Pemerintah mematok pendapatan negara sebesar Rp761,4 triliun. Di antaranya, terdapat Rp583,68 triliun dari pajak. Menanggapi hal itu, kalangan pengusaha akan mendukung target pajak. Asalkan regulasinya jelas dan tidak ada lagi pungutan liar, tutur Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Mohammad S. Hidayat, usai mengikuti acara pidato Presiden di Gedung DPR/MR, Jakarta, Kamis (16/8).
Sedangkan belanja negara diperkirakan Rp836,4 triliun. Akibatnya, kantong negara masih defisit Rp75,0 triliun atau sekitar 1,7 persen pendapatan nasional atawa Produk Domestik Bruto (PDB). Dewan Perwakilan Rakyat mencatat, sejak 2004, anggaran belanja ini sudah berlipat lebih dari 2,5 kali. Tahun 2004 hanya Rp370 triliun. Sekarang kita lihat, jalan gak sih implementasinya? tutur Ketua Panitia Anggaran (Panggar) DPR Emir Moeis.
Delapan Prioritas Pembangunan Nasional
(1) peningkatan investasi, ekspor, dan lapangan kerja | (5) pengurangan angka kemiskinan yang lebih efektif |
(2) revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan, dan pembangunan kawasan pinggiran | (6) pemberantasan korupsi dan percepatan reformasi birokrasi |
(3) percepatan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan energi | (7) penguatan pertahanan dan stabilitas keamanan dalam negeri |
(4) peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan | (8) manajemen dan penanggulangan bencana, serta perbaikan penanganan flu burung |
Sumber: Pidato Tahunan Presiden, 16 Agustus 2007
Target Asumsi APBN 2008
Proyeksi pertumbuhan ekonomi 6,8% | Ekonomi stabil pada level inflasi 6,0% |
Ekonomi stabil pada kurs Rp9.100 per dolar AS | Ekonomi stabil pada suku bunga SBI 3 bulan 7,5% |
Rata-rata harga minyak AS $60 per barel, dengan lifting 1.034 juta barel per hari | Defisit anggaran Rp75 triliun, atau 1,7% dari Produk Domestik Bruto (PDB) yang diperkirakan berkisar Rp3.700-4.100 triliun |
Sumber: Pidato Tahunan Presiden dan Ketua DPR, 16 Agustus 2007, diolah
Sementara itu, ekonom 'pihak pemerintah' Chatib Basri optimis target pertumbuhan ekonomi bisa tercapai. Asalkan kita mempercepat belanja serta mempertahankan stabilitas makro, ujar staf ahli Menteri Koordinator Perekonomian itu.
Chatib menambahkan, hingga kini ekspor Indonesia masih tertolong oleh kebutuhan China yang ‘lapar'. Tiongkok adalah konsumen terbesar barang primer dan energi. Permintaan produk dari mereka makin besar sehingga harga cenderung naik. Sedangkan Indonesia menempati urutan keempat eksportir ke China, tukasnya dari balik telepon, Senin (20/8).
Justru karena itu, Hendri makin yakin fondasi ekonomi Indonesia belum kuat. Nilai ekspor kita meningkat bukan karena melonjaknya produksi. Tapi didongkrak oleh kenaikan harga. Produktivitasnya tak pernah meningkat, tuturnya.
Hendri menambahkan, seharusnya pidato SBY mampu mendongkrak gairah pasar. Pidato presiden mengandung optimisme. Sayang, pesan yang tersebar di dalam gedung parlemen tak menular ke luar. Buktinya, indeks harga saham dan kurs rupiah justru menukik. Message presiden gak nyampe, sambungnya.
Belanja Negara
Presiden menekankan belanja negara bakal disusun berdasarkan kinerja (performance-based). Hal ini supaya lebih bermanfaat bagi masyarakat. Total belanja pemerintah pusat dipatok Rp564,6 triliun, atau naik 13 persen dari APBN-P 2007.
Menariknya, belanja modal (asset expenditure) melonjak tajam sebesar 48,6 persen, yakni dari Rp68,3 triliun (APBN-P 2007) menjadi Rp101,5 triliuin. Bantuan sosial (social assistant) juga menanjak 41,8 persen menjadi Rp67,4 triliun -dari Rp47,5 triliun.
