Utama

Menghadirkan Keadilan di Tengah Ledakan Digitalisasi Layanan Pemerintah

Integrasi sistem, desain layanan berbasis kebutuhan warga, dan kendali manusia atas AI menjadi kunci agar transformasi digital tidak mengorbankan hak masyarakat.
•
Firyalfatin

Deretan Tokoh Hukum dan Ekonomi Bakal Berkumpul, Jangan Lewatkan Indonesian In-House Counsel Summit & Awards 2026

Seperti Airlangga Hartarto, Arsul Sani, Yusril Ihza Mahendra, Narendra Jatna, dan tokoh lainnya akan menjadi bagian dari forum strategis bagi komunitas in-house counsel di Bali.
•
Willa Wahyuni

Putusan Banding Peradilan Militer Kasus Andrie Yunus Dinilai Sinyal Bahaya bagi Warga Sipil

Koalisi masyarakat sipil menyoroti kejanggalan mekanisme peradilan militer dalam kasus Andrie Yunus, dari pelanggengan impunitas, lemahnya pertimbangan pengurangan hukuman, dan 16 OTK yang masih bebas.
•
CR 36

Menuntaskan Konflik Agraria yang Mandek Lewat Badan Khusus di Bawah Presiden

Sebagai upaya untuk mencegah monopoli yang dilakukan holding atau perusahaan tertentu terhadap konsesi lahan perkebunan dan kehutanan. Praktiknya saat ini perusahaan atau holding punya konsesi sangat besar sampai jutaan hektar lahan.
•
Ady Thea DA

Prof Yusril Minta Kericuhan 27 Agustus Diusut Tuntas Tanpa Pandang Bulu

Aparat harus mengusut seluruh pihak yang diduga terlibat, termasuk dalam kasus meninggalnya Bambang Setiawan di Pejompongan, berdasarkan bukti dan proses hukum yang objektif.
•
Firyalfatin

Intervensi Negara vs Prinsip BJR: Menyoal Beban Hukum Direksi BUMN

Semakin kuat intervensi negara terhadap keputusan bisnis, semakin sulit pula untuk menilai independensi pertimbangan yang dibuat oleh Direksi BUMN, apakah keputusan tersebut murni independen atau terdapat pengaruh intervensi negara di dalamnya.
•
CR 36

Revisi UU Hak Cipta Dinilai Terlalu Ambisius Atur AI, Praktisi Dorong Penguatan Peran Konsultan HKI

Revisi UU Hak Cipta dapat menjadi momentum untuk memperluas peran konsultan HKI. Konsultan HKI tidak hanya berperan sebagai kuasa dalam pendaftaran atau pencatatan kekayaan intelektual, tetapi juga dapat menjadi pihak yang memberikan penilaian terhadap mekanisme perlindungan hak cipta yang diterapkan oleh platform digital.
•
Hanifah Dwi Jayanti

Menjelang 30 Tahun Reformasi, Kebebasan Sipil Indonesia Dinilai Merosot Tajam

Campur tangan elite kekuasaan di berbagai sektor, teror kepada para aktivis, hingga gunakan aturan hukum untuk mendeligitimasi.
•
Aji Prasetyo

Satu Wajah Banyak Kepentingan, Pertaruhan Independensi Pengusaha di RUU Kadin

Ketua Umum dipilih melalui Munas, dan penetapan Presiden sifatnya deklaratif. Presiden tidak boleh menolak, mengganti, atau memilih calon selain Ketua Umum terpilih hasil Munas.
•
Ady Thea DA

Kontrak Baku hingga Transaksi Digital Picu Sengketa, KUH Perdata Perlu Berbenah

Perkembangan transaksi, kontrak elektronik, klausula baku, hingga persoalan pembuktian menuntut hukum perdata mampu menjawab kompleksitas hubungan hukum modern.
•
Willa Wahyuni

KUHPerdata Perlu Akomodasi Perkembangan Hukum Kontrak dan Teknologi di Era Digital

Akademisi menilai KUHPerdata sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman, terutama dalam hal perkembangan hukum perjanjian dan teknologi yang semakin pesat.
•
CR 36

RUU Hak Cipta Siapkan Aturan Karya AI hingga Pemanfaatan Hak Cipta sebagai Data Latih

Salah satu fokus dalam revisi UU Hak Cipta adalah penggunaan AI dan text and data mining (TDM). Perkembangan AI dinilai telah mengubah paradigma mengenai pencipta suatu karya karena manusia dapat menghasilkan musik, tulisan, gambar hingga iklan dengan bantuan berbagai aplikasi AI.
•
Hanifah Dwi Jayanti

LCT Indonesia-Singapura Resmi Beroperasi, Transaksi Bilateral Bisa Pakai Rupiah

Kerangka LCT memungkinkan penyelesaian transaksi bilateral menggunakan rupiah dan dolar Singapura, dengan kuotasi langsung rupiah terhadap SGD serta relaksasi ketentuan untuk mendorong penggunaan mata uang lokal.
•
Firyalfatin

RUU Desain Industri Dinilai Masih Perlu Dikaji, dari Sistem Pendaftaran hingga Ancaman Pidana

Masih terdapat banyak ketentuan dalam RUU Desain Industri yang perlu ditelaah ulang, baik dari sisi substansi maupun penggunaan bahasa hukum.
•
Hanifah Dwi Jayanti

RUU Reforma Agraria Jangan Jadi 'Karpet Merah' Pembagian Kawasan Hutan

Pemerintah menegaskan reforma agraria harus memberi kepastian ruang hidup masyarakat tanpa mengorbankan fungsi ekologis dan status kawasan hutan.
•
Willa Wahyuni
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info