Diserang balik Juan Felix, Muhibuddin tetap kukuh menolak. Meski KUHAP tidak menentukan secara tegas. Tapi yang kita cari adalah keterangan yang obyektif. Kami mohon majelis memerintahkan agar Cucu Sanjaya dikeluarkan dari tim, tandasnya.
Juan Felix tidak mau kalah. Menurut dia KUHAP dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sendiri mengamanatkan seseorang yang dijadikan saksi oleh persidangan, wajib hadir untuk memberikan keterangan. Yang berhak menolak memberikan keterangan hanya rohaniawan, ujarnya.
Ditemui seusai persidangan, Juan Felix menjamin keterangan yang diberikan Cucu akan objektif. Keterangannya justru membuat terang masalah ini, tandasnya. Keberatan JPU tidak berdasar. Itu hanya pendapat pribadi, ujarnya. Sementara UU Advokat No. 18/2003 menentukan seorang wajib mendampingi kliennya apabila ditunjuk.
Majelis hakim yang diketuai Moefri sendiri belum menentukan sikap. Majelis akan mempertimbangkan keberatan JPU dan argumentasi penasihat hukum, ujar Moefri. Keputusan akan disampaikan pada persidangan mendatang, Jum'at (08/5) pekan ini.
Untuk memperjelas aturan hukum mengenai debat antara Juan dan Muhibuddin, simaklah pendapat pakar hukum acara pidana Chairul Huda dan Ketua Umum PERADI Otto Hasibuan.
Menurut Chairul Huda, akademisi Universitas Muhammadiyah Jakarta yang bergelar doktor hukum acara pidana, dari sisi hukum memang tidak ada halangan bila seorang advokat menjadi saksi. Namun menurutnya tidak etis bila advokat tersebut memberikan bantuan hukum, sementara ia terlibat atau mempunyai keterkaitan dengan kasus yang bersangkutan. Itu melanggar kode etik advokat, ujarnya.
Namun Ketua umum PERADI, Otto Hasibuan, punya pendapat berbeda. Menurut dia tidak ada masalah jika sebelumnya seseorang telah diperiksa sebagai saksi, kemudian ditunjuk sebagai penasihat hukum. Tergantung dari dia dan kliennya. Kalau kliennya tidak keberatan, harus dianggap kesaksian yang akan diberikan akan menguntungkan kliennya, ujarnya. Dalam hal ini hak untuk menyatakan keberatan ada ditangan terdakwa.
Otto menambahkan yang dilarang dalam kode etik advokat adalah apabila seseorang advokat membuka rahasia hubungan hukum antara kuasa hukum dan klien. Sementara dalam kasus ini, dia sebagai pihak dalam perkara, Kalau dia sebagai saksi, tentunya dia tidak harus membela siapa-siapa, bercerita apa adanya. katanya.
Kode Etik Advokat Indonesia Pasal 4 huruf e
Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara Advokat dan klien itu |
Sementara itu, Chairul Huda menyatakan untuk menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan (conflict of interest), sebaiknya Cucu harus memilih, menjadi saksi atau penasihat hukum. Namun menurutnya lebih baik Cucu mengundurkan diri sebagai penasihat hukum daripada tidak diperiksa sebagai saksi. Lebih baik mendahulukan kepentingan negara. Kalau dia mengundurkan diri sebagai penasihat hukum, masih banyak penasihat hukum yang bisa menggantikan posisinya. Tapi kalau dia tidak bisa didengar keterangnnya sebagai saksi maka negara (penuntut umum) akan kehilangan alat bukti penting dalam perkara itu, ujarnya.
Chairul juga menyatakan hakim harus menyatakan Cucu tidak bisa didengar sebagai saksi. Keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) harus dianggap tidak pernah ada sehingga tidak bisa digunakan untuk memanggilnya untuk hadir dipersidangan, tandasnya.
Dalam hal ini, Otto punya pandangan lain. Saya tidak melihat kepentingan negara disini. Saya melihat kepentingan hukum. Sementara negara belum tentu menegakan hukum, katanya. Jaksa mewakili negara untuk menegakan hukum. Sementara penasihat hukum mewakili terdakwa untuk menegakan hukum. Jadi diatas segala-galanya bukan kepentingan negara, tapi keadilan yang berdasarkan hukum. Jadi haknya sama, ujarnya.
Dengan demikian jaksa tidak bisa keberatan Itu sangat tidak beralasan. Karena tidak ada larangan seorang saksi menjadi penasihat hukum terdakwa, ujarnya.
Muhibuddin kaget bukan main. Jaksa yang kini bertugas di KPK itu melihat Cucu Sanjaya duduk di deretan kursi tim penasehat hukum terdakwa. Kala itu, Muhibuddin sedang menangani kasus dugaan penyelewenangan APBD dengan terdakwa mantan Gubernur Kalimantan Selatan Sjachriel Darham.
Seingat Muhibuddin, Cucu Sanjaya adalah salah seorang saksi yang namanya tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Advokat ini diduga termasuk orang yang ikut menerima dana dari Sjachriel. Muhibuddin mengaku sudah mengagendakan Cucu sebagai salah seorang yang bakal dia majukan sebagai saksi. Eh, tahunya, Cucu menjadi anggota tim penasehat hukum terdakwa.
Tak heran, dalam sidang perdana pekan lalu (26/4), JPU Muhibuddin langsung protes. Bagaimana mungkin seorang saksi yang sudah dimintai keterangan tiba-tiba menjadi pengacara terdakwa. Akan kontradiktif dengan kepentingan hukum, ia beralasan.
Menanggapi keberatan jaksa, Penasihat hukum terdakwa, Juan Felix Tampubolon, tak kalah gertak. Juan justru bertanya kepada jaksa. Kalau Anda keberatan, silahkan. Tapi tunjukan dasar hukum yang tidak memperbolehkan saksi menjadi pengacara terdakwa, ujar Felix.
