Utama

Pimpinan KPK Dilarang Main Golf Sembarangan

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dilarang bermain golf dengan siapapun, kecuali dengan istri, sanak saudara atau sejawat pimpinan KPK lainnya. Demikian diatur dalam kode etik Pimpinan KPK.
•
Nay

Dihujani Minderheidsnota, DPR Setujui RUU Sumber Daya Air

Sidang paripurna DPR-RI akhirnya menyetujui RUU Sumber Daya Air (SDA) untuk disahkan menjadi undang-undang. Anggota Fraksi Reformasi ramai-ramai memilih 'melemparkan' minderheidsnota.
•
Zae

Ketua MA: Amiruddin Diperiksa MA karena Dugaan Suap

Ketua Mahkamah Agung, Bagir Manan, membantah pernyataan hakim Amiruddin Zakaria yang menyatakan bahwa sewaktu ia menjadi ketua majelis hakim kasus Akbar Tandjung di PN Jakarta Pusat, ia diperiksa MA karena menangguhkan penahanan Akbar.
•
Nay

RUU SDA Disahkan, Koalisi Air Siapkan Judicial Review

Menjelang rapat paripurna Rancangan Undang-undang tentang Sumber Daya Air , Koalisi Air terus bergerilya agar RUU SDA tidak disetujui DPR. Banyak persoalan mendasar yang diyakini akan berakibat fatal kalau RUU ini diberlakukan.
•
Tri

Komisi Konstitusi Mengusulkan Presiden Miliki Hak Veto

Komisi Konstitusi mengusulkan perubahan proses legislasi. Nantinya, Presiden memiliki hak veto terhadap usulan Rancangan Undang-undang yang tidak memiliki dukungan 60 persen suara DPR.
•
Tri

Forum 2004 akan Eksaminasi Putusan Kasasi Akbar

Forum Pemantau Pemberantasan Korupsi (Forum 2004) akan melakukan eksaminasi publik terhadap putusan kasasi Akbar Tandjung. Eksaminasi publik itu merupakan salah satu langkah awal yang akan dilakukan oleh Forum 2004 dalam memantau pemberantasan korupsi.
•
Nay

Dalam Kasus Akbar, Hak Jaksa untuk Ajukan PK Dipertanyakan

Jika kejaksaan tetap ngotot mengajukan PK dalam kasus Akbar, dikhawatirkan akan menimbulkan polemik hukum. Sayang, RUU KUHAP tetap tidak memberi larangan yang tegas.
•
MYs/CR-1

RUU Sistem Jaminan Sosial Perkenalkan Status Persero Khusus

Status hukum baru berupa persero khusus diperkenalkan dalam RUU Sistem Jaminan Kesejahteraan Sosial. Nantinya pemerintah mengusulkan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial akan berstatus persero khusus.
•
Tri

Siapkan Perlindungan Bagi Masyarakat Miskin, Depsos Ajukan RUU Jamkesos

Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial, Departemen Sosial saat ini sudah mengusulkan Rancangan Undang-undang Jaminan Kesejahteraan Sosial ke Dewan Perwakilan Rakyat.
•
Tri

Pencantuman Dissenting Opinion Tidak Sesuai Undang-undang

Pencantuman dissenting opinion yang dibuat oleh Abdul Rahman Saleh terhadap putusan kasasi Akbar Tandjung dinilai tidak mengikuti ketentuan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. Seharusnya, dissenting opinion itu tidak sekadar menjadi lampiran di luar putusan, namun menjadi satu bagian yang utuh dari putusan.
•
Amr

Abdul Rahman Saleh, 'Mencubit' MA Lewat Dissenting Opinion

Pembacaan secara terbuka di muka umum dissenting opinion oleh Abdul Rahman Saleh mengakhiri segala perdebatan dan keragu-raguan soal bisa-tidaknya hal tersebut dilakukan sebelum ada Peraturan Mahkamah Agung (Perma).
•
Amr

Pertimbangan Hakim Kasasi: Akbar Hanya Lakukan Perintah Jabatan

Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi Akbar Tandjung dan menyatakan Akbar tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Akbar dibebaskan, sementara hukuman Dadang Sukandar dan Winfried Simatupang dikurangi, dari sebelumnya empat tahun menjadi satu tahun enam bulan.
•
Nay

Menakertrans Tolak Jamsostek Dilebur ke SJSN

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jacob Nuwa Wea secara tegas menolak rencana peleburan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) ke Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
•
Tri

Akbar Bebas, Winfried dan Dadang Jadi Tumbal

Sesuai dengan rumor yang selama ini berkembang, Mahkamah Agung (MA) akhirnya membebaskan mantan Mensesneg Akbar Tanjung dari segala dakwaan. Dengan kata lain, MA menerima permohonan kasasi Akbar dan menyatakan Ketua DPR itu tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan.
•
Mys

JPU Tetap Yakin Akbar akan Divonis Bersalah

Persiapan atas sidang pembacaan putusan kasus Akbar Tanjung terus dilakukan Mahkamah Agung. Toh, jaksa tetap hakulyakin bahwa Akbar akan divonis bersalah.
•
Nay/Mys
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info