Utama

Komisi Konstitusi Usulkan Kejaksaan Agung Dipisah dari Eksekutif

Salah satu faktor yang menyebabkan Kejaksaan Agung belum menunjukkan hasil yang memuaskan dalam pemberantasan korupsi adalah tidak independennya lembaga tersebut. Solusinya, konstitusi Indonesia harus memisahkan Kejaksaan Agung dari eksekutif.
•
Amr

Usulan Advokat Beracara di Mahkamah Konstitusi Masih Terus Digodok

Undang-undang Mahkamah Konstitusi tidak menegaskan bahwa pemohon yang mengajukan judicial review harus diwakili advokat. Organisasi advokat tengah memperjuangkan agar ditentukan hanya advokat yang dapat beracara di Mahkamah Konstitusi.
•
CR-1

Usulan Penghapusan Pasal-Pasal HAM dari UUD'45 Dikecam

Langkah Komisi Konstitusi yang menggagas penghapusan pasal-pasal mengenai hak asasi manusia dari UUD'45 mulai menuai kritik. Pencantuman penghargaan terhadap HAM saja dalam konstitusi sudah minim, apalagi kalau dihapuskan.
•
Mys

MK Bentuk Tim Asistensi Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu

Untuk mengantisipasi masuknya perkara sengketa hasil pemilu, Mahkamah Konstitusi mulai mempersiapkan diri. Salah satunya adalah membentuk tim asistensi. Pedoman hukum acaranya pun sudah dikeluarkan.
•
Mys

'Korban' Pengadilan Pajak Ajukan Judicial Review ke MK

Akhirnya UU Pengadilan Pajak di-judicial review karena keberadaannya dinilai bertentangan dengan Pasal 24 ayat (2) UUD RI 1945. Kedudukan Pengadilan Pajak yang tidak termasuk dalam kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan di Negara RI juga dipersoalkan.
•
Amr

Akibat Berselisih dengan mantan Agennya, Asuransi Prudential Dimohonkan Pailit

Lagi, perusahaan asuransi dimohonkan pailit di Pengadilan Niaga. Kali ini giliran Prudential yang harus menghadapi permohonan pailit yang diajukan oleh mantan agennya
•
Leo/CR-1

KPU Langgar UU Pemilu, Bila Surat Suara yang Tertukar Dinyatakan Sah

SK KPU yang memungkinkan disahkannya surat suara yang tertukar bukannya menyelesaikan, malah menambah persoalan. Panwas menilai SK tersebut melanggar UU Pemilu dan meminta agar segera dicabut.
•
Zae

Suhardi Somomoeljono: Kami Sudah Mundur dari KKAI

Dari delapan organisasi advokat yang bergabung di Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI), cuma Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (HAPI) yang menolak Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA). Padahal, jika dibanding organisasi-organisasi yang lain HAPI termasuk yang anggotanya paling sedikit dan relatif muda usia.
•
Amr

Sebagian Besar Program Hukum Parpol Dinilai Tidak Komprehensif

Hanya program PKB dan Partai Penegak Demokrasi Indonesia yang dinilai komprehensif. Partai Golkar bahkan tidak menyentuh persoalan pemberantasan KKN.
•
Leo

Panwas: PDIP Paling Banyak Lakukan Pelanggaran Kampanye

Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas (Panwas) Pemilu selama masa kampanye menemukan bahwa sebagian besar Parpol melakukan pelanggaran kampanye. Yang paling banyak melakukan pelanggaran adalah PDI Perjuangan.
•
Zae

Penolakan Kartu Advokat KKAI Bakal Rugikan Anggota HAPI

KKAI tak terlalu ambil pusing terhadap sikap HAPI yang menolak KTP Advokat. KKAI yakin bahwa satu-satunya kartu advokat yang diakui oleh Mahkamah Agung adalah KTP Advokat yang dikeluarkan KKAI.
•
Amr

Topo Santoso: Kalau Tidak Ada Panwas, Polisi Bisa Kelabakan

Tahapan kampanye Pemilu 2004 usai sudah. Bersama itu pula, ribuan kasus pelanggaran Pemilu terjadi dan dilaporkan kepada Panitia Pengawas (Panwas) Pemilu.
•
Zae

Program Hukum Partai Golkar

Berakhirnya kampanye hari ini menandai pula berakhirnya penayangan program hukum 24 Parpol peserta Pemilu oleh hukumonline. Silakan anda baca, kritisi program-program hukum yang ditawarkan oleh mereka.
•
Sumber: Buku Profil Parpol Peserta Pemilu terbitan KPU

Mekanisme Penyerahan Dokumen dan Aset KPKPN ke KPK Belum Jelas

Bubarnya KPKPN membawa serangkaian implikasi hukum. Misalnya, apakah mobil dinas para anggotanya ikut dikembalikan ke negara? Bagaimana pula nasib seratusan pegawai, apakah otomatis dialihkaryakan ke Komisi Pemberantasan Korupsi? Mahkamah Konstitusi meminta KPK membuat aturan yang jelas.
•
Mys

Program Hukum Partai Demokrat

Kampanye partai politik akan membuat keingintahuan calon pemilih terhadap partai yang akan dipilihnya semakin besar. Hukumonline sesuai dengan visi dan misinya, akan memaparkan program hukum dari 24 Parpol peserta Pemilu 2004.
•
Sumber: Buku Partai Politik Indonesia, Ideologi dan Program, ditambah wawancara
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info