Kasus Tanjung Priok, Sutrisno Mascung Lolos di Tingkat Kasasi
Berita

Kasus Tanjung Priok, Sutrisno Mascung Lolos di Tingkat Kasasi

Dengan pertimbangan tidak memenuhi syarat formil, seharusnya putusan majelis kasasi adalah, dakwaan JPU tidak dapat diterima.

Aru
Bacaan 2 Menit
Kasus Tanjung Priok, Sutrisno Mascung Lolos di Tingkat Kasasi
Hukumonline

 

UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM

Pasal 7

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi:

a.              kejahatan genosida;

b.              kejahatan terhadap kemanusiaan;

Pasal 9

Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

a.              pembunuhan;

b.              pemusnahan;

Saat ditanya tentang konsekuensi dan lanjutan perkara itu. Arbijoto menyerahkan hal tersebut kepada JPU. Masih menurut Arbijoto bisa saja JPU mengajukan kembali perkara tersebut ke pengadilan umum. 

Sementara itu, T. Nasrullah, pengajar hukum acara pidana Universitas Indonesia menilai ada yang aneh dalam putusan majelis kasasi. Nasrullah mempertanyakan mengapa hal tersebut baru diketahui di tingkat kasasi. Seharusnya menurut Nasrullah, pengadilan tingkat pertama sudah bisa menentukan apakah pengadilan tersebut berwenang untuk mengadili perkara itu atau tidak.

Untuk itu, harus dilihat apakah dalam kasus tersebut Mascung mengajukan eksepsi atau tidak, serta bagaimana putusan pengadilan atas eksepsi. Karena jika tidak, berarti Mascung tidak keberatan diajukan di pengadilan HAM Ad Hoc.  

Nasrullah juga tidak sependapat tentang alasan tidak terpenuhinya syarat formil seperti disampaikan Arbijoto. Menurutnya, "Jika pertimbangan majelis kasasi seperti itu, maka pertimbangan tersebut sudah memasuki materi perkara. Karena, untuk mengetahui serangan tersebut sistematis atau tidak, majelis harus memeriksa fakta persidangan," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Nasrullah juga meluruskan pernyataan Arbijoto. Jika alasan majelis kasasi adalah tidak terpenuhinya syarat formil, maka yang bunyi putusan yang tepat adalah 'dakwaan JPU tidak dapat diterima'.  

Tidak selesai sampai disitu, dirinya juga tidak sependapat dengan pernyataan Arbijoto tentang kemungkinan pengajuan kembali kasus tersebut di pengadilan umum. Menurutnya, perkara tersebut tidak dapat diajukan ke pengadilan umum dengan alasan melanggar azas nebis in idem. Menurut Nasrullah, konsekuensi dari putusan kasasi itu, Mascung dan anak buahnya bebas, apapun putusan di tingkat pengadilan sebelumnya.

Dalam perkara itu sendiri, di tingkat pertama, Mascung divonis tiga tahun penjara, sementara 10 anak buahnya divonis lebih ringan yakni dua tahun penjara. Pada putusan tingkat banding pada 31 Mei 2005, Mascung dan anak buahnya dibebaskan.

Majelis Kasasi perkara pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) Tanjung Priok, Sutrisno Mascung dan 10 anak buahnya, menyatakan tidak dapat menerima tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Demikian disampaikan oleh ketua majelis kasasi Arbijoto, usai pembacaan putusan Selasa (28/2).  

Saat ditanya apakah Sutrisno dan anak buahnya bebas atas putusan tersebut, Arbijoto menolak. Menurutnya, putusan majelis kasasi tidak dapat diartikan seperti itu. "Karena, kalau bebas itu kan berarti sudah masuk materi perkara. Ini baru mengenai syarat formil saja," tukasnya.

Artinya, perkara tersebut tidak memenuhi syarat formil. Disampaikan Arbijoto, majelis kasasi menilai kasus tersebut bukan merupakan kewenangan pengadilan HAM Ad Hoc karena tidak memenuhi syarat untuk diajukan di pengadilan HAM Ad Hoc. Majelis kasasi dalam kasus tersebut terdiri dari Arbijoto selaku ketua majelis dan Mieke Komar, Sumarjo, Mansyur Efendy, serta Edy Junaidy sebagai anggota majelis 

Beberapa hal yang tidak memenuhi syarat itu kata Arbijoto adalah serangan yang dilakukan oleh Mascung dan anak buahnya itu tidak dilakukan secara sistematis. Selain itu, syarat serangan harus ditujukan kepada sipil juga tidak terpenuhi. Karena faktanya, sipil yang diserang tersebut juga bersenjata.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info