Utama

Konsekuensi Putusan Mahkamah Konstitusi, KPKPN Harus Bubar

Mahkamah Konstitusi kembali membuat keputusan controversial. Permohonan judicial review yang diajukan KPKPN tidak dapat diterima. Walhasil, KPKPN harus bubar dan menyerahkan puluhan ribu data kekayaan pejabat Negara ke KPK.
•
Mys

Khawatir Pemilu Cacat Hukum, KPU Akhirnya Minta Payung Hukum

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya mengakui tidak bisa memenuhi amanat yang digariskan UU No. 12/2003 tentang Pemilu khususnya soal logistik. Agar Pemilu tidak cacat hukum, KPU meminta pemerintah menerbitkan payung hukum untuk itu.
•
Zae

Program Hukum Partai Karya Peduli Bangsa

Kampanye partai politik akan membuat keingintahuan calon pemilih terhadap partai yang akan dipilihnya semakin besar. Hukumonline sesuai dengan visi dan misinya, akan memaparkan program hukum dari 24 Parpol peserta Pemilu 2004.
•
Sumber: Buku Profil Parpol Peserta Pemilu terbitan KPU

Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Tidak setuju urusan pertanahan dilimpahkan ke pemerintah daerah, Asosiasi Pejabat Pembuat Akta Tanah mengajukan judicial review terhadap Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. Tapi, Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan permohonan itu.
•
Mys

Program Hukum Partai Nasional Banteng Kemerdekaan

Kampanye partai politik akan membuat keingintahuan calon pemilih terhadap partai yang akan dipilihnya semakin besar. Hukumonline sesuai dengan visi dan misinya, akan memaparkan program hukum dari 24 Parpol peserta Pemilu 2004.
•
Sumber: Buku Partai Politik di Indonesia, Ideologi dan Program 2004-2009 terbitanTim Litbang Kompas

Surat Setwapres: Tindak Aparat yang Masih Memberlakukan SBKRI

Sekretariat Wakil Presiden melayangkan surat yang bersifat 'segera' kepada pimpinan lembaga-lembaga negara. Isinya, meminta agar aparat yang masih mengharuskan SBKRI ditindak.
•
Mys

Program Hukum Partai PNI Marhaenisme

Kampanye partai politik akan membuat keingintahuan calon pemilih terhadap partai yang akan dipilihnya semakin besar. Hukumonline sesuai dengan visi dan misinya, akan memaparkan program hukum dari 24 Parpol peserta Pemilu 2004.
•
Sumber: Buku Profil Parpol Peserta Pemilu terbitan KPU

MA Tak Akan Seleksi Ulang Hakim Karir Pengadilan Korupsi

MA tidak berencana melakukan seleksi ulang terhadap hakim karir untuk pengadilan khusus korupsi. Sepuluh hakim yang telah menjalani pelatihan, tetap akan diangkat sebagai hakim pengadilan korupsi, meski belum tentu akan mengadili perkara korupsi.
•
Nay

Program Hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Kampanye partai politik akan membuat keingintahuan calon pemilih terhadap partai yang akan dipilihnya semakin besar. Hukumonline sesuai dengan visi dan misinya, akan memaparkan program hukum dari 24 Parpol peserta Pemilu 2004.
•
Sumber: Buku Profil Parpol Peserta Pemilu Terbitan KPU

Keterlambatan Distribusi Logistik Pemilu Tak Bisa Jadi Alasan Keadaan Darurat

Pemilu susulan tampaknya bakal digelar di beberapa daerah. Hal ini kemungkinan akan dilakukan KPU untuk mengantisipasi tidak terpenuhinya jadwal pengiriman logistik pemilu ke beberapa daerah pemilihan.
•
Tri

Marianna dan Syamsuhadi Terpilih Sebagai Wakil Ketua MA

Marianna Sutadi dan Syamsuhadi Irsyad terpilih sebagai wakil ketua MA. Berdasarkan UU No 5 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No 14 Tahun 1985 tentang MA, wakil ketua MA terdiri dari dua orang yaitu wakil ketua bidang yudisial dan wakil ketua bidang non yudisial.
•
Nay

Program Hukum Partai Persatuan Daerah

Kampanye partai politik akan membuat keingintahuan calon pemilih terhadap partai yang akan dipilihnya semakin besar. Hukumonline sesuai dengan visi dan misinya, akan memaparkan program hukum dari 24 Parpol peserta Pemilu 2004.
•
Sumber: Buku Profil Parpol Terbitan KPU

UU Advokat Tidak Berlaku di Pengadilan Pajak

Proses beracara di Pengadilan Pajak dituding melanggar Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasalnya, izin pemberian jasa hukum di Pengadilan Pajak tidak merujuk kepada UU Advokat, melainkan hanya pada Keputusan Ketua Pengadilan Pajak.
•
Tri

Program Hukum Partai Patriot Pancasila

Kampanye partai politik akan membuat keingintahuan calon pemilih terhadap partai yang akan dipilihnya semakin besar. Hukumonline sesuai dengan visi dan misinya, akan memaparkan program hukum dari 24 Parpol peserta Pemilu 2004.
•
Sumber: Buku Profil Parpol Peserta Pemilu terbitan KPU ditambah Wawancara

Koalisi: Pemilihan Wakil Ketua MA Menjadi Momentum untuk Pulihkan Citra Peradilan

Koalisi Pemantau Peradilan meminta agar proses pemilihan wakil ketua MA harus mempertimbangkan setiap masukan masyarakat. Pasalnya, posisi tersebut harus diisi oleh orang yang berintegritas, berkualitas dan memiliki akseptabilitas tinggi.
•
Leo
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info