Jumlah

Hakim perempuan didorong untuk terus meningkatkan kapasitas di tengah perubahan dunia peradilan yang semakin kompleks.
•
Firyalfatin

Menuju Gelaran Akbar IHCSA, Tiga Penghargaan Hadir dengan Gebrakan Baru

Simak tiga penghargaan yang membawa kebaruan pada gelaran tahun ini, yakni In-House Counsel Awards (IHCA) 2026, In-House Counsel Choice (IHCC) 2026, dan In-House Counsel Elite (IHCE) 2026.
•
Willa Wahyuni

Sebut Sidang PHPU Ilegal, MK Larang Ahli Pihak Terkait Gibran Sampaikan Keterangan Lisan

Hakim Konstitusi Arsul Sani menyinggung pernyataan Rullyandi dalam sebuah acara televisi yang menyebut persidangan PHPU yang sedang berlangsung di MK ilegal. Dalam kesempatan yang sama, Rullyandi juga menyebut Ketua MK, Suhartoyo sebagai ilegal.
•
Hanifah Dwi Jayanti

MK Batalkan Pasal Penghinaan Pemerintah, Bagaimana Batasan Penghinaan dan Kritik?

Pertimbangan MK terhadap adanya bahaya chilling effect diapresiasi oleh praktisi hukum.
•
Aji Prasetyo

Ijtihad dalam Hukum Islam, Antara Tuntutan Teks dan Perkembangan Zaman

Hukum Islam memadukan antara teks wahyu dengan kemampuan intelektual manusia untuk menjawab persoalan-persoalan manusia.
•
Willa Wahyuni

Selangkah Lagi Bakal Resmi Jabat Kapolri, Ini 6 Program Prioritas Komjen Suyudi

DPR telah menerima Surpres pemberhentian dan pengangkatan Kapolri tertanggal 30 September 2026. Komisi III menindaklanjuti dengan melakukan uji kelayakan Komjen Pol Suyudi sebagai calon tunggal Kapolri.
•
Ady Thea DA

Apa yang Terjadi Jika MK Diskualifikasi Gibran? Ini Penjelasan Pakar Hukum

Apabila MK nantinya menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden, konsekuensi hukumnya berbeda dengan mekanisme pemakzulan. Persoalan tersebut berkaitan dengan syarat pencalonan yang sejak awal dianggap tidak terpenuhi.
•
Hanifah Dwi Jayanti

Pasca Putusan MK, APH Diminta Ubah Cara Pandang terhadap Kritik

Partisipasi masyarakat melalui kritik dan perbedaan pendapat merupakan bagian dari demokrasi, sementara setiap tindakan penegakan hukum harus tetap berpedoman pada aturan hukum yang berlaku.
•
Firyalfatin

Hukumonline Segera Rilis Daftar In-House Counsel Elite dan In-House Counsel Choice 2026!

Dari sisi jumlah, hingga saat ini terdapat 197 nama advokat yang masuk dalam jajaran In-House Counsel Choice 2026. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
•
Hanifah Dwi Jayanti

Menyoal Kritik Pejabat Publik: Antara Person, Jabatan, dan Institusi

Di tengah tipisnya batasan antara kritik dan penghinaan, pemerintah dituntut untuk merespons dinamika sosial serta kebebasan berpendapat secara lebih bijaksana dan tidak terburu-buru menggunakan instrumen pidana.
•
CR 36

Jelang IHCSA 2026, Firma Hukum Ternama Bakal Bahas Ragam Isu Hukum Bisnis Terkini

Tema yang dibahas mulai dari regulasi terbaru, Business Judgment Rule (BJR hingga hukum keuangan negara.
•
Willa Wahyuni

Komisi XIII DPR Minta Kasus Lapas Cibinong Jadi Momentum Evaluasi Sistem Pemasyarakatan

Pembenahan sistem juga harus diikuti penguatan integritas dan karakter petugas pemasyarakatan. Perbaikan dilakukan terhadap kurikulum pendidikan serta dukungan kesejahteraan bagi petugas, terutama mereka yang bekerja di wilayah dengan risiko tinggi dan kondisi overcrowding.
•
Hanifah Dwi Jayanti
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info