Utama

Bila Pengacara Dipusingkan 3 in 1

Secangkir kopi 3 in 1 di pagi dan sore hari mungkin akan memberikan gairah bagi mereka yang berprofesi sebagai pengacara. Tapi, pemberlakuan kawasan 3 in 1 di pagi dan sore hari, justru membuat gerah pengacara.
•
Amr

Permintaan Pejabat BPPN Diberi Kekebalan Hukum Harus Ditolak

Rencana Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang meminta agar dalam Keppres Pembubaran BPPN diatur klausul pembebasan pejabat dan mantan pejabat lembaga tersebut dari tuntutan hukum harus ditolak.
•
Tri

Langgar Three In One, Pilih Kurungan atau Denda

Mulai hari ini (26/01) , polisi lalu-lintas akan menangkap mereka yang melanggar ketentuan three in one, termasuk para joki. Bagi pemilik kendaraan yang melanggar, ancaman hukumannya satu bulan kurungan atau denda Rp 1 juta .
•
Nay

RUU Perlindungan Tenaga Kerja Diharapkan Hapus Monopoli PJTKI

RUU Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menjadi salah satu prioritas yang akan dibahas DPR pada masa sidang ketiga ini. Monopoli Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia diharapkan mampu dihapus
•
CR-1/Mys

Tempo akan Minta MA Lakukan Eksaminasi

Kuasa hukum Koran Tempo akan meminta MA melakukan eksaminasi terhadap putusan majelis hakim PN Jakarta Selatan yang menghukum koran tersebut membayar ganti rugi AS$ 1 Juta kepada Tomy Winata.
•
Nay

Chandra Setiawan: Hapus Semua Peraturan yang Diskriminatif

Hari raya Imlek mengingatkan banyak orang akan masyarakat Tionghoa pada umumnya, dan umat Konghucu secara khusus. Namun, sejumlah peraturan perundang-undangan dipandang masih menjadi ganjalan bagi mereka untuk tampil dan menjalani proses bernegara.
•
CR-1/Mys

Calon Anggota Legislatif Sebaiknya Telah Mapan Secara Ekonomi

Trimedya Panjaitan, anggota legislatif dari Fraksi Partai PDI-P menilai bahwa para anggota legislatif yang hanya mengandalkan penghasilan dari DPR mudah tergoda dengan uang-uang "gelap" yang beredar di Senayan.
•
Amr

Tomy Winata Menang, Tempo Dihukum Bayar AS$ 1 Juta

Untuk kedua kalinya Tempo tersandung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Setelah kalah melawan Marimutu Sinivasan, kini gugatan pengusaha Tomy Winata juga dikabulkan.
•
Mys/CR-1

Menkeh Usulkan Depkeh menjadi Departemen Yustisi

Menteri Kehakiman dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, mengusulkan agar Departemen Kehakiman dan HAM berganti nama menjadi Departemen Yustisi. Rencananya, usul itu akan dimasukkan dalam RUU Kementerian Negara.
•
Nay

Pemilu 2004 akan Dipenuhi Caleg 'Lubang Pintu'

Kemungkinan besar Pemilu 2004 akan dipenuhi oleh caleg-caleg "lubang pintu", sebutan bagi mereka yang menyelipkan kelengkapan administrasinya lewat celah bawah pintu KPU. Mereka terpaksa melakukannya karena terjepit deadline.
•
Zae

Pertimbangan Hukum MK Soal Pasal 50 Dianggap 'Banci'

Mahkamah Konstitusi mestinya langsung menyatakan Pasal 50 tidak berlaku. Tidak perlu berkelit bahwa hakim tidak boleh menolak untuk menangani perkara.
•
Mys

MA Bentuk Panitia Seleksi Hakim Ad Hoc Pengadilan Korupsi

Ketua Mahkamah Agung telah mengeluarkan SK Pembentukan Panitia Seleksi Hakim Ad Hoc Pengadilan Korupsi tingkat pertama, banding, dan kasasi. Saat ini, Panitia Seleksi tengah merumuskan metode seleksi hakim ad hoc korupsi itu.
•
Nay

Humphrey Djemat Terpilih Jadi Ketua DPC AAI DKI Jakarta

Setelah sempat bertarung ketat merebutkan posisi kursi ketua Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Advokat Indonesia (DPC AAI) DKI Jakarta, Humphrey Djemat akhirnya terpilih menjadi ketua DPC AAI DKI Jakarta dalam Musyawarah Cabang.
•
Tri

27 Februari, Tugas BPPN Dipastikan Berakhir

Menjelang berakhirnya tugas Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Ketua BPPN Syafruddin Temenggung menyampaikan beberapa catatan penting dari pertemuannya dengan Presiden Megawati Soekarnoputri dalam sidang kabinet terbatas.
•
CR-1

KPPU Batalkan Kesepakatan Operator Bus Naikkan Tarif Patas AC

Komisi Pengawas Persaingan Usaha menyatakan kesepakatan penyesuaian tarif bis patas AC dari Rp2500 menjadi Rp3300 melanggar UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Atas keputusan KPPU tersebut, para operator bus kota menyatakan keberatan.
•
Tri
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info