Menanggapi hal itu, Emir mewanti-wanti. Menurut Emir, pemerintah daerah juga harus bisa menghabiskan (disburse) alokasi belanjanya dengan baik. Selama tiga tahun terakhir, belanja modal hanya Rp60 triliunan. Sekarang melonjak drastis. Daerah bisa nggak? Padahal kita lihat banyak yang mengendap ke Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
Chatib mengusulkan pemerintah menyiapkan perangkat kebijakan reward and punishment. Harus ada insentif dan disinsentif bagi daerah. Daerah yang tidak belanja dengan benar harus dikenai penalti.
Rupanya reformasi birokrasi sedang menjadi komoditas laris. Tak heran jika pemerintah mengatrol belanja pegawai. Pemerintah menyediakan tunjangan lauk-pauk buat pegawai TNI-Polri sejak 2005, dan pegawai negeri sipil (PNS), yang baru bermula pada tahun ini. Presiden juga menjanjikan kenaikan gaji PNS rata-rata 20% pada tahun depan. Semua untuk kesejahteraan PNS, aparat keamanan, serta para pensiunan, dan juga peningkatan reformasi birokrasi, ujar SBY.
Sebelumnya, pegawai Mahkamah Agung juga terlanjur menerima angin surga kenaikan gaji dan tunjangan. Asalkan, kinerja mereka meningkat.
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (miliar rupiah)
Uraian | APBN 2007 | APBN-P 2007 | RAPBN 2008 | % thd APBN 2007 | % thd APBN-P 2007 |
A. Pendapatan negara dan hibah: | 723.057,9 | 684.467,9 | 761.383,3 | 5,3 | 11,2 |
1. Penerimaan dalam negeri: | 720.389,0 | 681.760,1 | 759.324,7 | 5,4 | 11,4 |
- Penerimaan perpajakan | 509.462,0 | 489.891,8 | 583.675,6 | 14,6 | 19,1 |
- Penerimaan negara bukan pajak | 210.927,0 | 191.868,2 | 175.649,1 | -16,7 | -8,5 |
2. Hibah | 2.669,0 | 2.707,8 | 2.058,7 | -22,9 | -24,0 |
B. Belanja Negara: | 763.570,8 | 746.418,0 | 836.418,2 | 9,5 | 12,1 |
1. Belanja pemerintah pusat | 504.776,2 | 493.880,7 | 564.623,1 | 11,9 | 14,3 |
2. Belanja ke daerah | 258.794,6 | 252.537,3 | 271.795,1 | 5,0 | 7,6 |
C. Keseimbangan primer | 44.573,5 | 24.340,4 | 16.506,3 | -63 | -32,2 |
D. Surplus/Defisit Anggaran (A-B) | -40.512,9 | -61.950,1 | -75.034,9 | 85,2 | 21,1 |
E. Pembiayaan (menutup defisit): | 40.512,9 | 61.950,1 | 75.034,9 | 85,2 | 21,1 |
1. Pembiayaan dalam negeri: | 55.068,3 | 74.559,7 | 91.704,2 | 66,5 | 23,0 |
- Perbankan dalam negeri | 12.962,0 | 10.621,6 | 300,0 | -97,7 | -97,2 |
- Non perbankan dalam negeri | 42.106,3 | 63.938,1 | 91.404,2 | 117,1 | 43,0 |
2. Pembiayaan luar negeri: | -14.555,4 | -12.609,6 | -16.669,3 | 14,5 | 32,2 |
- Penarikan pinjaman LN (bruto) | 40.274,6 | 42.443,6 | 42.989,3 | 6,7 | 1,3 |
- Pembayaran cicilan pokok utang LN | -54.830,0 | -55.053,2 | -59.658,6 | 8,3 | 8,4 |
Sumber: Nota Keuangan dan RAPBN 2008
Urusan Infrastruktur
Kali ini pemerintah mengedepankan pembangunan infrastruktur. Dalam skala prioritas, bidang ini bertengger di urutan ketiga. Tak ayal, beberapa departemen yang bersinggungan dengan bidang ini 'ketiban rezeki'. Bujet mereka melonjak tajam.
Departemen Pekerjaan Umum dianggarkan Rp35,6 triliun atau naik 41,1 persen. Sekitar Rp15,5 triliun bakal digunakan untuk membangun jalan Trans-Sumatra, Trans-Jawa, Trans-Kalimantan, Trans-Sulawesi, Trans-Bali, Trans-Nusa Tenggara, Trans-Maluku, serta Trans-Papua. Sekitar Rp3,1 triliun akan dipakai untuk merawat 30 ribu kilometer jalan dan 50,5 ribu kilometer jembatan. Berkaitan dengan infrastruktur pertanian, departemen ini juga bakal menerima Rp5,3 triliun untuk pembangunan sarana irigasi, dam, serta rehabilitasi lahan basah.
