Senada dengan Faisal Basri, Bambang Marsono menyatakan CSR hanya memiliki sifat ethical obligation (kewajiban etis/moral, red). CSR bagi komunitas bisnis bersifat ethical obligation. Dengan kata lain mengikat secara moral ujar penulis buku Bussiness Ethics ini.
Mulyanto berpendapat lain. Menurutnya, aturan dalam RUU CSR nanti tidak akan memukul rata perusahaan. Harus dibedakan antara perusahaan berskala kecil dengan yang menengah ke atas. Nah, yang menengah ke atas saja yang diwajibkan untuk menerapkan CSR.
Reward and Punishment
Meski demikian, baik Faisal maupun Mulyanto sependapat bahwa terhadap perusahaan yang tidak menerapkan CSR dalam kegiatan bisnisnya harus dijatuhi sanksi. Saya kira sanksi yang mungkin dapat dijatuhkan kepada perusahaan yang tidak menerapkan CSR adalah sanksi sosial ujar Mulyatno.
Mengenai bentuk dari sanksi sosial yang dapat dikenakan, Faisal mencontohkan, bisa saja dengan mengucilkan atau mempersempit lokasi perusahaan. Atau upaya masyarakat secara bersama-sama untuk memboikot perusahaan itu.
Lantas bagaimana juga reward yang dapat diberikan kepada perusahaan yang mampu mengimplementasikan CSR. Mulyanto yang juga aktif di Clean Development Mechanism (CDM) menuturkan bahwa sejak tahun 2006, pemerintah telah membuat program semacam ‘CSR Award' yang diberikan kepada perusahaan yang dinilai mampu menyisipkan program CSR dalam setiap kegiatan bisnisnya.
Award juga diberikan dengan bentuk semacam lencana kepada perusahaan jelas Mulyanto. Hanya saja ia menilai lencana saja tidak cukup untuk mengapresiasi upaya perusahaan. Memang nanti lencananya mau diapakan? Pemerintah harus bisa memberikan apresiasi yang lebih besar. Misalnya dengan mengurangi pajak atau memberi kemudahan lainnya.
Selain itu, lanjut Mulyanto, semua kalangan diharapkan juga mampu berperan aktif dalam mensosialisasikan CSR kepada masyarakat. Agar awareness masyarakat terhadap CSR meningkat. Sehingga sebagai salah satu stakeholder, masyarakat juga mampu melakukan kontrol kepada perusahaan.
Tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility alias CSR) di Amerika sudah dikenal sejak 1960-an. Di Indonesia, CSP masih dianggap barang baru. Saat ini pemerintah sedang menyusun peraturan perundang-undangan yang mengatur khusus mengenai CSP.
Atantya H. Mulyanto, Kepala Divisi Marketing PT Sucofindo Appraisal Utama yang juga pernah terlibat dalam penyusunan RUU, berharap perusahaan tidak hanya berorientasi pada pengajaran profit semata, melainkan juga memperhatikan aspek lingkungan dan masyarakat. Itu salah satu yang diatur dalam RUU tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada Masyarakat yang kini masih dibahas di tingkat pemerintah. Menurutnya, pembahasan RUU yang diprakarsai Kementrian BUMN ini masih jauh dari final.
Paradigma perusahaan harus digeser dari yang awalnya ‘5 P', (Product, Price, Promotion, Place dan Profit, red) menjadi ‘3 P', yaitu Planet, People dan Profit, kata Mulyatno saat ditemui disela-sela acara seminar bertajuk ‘Corporate Social Responsibility & Bussiness Ethics' di Jakarta, Selasa (30/01).
Meski para pakar sependapat dengan gagasan CSR ini, namun mengenai perlu tidaknya diatur dalam sebuah peraturan, pendapat mereka terbelah. Faisal Basri, Ekonom Universitas Indonesia yang ditemui hukumonline pada kesempatan yang sama, tidak setuju jika CSR diatur dalam sebuah produk hukum.
Kalau menurut saya jangan di-RUU-kan. Serahkan saja pada bussiness community untuk melakukannya sesuai dengan kemampuannya, protes mantan anggota KPPU ini. Ia beralasan jika diatur, maka roh CSR ini akan hilang. Lagi pula kalau dibikin RUU, nanti semua pengusaha akan digeneralisir untuk melakukan CSR. Jika demikian, bagaimana nasib pengusaha kecil? tambahnya.
