Selain itu, pengesahan UU Minerba justru akan membuka peluang monopoli di daerah dalam pemberian izin (IUP). Dalam hal ini, akan banyak praktek kolusi dalam pemberian izin baik di level pemerintah maupun pemerintah daerah, paparnya.
Bukan itu saja ketimpangan-ketimpangan dari UU Minerba yang baru ini. Peneliti Hukum ICW, Illian Deta Arta Sari, mengatakan, sebagai pengganti UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan, UU Minerba masih melanggengkan rezim perampokan kekayaan negara. Apalagi, pertambangan illegal yang terjadi saat ini dilakukan secara sistematis. Akan tetapi, hal itu tidak diimbangi dengan sangsi yang tertera di UU tersebut.
Dalam Pasal 165 UU Minerba dijelaskan, setiap orang yang mengeluarkan IUP, Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang bertentangan dengan UU ini dan menyalahgunakan kewenangannya, akan diberi sanksi pidana paling lama dua tahun penjara dan denda paling banyak Rp200 juta.
Ya, bagi perusahaan tambang kelas kakap, mungkin sangsi tersebut bisa dikatakan ringan. Tapi sial bagi penambang kecil yang melakukan kegiatan pertambangan di pinggiran, jika sewaktu-waktu melakukan kesalahan.
Illian juga mengutarakan, UU Minerba yang baru berpotensi kepada obral perizinan. Padahal, peluang terjadinya korupsi di perizinan sangat besar. Korupsi tersebut bisa dalam bentuk pra-perizinan dan pasca-perizinan. Korupsi pra-perizinan biasanya dilakukan melalui sogokan atau suap. Sedangkan korupsi pasca-perizinan bisa melalui pembayaran pajak, iuran, royalti yang seharusnya diterima pemerintah atau daerah. Dalam hal ini sering terjadi manipulasi volume hasil tambang setoran ke kas negara menjadi berkurang, katanya.
Negara Rugi Puluhan Triliun
Dalam perhitungan yang dilakukan ICW, ternyata selama periode 2001-2007 ditemukan kekurangan penerimaan (royalti) negara dari sektor Minerba senilai Rp58,286 triliun. Kekurangan itu terdiri dari batu bara senilai Rp16,417 triliun dan mineral lainnya senilai Rp41,417 triliun.
Selain itu, berdasarkan laporan keuangan pemerintah pusat, ternyata ditemukan bahwa sektor minerba belum banyak memberikan kontribusi pada penerimaan negara. Tentu ini adalah sebuah hal yang tidak sebanding dengan keuntungan dan dampak lingkungan yang timbulkan oleh industri minerba, kata Illian.
Menindaklanjuti lemahnya UU Minerba, ICW belum bisa memastikan untuk mengajukan judicial review. Alasannya, hingga kini mereka masih mengkaji materi maupun substansi UU tersebut. Yang pasti, ICW menganggap UU tersebut tidak memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengangkat persoalan-persoalan lama pada masalah pertambangan.
Sejak disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 16 Desember lalu, Undang-Undang Pertambangan, Mineral dan Batubara (UU Minerba) sekan-akan tak habis dihujani kritik. Kini, giliran Indonesian Corruption Watch (ICW) yang bersuara. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) itu menilai, UU Minerba yang baru disahkan itu dapat menimbulkan banyak penyimpangan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro seusai Sidang Paripurna pernah mengatakan, UU Minerba akan mewujudkan kerja sama dan kemitraaan antara pemegang Izin Usaha Pertmbangan (IUP) dan perusahaan lokal di wilayah pertambangan, bedasarkan pada prinsip menguntungkan bagi negara. Jelas, "UU Minerba ini sangat ditunggu-tunggu investor," katanya.
Bahkan, sang menteri menegaskan kepentingan strategis nasional akan lebih terjamin dengan UU baru itu. Terutama menyangkut wilayah pencadangan negara. Yakni daerah yang dicadangkan untuk komoditas tertentu dan daerah konservasi guna menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan.
Tapi apa yang dikatakan Purnomo tidak berlaku bagi ICW. Menurut Koordinator Data dan Analisis ICW, Firdaus Ilyas, secara substansif UU Minerba yang baru tidak banyak memberikan perubahan. Meski nantinya diimbangi dengan Peraturan Pemerintah (PP). Secara perekonomian, hadirnya UU Minerba juga tidak akan menguntungkan negara. Yang lebih diuntungkan hanyalah pengusaha, katanya kepada hukumonline.
ICW menilai, pengesahan UU Minerba merupakan tindakan tergesa-gesa yang dilakukan DPR. Soalnya, UU itu belum memberikan jaminan sektor pertambangan yang bebas korupsi. Hal ini dilihat dari tidak adanya jaminan trensparansi dan akuntabilitas, serta tidak adanya evaluasi terhadap pelaku pertambangan yang sudah ada.