Departemen Perhubungan diganjar Rp16,2 triliun atau naik 64,1 persen dari APBN-P 2007. Kantong negara sebesar itu bakal digenjot untuk membangun rel kereta api dan fasilitas lainnya di Jawa dan Sumatra. Juga, duit tersebut dimanfaatkan untuk membangun Bandara Kualanamu (Medan) dan Hasanuddin (Makassar) serta 27 bandara lainnya di daerah perbatasan dan terpencil.
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral bakal ketiban Rp5,6 triliun untuk keperluan infrastruktur dan peralatan energi. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan Rp46,7 subsidi BBM dan Rp27,8 triliun subsidi listrik.
Departemen Pertanian akan memperoleh Rp8,9 triliun untuk membangun infrastruktur agrikultur serta keperluan riset dan inovasi. Kaum tani juga bakal diguyur Rp 10,1 triliun subsidi bunga pinjaman (naik 21,9 persen dari APBN-P 2007).
Sedangkan Direktur Intercafe Iman Sugema menandaskan, pemerintah harus memperhatikan tiga bidang. Infrastruktur meliputi transportasi, energi, dan pertanian. Belum ada usaha reformasi agraria dari program pembangunan infrastruktur, tekannya.
Dephan 'Tergusur', Polri Laris-manis
Hal yang menarik lainnya, pos pertahanan dan keamanan melorot menjadi urutan ketujuh. Akibatnya, Departemen Pertahanan tak menjadi anak emas lagi. Anggarannya hanya naik seicrit, dari Rp29,58 triliun menjadi Rp33,68 triliun (13,86 persen).
Di lain sisi, pemerintah sedang kepincut dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Berbagai aksi pemberantasan terorisme dinilai sukses. Nampaknya penumpasan terorisme tetap menjadi isu penting ke depan. Karena itulah, anggaran korps coklat ini naik menjadi Rp20,86 triliun, dari APBN-P 2007 yang hanya Rp17,80 triliun (17,19 persen).
UMKM tak banyak disentuh
Anggaran untuk Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah justru terpangkas, dari Rp1,3 triliun menjadi Rp1,1 triliun. Pada APBN-P 2007, pemerintah hanya menyediakan Rp1,45 triliun untuk penjaminan kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dana tersebut dikelola oleh BUMN Perum Sarana Pengembangan Usaha dan PT Askrindo. Ternyata pemerintah kita belum menerapkan anggaran pro rakyat miskin (pro poor budget), teriak salah satu ekonom TIB, Binny Buchori.Sejumlah ekonom yang tergabung dalam Tim Indonesia Bangkit (TIB) menilai, nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2008 (RAPBN 2008) hanya iming-iming janji belaka. Target pemerintah pada tahun-tahun yang lalu tidak ada realisasinya. Program 2008 juga tak ada bedanya, tutur Hendri Saparini, dalam sebuah konferensi pers, Jumat (17/8).
Ekonom TIB lainnya, Ichsanuddin Noorsyi juga menilai minor. Delapan prioritas program tak ada ubahnya dari tahun sebelumnya. Hanya poin-poinnya yang bergeser, tegasnya. Bahkan, Ichsan menilai anggaran ini hanya untuk mendongkrak popularitas belaka alias tebar pesona.
Hendri menambahkan, kebijakan keuangan negara ini tak pernah ditemalikan dengan kebijakan sebelumnya. Sama sekali tak nyambung dengan Inpres 6/2007 yang memprioritaskan usaha kecil menengah (UKM), tandas Managing Director Econit ini.
Meski demikian, menurut Fadil Hasan, nota keuangan ini tetap ada kemajuannya. Misalnya, pemerintah mematok target secara gamblang tentang penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Pengangguran bakal ditekan dari 10,31 persen menjadi 8-9 persen. Sedangkan angka kemiskinan akan dikurangi dari 17,5 persen menjadi 16-16,8 persen. Tapi, capaian tersebut tetap saja masih rendah dan mudah, catat Fadil, peneliti dari Indef.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan pidato tahunan di depan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada Kamis (16/8). Dalam kesempatan itu SBY menyerahkan nota keuangan dan RAPBN 2008 kepada DPR.
