Dugaan Mark Up Di Blok Cepu Dilaporkan Ke KPK
Berita

Dugaan Mark Up Di Blok Cepu Dilaporkan Ke KPK

Potensi kerugian pemerintah dan Pertamina akibat mark up itu diperkirakan mencapai AS$243 juta

CR-1
Bacaan 2 Menit
Dugaan <i>Mark Up</i> Di Blok Cepu Dilaporkan Ke KPK
Hukumonline

 

Saat ditanya darimana data-data tersebut diperoleh, Monang menjelaskan jika data tersebut didapatkan dari riset dan informasi dari sumber-sumber yang dapat dipercaya. Selain itu, pihaknya juga melakukan investigasi dilapangan.

 

Lalu adakah oknum Pertamina yang terlibat mark up dan KKN ini, Kita serahkan ini sepenuhnya ke KPK, biar mereka yang mengusut, kata Monang diplomatis.

 

Dokumen

Yang menarik, sehari sebelum laporan MPK, dokumen laporan KKN Pertamina dan ExxonMobil beredar di kalangan anggota Dewan dan wartawan. Setelah diteliti, isi laporan MPK dan dokumen yang beredar itu secara garis besar mempunyai kesamaan.

 

Saat hukumonline mengklarifikasi ke Mahadi Sinambela, anggota Komisi VII yang membidangi masalah pertambangan dan lingkungan, Mahadi menolak jika laporan itu adalah hasil pembahasan Komisi. Mahadi yang juga mendapatkan dokumen itu menyatakan tidak tahu siapa yang membuat. Hanya saja,  saat dimintai tanggapannya terkait dengan isi dokumen, Mahadi menganggap isi dokumen rancu dan tidak jelas.

 

Namun, menurut Mahadi, Dirut Pertamina Widya Purnama telah dimintai klarifikasi oleh Komisi VII terkait dengan dokumen itu. Iya, dia kita tanya tentang dokumen tak jelas itu, tutur Mahadi. Namun politisi Partai Golkar itu tidak bisa menjelaskan hasil pembicaraan tersebut.

 

Dihubungi secara terpisah, M. Harun, Humas Pertamina mengaku belum tahu adanya laporan ke KPK ini. Bahkan, Harun mengaku terkejut dan menanyakan dimana letak KKN yang dilakukan Pertamina. Sebab, menurut dia, yang mengelola Blok Cepu sepenuhnya adalah ExxonMobil. Kendatipun demikian, ia memandang sah-sah saja jika ada masyarakat yang ingin melaporkan dugaan KKN Pertamina ke KPK. Itu hak masyarakat, kita hormati itu, tuturnya kepada hukumonline.

Masyarakat Pengawas Korupsi (MPK), Kamis kemarin (15/9) mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melaporkan dugaan adanya pembengkakan nilai (mark up) dan KKN yang terjadi dalam pengelolaan eksplorasi minyak di Blok Cepu. Menurut Monang Tambunan, Koordinator MPK, pihaknya mengindikasikan adanya mark up kontrak antara Pertamina dan ExxonMobil.

 

Menurut Monang, potensi kerugian pemerintah dan Pertamina akibat mark up itu mencapai AS$243 juta. Hal tersebut didasarkan pada laporan ExxonMobil yang menyebutkan biaya yang telah dikeluarkan per September 2003 sebesar AS$343 juta. Padahal menurut MPK, dari hasil kerja Technical Assistance Contract (TAC) antara Pertamina dan ExxonMobil, taksiran biaya delapan buah sumur eksplorasi paling mahal ditaksir AS$ 40 juta. Bila biaya riset dan overhead dimasukkan (secara ekstrim) 150 persen didapat angka AS$ 60juta. Jadi total biaya operasi maksimal yang dikeluarkan adalah AS$100 juta.

 

Selain itu, dari Internal Audit Pertamina ditemukan penyimpangan sebesar AS$66,6 juta pada pemeriksaan bulan September yang dilakukan atas permintaan DPR-RI. Selain itu, Badan Pengawas Keuangan dan pembangunan (BPKP) juga menemukan penyimpangan. Untuk tahun buku 1990-2001 menghasilkan temuan peyimpangan sebesar AS$30,8 juta.

 

Disamping dugaan mark up, MPK juga melaporkan dugaan praktik KKN. Setidaknya ada dua indikasi pelanggaran terhadap kontrak TAC 1990. Pertama, dalam klausul kontrak TAC bagian VI.2, yang mengatur ketentuan bahwa kontraktor tidak boleh menjual, memberikan, mentransfer, kepada pihak asing. Dan ternyata dialihkan ke pihak asing.

 

Kedua, dalam kontrak TAC section II.1.2 yang menyebutkan bahwa bila enam tahun setelah penandatanganan kontrak pada 1990, kontraktor belum memperoleh produksi secara komersial, maka kontrak putus dengan sendirinya. Ternyata hingga 13 Pebruari 1999, belum juga berproduksi secara komersial tetapi kontrak tidak putus. Dan dugaan ini menurut MPK telah disimpulkan oleh Tim Gabungan Kejaksaan Agung dan Inspektorat Pertamina sebagai peristiwa tindak pidana korupsi. Laporan KKN ini telah diserahkan kepada Kejaksaan RI pada 26 Desember 2000 dalam berita acara No. 106/TIM/12/2000.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info