Utama

Karut Marut Perlindungan Konsumen di Sektor Properti

Pengaduan konsumen terkait perumahan menjadi kasus paling tinggi diterima BPKN. Permasalahan terjadi sebelum pembayaran hingga pasca-transaksi.
Mochammad Januar Rizki

Begini Tips Para Konsultan Hukum Terkait Transaksi IPO

Keterbukaan, edukasi dan mengikuti aturan menjadi hal penting.
Aji Prasetyo

4 Syarat Utama Pilkada Serentak di Tengah Pandemi

Memiliki kesadaran diri dalam menjalankan protokol pencegahan covid-19 yang ketat dan disiplin.
Moch. Dani Pratama Huzaini

MK: Persetujuan MKN Bukan untuk Persulit Pemeriksaan Notaris

Dalil para pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 66 ayat (1) dan ayat (4) UU Jabatan Notaris tidak beralasan menurut hukum.
Aida Mardatillah

Melihat Dampak Pandemi Covid-19 dalam Hubungan Kerja

Masalah ketenagakerjaan yang muncul akibat pandemi Covid-19 antara lain pekerja dirumahkan, bekerja dari rumah, pembayaran upah, dan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Ady Thea DA

Jatuh Bangun Jawara Konsultan Hukum Pasar Modal dan Notaris di Transaksi IPO 2019

Pasang surut tersebut bukan hanya terlihat dari sisi jumlah transaksi yang ditangani konsultan hukum pasar modal dan notaris, tapi juga hingga besaran fee yang diterima kedua profesi penunjang pasar modal tersebut.
RED

Menanti Sikap Presiden atas Nasib RKUHP dan RUU Pemasyarakatan

Meski harus mendapat persetujuan presiden, Komisi III DPR dan Menkumham telah menyepakati kelanjutan pembahasan, apalagi kedua RUU itu masuk Prolegnas Prioritas 2020.
Rofiq Hidayat

Profesor Ini Sarankan Standar Lingkungan Hidup Diperkuat dalam RUU Cipta Kerja

Karena ekonomi dan masyarakat sangat bergantung terhadap lingkungan hidup. Misalnya, sektor perikanan sangat tergantung pada ekosistem di lautan. Jika ekosistem laut bagus dan tidak rusak, ikan akan berlimpah, dan pekerjaan sebagai nelayan akan tercipta.
Ady Thea DA

Pendirian PT Direkomendasikan untuk Perusahaan Rintisan

Mempertimbangkan beberapa aspek, salah satunya dari sisi modal dan kekayaan yang dipisahkan.
Fitri Novia Heriani

DPR Bakal Evaluasi Program Kartu Prakerja Lintas Komisi

Sejak akhir Mei 2020, Kemenko Perekonomian sepakat menunda pelaksanaan batch IV (gelombang keempat) sampai dengan dilaksanakannya perbaikan tata kelola program kartu prakerja ini. Bila pemerintah hendak melanjutkan program kartu prakerja, seluruh masukan yang disampaikan DPR, KPK dan masyarakat mesti dijadikan sebagai referensi.
Rofiq Hidayat