Patra juga menjanjikan akan melakukan perbaikan-perbaikan di tubuh LBH. Salah satunya adalah manajemen penggalangan dana. Sejak diputus oleh lembaga donor, keuangan YLBHI dan 15 kantor LBH menjadi problem tersendiri. Sehingga sejumlah pengurus memilih keluar. Patra berjanji akan menggalang dana baik dari dalam maupun dari luar untuk mendukung operasional YLBHI. Soal penggalangan dana dari Pemerintah pun pernah mencuat pada Pertemuan Puncak Akses Terhadap Keadilan yang diselenggarakan YLBHI dan dihadiri Presiden SBY beberapa waktu lalu.
Patra sudah mendedikasikan hidupnya selama 11 tahun di YLBHI. Ia telah menjadi volunteer di LBH Palembang sejak menjadi mahasiswa. Sejak itu ia meniti karir di sana hingga menjadi Direktur. Belakangan ia ditarik ke Jakarta sebagai staf Divisi Hak-Hak Sipil dan Politik, di bawah arahan Irianto Subijakto. Belum lama di Jakarta, ia diminta ke Banda Aceh selama beberapa bulan dengan tugas membantu LBH di sana mendokumentasikan peristiwa kekerasan Negara di Aceh.
Patra kemudian melanjutkan pendidikan ke Inggris. Setelah menggondol gelar L.LM in International Human Rights Law, Patra bergabung kembali ke Badan Pengurus YLBHI.
Patra terpilih lewat pemungutan suara Dewan Pembina yang berlangsung di ruang H.J. Princen Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), kemarin malam. Mayoritas anggota Dewan Pembina yang hadir memberikan suara untuk Patra. Ia berhasil menyisihkan Nurkholis.
Nama Patra dan Nurkholis mengerucut dari lima kandidat ketua yang pada Rabu sore mempresentasikan semacam visi dan misinya di depan Dewan Pembina, pers, dan pimpinan LBH daerah, dan masyarakat. Tiga kandidat lainnya adalah Kepala Bidang Operasional LBH Surabaya Athoillah, Ketua LBH Makassar Hasbi Abdullah, dan Wakil Ketua Badan Pengurus YLBHI Daniel Panjaitan.
Setelah terpilih, Patra menjanjikan akan merangkul semua komponen yang selama ini berseberangan pendapat di YLBHI. Mereka akan dirangkul untuk duduk bersama di kepengurusan baru periode lima tahun ke depan. Saya akan rekrut semua komponen yang ada, ujarnya.
Adanya perbedaan pandangan di kalangan internal YLBHI memang sulit dipungkiri. Daniel Panjaitan sempat menyinggung masalah ini ketika menyampaikan presentasi. Daniel meminta agar YLBHI menerapkan prinsip anti-diskriminasi. Patra juga menyinggung perlunya rekrutmen dan advokasi tanpa memandang seseorang dari latar belakang agama, etnis, ras, dan gender. YLBHI dalam melakukan advokasinya tidak diperkenankan membeda-bedakan asal usul, agama, keturunan, suku, keyakinan politik, jenis kelamin maupun latar belakang sosial budaya, ujar alumnus Universitas Sriwijaya Palembang ini.
Namun, ia tidak menjelaskan apakah akan kembali merangkul para pengurus di bawah kepemimpinan Munarman yang mengundurkan diri akhir Juni lalu. Saat itu, sejumlah anggota Badan Pengurus mengundurkan diri karena merasa tidak cocok dengan kebijakan Dewan Pembina. Setelah itu, Patra ditunjuk sebagai Ketua Ad Interim. Pengunduran diri pengurus itu diaanggap sebagai bentuk otokritik.
