Sejumlah Tokoh Gugat Kontrak Blok Cepu
Berita

Sejumlah Tokoh Gugat Kontrak Blok Cepu

Amien Rais, Kwik Kian Gie, Fuad Bawazier, Sri Bintang Pamungkas, Refrisond Baswir, Denny Indrayana dan Adhie Massardi termasuk tokoh yang ikut menggugat.

CRC
Bacaan 2 Menit
Sejumlah Tokoh Gugat Kontrak Blok Cepu
Hukumonline

 

Tambang-Negara menilai KKS terjadi akibat pemaksaan dan tipu daya. Berdasarkan pasal 1321 KUH Perdata, kontrak yang dibuat berdasarkan tipu daya dianggap tidak sah. Disamping itu, KKS juga dinilai melanggar asas kepatutan yang diatur dalam pasal 1339 KUH Perdata karena sesungguhnya Blok Cepu dapat dioperasikan dengan mudah oleh Pertamina.

 

Pelanggaran juda ditemukan dalam JOA. Penggugat berpendapat JOA yang menghasilkan Joint Operating Committee (JOC) tidak seutuhnya merujuk pada model JOA dari Association of International Petroleum Negotiatiors (AIPN, Texas) yang lazim berujung pada bentuk Joint Ventures (sejalan dengan UU No. 1 Tahun 1995 tentang PT). Atas dasar itulah para penggugat minta PN Jakarta Pusat membatalkan KKS dan JOA.

 

Berdasarakan cacatan hukumonline suara yang mempersoalkan Blok Cepu sudah lama. Kontroversi terus terjadi saat Pemerintah berunding dengan Exxon Mobil. Akhirnya, Exxon terpilih sebagai lead operator. September tahun lalu, dugaan mark up dalam proyek Blok Cepu malah sudah dilaporkan ke KPK.

 

Keberatan pada umumnya berdasar pada pandangan bahwa Blok Cepu merupakan aset strategis bangsa Indonesia karena diperkirakan cadangan minyak yang tersimpan sedikitnya 600 juta barel dan gas bumi 11 triliun kaki kubik. Bahkan, berdasarkan survei Humpus Patra Gas, cadangan yang tersimpan mencapai lebih dari 2 milyar barel. Jadi, tidak seharusnya dengan mudah diserahkan operasinya kepada asing.     

 

Sebelum mengajukan gugatan, Gerakan Rakyat Penyelamat Blok Cepu (GRPBC) telah menolak KKS tersebut sejak pertengahan Februari lalu. Penolakan tersebut dilakukan dengan mengirim surat kepada Presiden RI, menyampaikan 6 pernyataan sikap penolakan terhadap kesepakatan blok Cepu, melakukan aksi demontrasi dan menekan anggota DPR untuk mengajukan hak angket kepada pemerintah.

Kontrak Kerja Sama (KKS) dan Joint Operating Agreement (JOA) Blok Cepu akhirnya masuk ke ranah hukum. Sejumlah tokoh melayangkan gugatan ke PN Jakarta Pusat, meminta agar KKS dan JOA itu dibatalkan. Sebanyak 109 tokoh bergabung dalam Tim Advokasi untuk Merebut Kembali Blok Cepu (Tambang-Negara). Nama mantan Ketua MPR Amien Rais dan mantan Menko Ekuin Kwik Kian Gie ada di antara nama penggugat.

 

Gugatan itu secara resmi didaftarkan pada pekan lalu Agustus lalu di bawah register No. 236/Pdt.G.BT/2006. Belasan advokat menjadi kuasa hukum para penggugat ketika melayangkan gugatan terhadap Pemerintah Republik Indonesia c/q Presiden RI c/q Menteri ESDM. Pertamina, Exxon Mobil Indonesia, BP Migas dan Kementerian BUMN juga ikut digugat.

 

Dalam gugatannya, para tokoh tersebut meminta pengadilan memerintahkan Pemerintah untuk menunjuk Pertaminan atau perusahaan minyak nasional lainnya sebagai kontraktor dan operator atas Blok Cepu.

 

Para penggugat mengaku telah menemukan sejumlah pelanggaran hukum dan indikasi praktik KKN dalam proses penunjukan pengelola Blok Cepu. Misalnya dalam penyusnan kontrak kerja sama atau KKS. KKS blok Cepu dinilai cacat hukum karena tidak memuat syarat-syarat minimum dalam pasal 11 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas yaitu tentang pengelolaan lingkungan hidup, pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri, community development, dan hak-hak jaminan masyarakat adat.

 

Selain itu, UU Migas jo pasal 38 PP No. 35 Tahun 2004 menentukan bahwa KKS harus tunduk pada hukum Indonesia. Nyatanya, klausul pasal 11.5 KKS mengatur soal penyelesaian perselisihan dengan menggunakan hukum asing. Bila terjadi sengketa harus diselesaikan lewat International Chamber of Commerce. Bukan hanya itu, KKS itu cuma dibuat dalam bahasa Inggris.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info