Sergey menjelaskan, tujuh tahun silam, BPK Rusia hanya memiliki 32 kantor perwakilan tingkat daerah. Kini, BPK Rusia sudah punya kantor perwakilan di seluruh pelosok. Uniknya, tiap-tiap daerah punya ketentuan tersendiri.
Rusia adalah negara federatif sehingga BPK lokal tuduk pada hukum daerah, timpal Sergey, yang dibantu oleh seorang penerjemah. BPK daerah tersebut punya asosiasi nasional yang bernama Association of Audit Institutions of the Russian Federation (AKSOR).
Sementara itu, Anwar berencana mulai tahun ini BPK mengaudit semua uang pusat yang digelontorkan ke daerah. Semua dana dekonsentrasi, dana alokasi, dan lain-lain, ungkapnya. Anwar berencana melakukan audit laporan keuangan (general audit).
Anggaran jangka panjang
Dalam hal penganggaran keuangan negara, Rusia menerapkan target-oriented budgeting (TOB) sejak 2004. Pemerintah Rusia menyusun anggaran negara setidaknya untuk tiga tahun ke depan. Tiga tahun kemudian, pada musim semi ini, parlemen menyetujui anggaran tiga tahunan untuk pertama kalinya. Ada juga rencana untuk menggunakan dana stabilisasi (stabilization fund), yang termasuk dalam anggaran federal (federal budget), tutur Sergey.
Presiden Putin berencana menggunakan dana stabilisasi ini untuk disalurkan ke berbagai lembaga keuangan negara. Lembaga tersebut antara lain bank pembangunan (bank of development), dana investasi (investment fund), modal ventura negara (Russian venture company), dan lainnya.
Selain itu, Putin juga mengusulkan alokasi dana untuk 4-5 tahun mendatang pada program relokasi dan perbaikan perumahan warga senilai 250 miliar rubel (hampir AS $9,7 miliar). Ada juga dana senilai 200 miliar rubel untuk BUMN yang bergerak di bidang nanoteknologi.
Menanggapi hal itu, Anwar tak mampu menyembunyikan rasa salutnya. Indonesia belum menerapkan anggaran berdasarkan target, serta belum bisa menyusun anggaran multi-tahun.
Uji materi pajak
Sergey mengaku BPK Rusia berhak mengaudit penerimaan negara dari pajak. Kami berhak mengauditnya, dari tingkat kabupaten (municipal), provinsi, hingga yang disetorkan ke pusat, tanggapnya.
Sebaliknya, seakan mengibarkan bendera perseteruan lawas, Anwar mengeluh BPK belum juga berhak menembus data pajak. Hanya BPK Indonesia, satu-satunya negara yang tak bisa memeriksa pajak, ujarnya heran.
Anwar menerangkan, bukannya wajib pajak yang hendak dia periksa. Melainkan, kinerja para pegawai pajak. Bukan wajib pajaknya, tapi pekerjaan Direktorat Jenderal Pajak, tandasnya.
Karena itu, Anwar berniat mengusung judicial review Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) di hadapan Mahkamah Konstitusi (MK). Sayang, mengulang beberapa kali pernyataan sebelumnya, BPK masih saja dalam tahap persiapan. Kami sedang menyusun materi gugatannya. Sedang disusun rekesnya supaya baik, sergahnya.
Anwar juga mencontohkan, BPK Prancis malah bisa memeriksa lembaga swasta dan organisasi non-pemerintah (NGO). BPK Prancis bisa periksa NGO. Misalnya sekolah swasta yang menerima subsidi dari pemerintah.
Meski demikian, Sergey mengakui masih menghadapi berbagai kendala. Reformasi wilayah masih seret berlangsung. Akibatnya, konsolidasi anggaran lembaga negara Federasi Rusia belum sempurna, sambungnya.
Selain itu, BPK Rusia memiliki hasil kajian atas sektor pajak. Ternyata, sejumlah pajak dari anggaran semua tingkat (baik pusat hinga daerah) tidak mampu menjamin tercapainya target yang telah ditetapkan untuk wilayah tersebut.
Setidaknya ada kesamaan antara Indonesia dan Rusia di bidang ekonomi. Keduanya pernah mengalami sistem ekonomi yang cenderung terpusat. Keduanya sempat mengandalkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).Namun, saat ini, kedua negara juga mengalami masa transisi dengan berbagai privatisasi.
Meski memiliki akar ekonomi yang serupa, keduanya berkembang dengan kecepatan yang berbeda. Setidaknya, terlihat dari performa badan audit eksternal keuangan negara. Merah-putih punya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sedangkan negeri Lenin memiliki Accounts Chamber of the Russian Federation.
BPK Indonesia masih jauh tertiggal dari Rusia, ujar Ketua BPK Anwar Nasution mengakui. Anwar menyampaikan hal itu akhir pekan silam dalam acara kuliah umum Ketua BPK Rusia Sergey V. Stepashin (7/9). Sergey hadir bersamaan dengan kunjungan Presiden Rusia Vladimir Putin ke Indonesia.
Setidaknya ada dua poin yang bisa dipetik sebagai pelajaran. Pertama, Rusia merupakan negara federasi yang memungkinkan tiap-tiap pemda membangun peraturan tersendiri. kedua, Rusia menganut sistem penganggaran jangka panjang.
